KETERANGAN: Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat memberikan keterangan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini akan mengalami pelebaran defisit menjadi 6,27 persen.
Angka tersebut melebar dari yang tertera pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 yang sebesar 5,07 persen terhadap PDB atau setara Rp852,9 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pelebaran defisit tersebut disebabkan adanya tambahan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). “APBN akan mengalami defisit Rp1.028,5 triliun atau 6,27 persen,” ujarnya dalam video conference, Senin (18/5).
Sri Mulyani menjabarkan, tambahan anggaran untuk pemilihan ekonomi nasional tersebut antara lain dipergunakan untuk untuk subsidi bunga UMKM sebesar Rp34,2 triliun, pemberian diskon tarif sebesar Rp3,5 triliun, tambahan anggaran bansos yang diperpanjang hingga akhir tahun baik sembako maupun tunai senilai Rp19,62 triliun.
Selain itu, pihaknya juga memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada beberapa BUMN senilai Rp25,27 triliun, modal kerja kepada BUMN sebesar Rp32,65 triliun, dan kompensasi kepada tiga BUMN sebesar Rp94,23 triliun.
Adapun pembiayaan dalam pemenuhan program tersebut akan dilakukan dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) yang dibeli oleh Bank Indonesia (BI) atau sesuai dengan Perpres Nomor 1 Tahun 2020. “SBN yang sudah diatur dalam Perppu atau SKB Kemenkeu dengan Bank Indonesia,” pungkasnya. (jpnn/ila)
KETERANGAN: Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat memberikan keterangan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini akan mengalami pelebaran defisit menjadi 6,27 persen.
Angka tersebut melebar dari yang tertera pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 yang sebesar 5,07 persen terhadap PDB atau setara Rp852,9 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pelebaran defisit tersebut disebabkan adanya tambahan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). “APBN akan mengalami defisit Rp1.028,5 triliun atau 6,27 persen,” ujarnya dalam video conference, Senin (18/5).
Sri Mulyani menjabarkan, tambahan anggaran untuk pemilihan ekonomi nasional tersebut antara lain dipergunakan untuk untuk subsidi bunga UMKM sebesar Rp34,2 triliun, pemberian diskon tarif sebesar Rp3,5 triliun, tambahan anggaran bansos yang diperpanjang hingga akhir tahun baik sembako maupun tunai senilai Rp19,62 triliun.
Selain itu, pihaknya juga memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada beberapa BUMN senilai Rp25,27 triliun, modal kerja kepada BUMN sebesar Rp32,65 triliun, dan kompensasi kepada tiga BUMN sebesar Rp94,23 triliun.
Adapun pembiayaan dalam pemenuhan program tersebut akan dilakukan dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) yang dibeli oleh Bank Indonesia (BI) atau sesuai dengan Perpres Nomor 1 Tahun 2020. “SBN yang sudah diatur dalam Perppu atau SKB Kemenkeu dengan Bank Indonesia,” pungkasnya. (jpnn/ila)
