Hitungan Tarif Jalan Tol Dinilai Parsial

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perhitungan tarif jalan tol di Sumatera Utara (Sumut) yang baru diresmikan Presiden RI Joko Widodo beberapa hari lalu dinilai memberatkan bagi masyarakat. Pertimbangan arus barang, jasa industri/bisnis membuat efektivitas penggunaannya jauh dari ekspektasi (harapan) masyarakat.

Menurut Anggota Komisi B DPRD Sumut, Aripay Tambunan, hal ini sebagai langkah yang kurang tepat diambil pemerintah di era kepemimpinan Joko Widodo. Sebab, proyek strategis nasional yang akan menghubungkan Kota Medan, Binjai, dan Tebingtinggi hingga kota lainnya di Sumut ini, harusnya punya fungsi sosial, membantu masyarakat untuk mengakses wilayah dengan cepat dan mengurangi biaya perjalanan.

“Pertama harus ada standarisasi yang jelas, kalau kita lihat saja Tol Belmera (Belawan-Tanjung Morawa) itu tarifnya kenapa bisa murah, padahal sudah penyesuaian beberapa kali sejak dibangun. Kenapa yang ini (Kualanamu-Tebingtinggi) tidak?” ujar Aripay.

Selanjutnya, Aripay berpandangan, jika perhitungan tarif mengambil pertimbangan industri/bisnis, maka gaungnya kurang tepat jika disebutkan untuk kepentingan masyarakat. Sebab kajian sebelum menetapkan besaran biaya akses jalan bebas hambatan itu menurutnya parsial, tidak menyeluruh. Karena itu, anggota DPRD Sumut dari fraksi PAN ini berharap pemerintah mengedepankan fungsi jalan tol untuk melayani masyarakat luas.

“Ini ‘kan bentuk pelayanan pemerintah, jangan hanya cerita komersilnya saja. Nanti tidak ketemu diskusinya. Karena itu artinya ada cerita mau mempercepat break event point (kembalikan modal/utang), makanya keliru,” sebut Aripay.

Dikatakannya, kehadiran jalan tol adalah untuk memudahkan urusan rakyat, mendorong perekonomian. Karena itu, sekalipun ada unsur pemenuhan kebutuhan arus industri/bisnis, bukan untuk kalangan menengah ke atas, tetapi juga untuk pengusaha lain yang skala kecil. “Ini ‘kan ingin mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau tumbuh, pendapatan PDRB meningkat, dan akan memberikan kontribusi kepada Pemerintah juga. Jadi bukan seperti mau cepat-cepat bayar hutang,” katanya.

Sedangkan soal penyesuaian biaya pembangunan yang disebutkan empat kali lipat antara Tol Belmera dengan ruas Tol Binjai-Kualanamu-Tebingtinggi, Aripay beranggapan hal itu hanya alasan untuk menjadikan ruas jalan bebas hambatan tersebut digunakan oleh sebagian besar pengusaha kelas atas. Sementara masyarakat dan pengusaha kecil, tetap harus berjibaku di jalan umum yang semakin padat kendaraan.

“Kajiannya sederhana, kalau bicara kepentingan sosial yang holistik (menyeluruh), bandingkan saja dengan tarif Tol Belmera yang murah, itupun sudah disesuaikan sejak dibangun puluhan tahun lalu. Jadi kalau mau disesuaikan, bisa saja, tetapi jangan terlalu jauh seperti sekarang ini,” katanya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perhitungan tarif jalan tol di Sumatera Utara (Sumut) yang baru diresmikan Presiden RI Joko Widodo beberapa hari lalu dinilai memberatkan bagi masyarakat. Pertimbangan arus barang, jasa industri/bisnis membuat efektivitas penggunaannya jauh dari ekspektasi (harapan) masyarakat.

Menurut Anggota Komisi B DPRD Sumut, Aripay Tambunan, hal ini sebagai langkah yang kurang tepat diambil pemerintah di era kepemimpinan Joko Widodo. Sebab, proyek strategis nasional yang akan menghubungkan Kota Medan, Binjai, dan Tebingtinggi hingga kota lainnya di Sumut ini, harusnya punya fungsi sosial, membantu masyarakat untuk mengakses wilayah dengan cepat dan mengurangi biaya perjalanan.

“Pertama harus ada standarisasi yang jelas, kalau kita lihat saja Tol Belmera (Belawan-Tanjung Morawa) itu tarifnya kenapa bisa murah, padahal sudah penyesuaian beberapa kali sejak dibangun. Kenapa yang ini (Kualanamu-Tebingtinggi) tidak?” ujar Aripay.

Selanjutnya, Aripay berpandangan, jika perhitungan tarif mengambil pertimbangan industri/bisnis, maka gaungnya kurang tepat jika disebutkan untuk kepentingan masyarakat. Sebab kajian sebelum menetapkan besaran biaya akses jalan bebas hambatan itu menurutnya parsial, tidak menyeluruh. Karena itu, anggota DPRD Sumut dari fraksi PAN ini berharap pemerintah mengedepankan fungsi jalan tol untuk melayani masyarakat luas.

“Ini ‘kan bentuk pelayanan pemerintah, jangan hanya cerita komersilnya saja. Nanti tidak ketemu diskusinya. Karena itu artinya ada cerita mau mempercepat break event point (kembalikan modal/utang), makanya keliru,” sebut Aripay.

Dikatakannya, kehadiran jalan tol adalah untuk memudahkan urusan rakyat, mendorong perekonomian. Karena itu, sekalipun ada unsur pemenuhan kebutuhan arus industri/bisnis, bukan untuk kalangan menengah ke atas, tetapi juga untuk pengusaha lain yang skala kecil. “Ini ‘kan ingin mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau tumbuh, pendapatan PDRB meningkat, dan akan memberikan kontribusi kepada Pemerintah juga. Jadi bukan seperti mau cepat-cepat bayar hutang,” katanya.

Sedangkan soal penyesuaian biaya pembangunan yang disebutkan empat kali lipat antara Tol Belmera dengan ruas Tol Binjai-Kualanamu-Tebingtinggi, Aripay beranggapan hal itu hanya alasan untuk menjadikan ruas jalan bebas hambatan tersebut digunakan oleh sebagian besar pengusaha kelas atas. Sementara masyarakat dan pengusaha kecil, tetap harus berjibaku di jalan umum yang semakin padat kendaraan.

“Kajiannya sederhana, kalau bicara kepentingan sosial yang holistik (menyeluruh), bandingkan saja dengan tarif Tol Belmera yang murah, itupun sudah disesuaikan sejak dibangun puluhan tahun lalu. Jadi kalau mau disesuaikan, bisa saja, tetapi jangan terlalu jauh seperti sekarang ini,” katanya.