Pemerintah Ngotot Mobil Murah Hemat BBM Sampai 66 Persen
SUMUTPOS.CO – Program mobil murah ramah lingkungan (LCGC) diklaim menaikan efisiensi penggunaan bahan bakar per kilometer jarak tempuh. Sebab, saat ini rata-rata mobil berbahan bakar minyak mengonsumsi 12 kilometer per liter BBM.
Sedangkan, mobil hemat yang didaku energi dan harga terjangkau ini bisa menjangkau 20 km/liter BBM.
“Sehingga penghematan yang dicapai dalam konsumsi bahan bakar adalah 66 persen per unit mobil,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa menjawab pertanyaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait kebijakan LCGC, di Jakarta, Selasa (18/11).
Untuk itu, Hatta mengharapkan mobil murah dan hemat energi atau LCGC dapat menggantikan mesin kendaraan yang boros. Sehingga, dapat menghasilkan emisi gas buang yang lebih baik.
“Program KBH2 dimaksudkan untuk menciptakan produk yang lebih hemat BBM dan ramah lingkungan sehingga program ini justru akan mengurangi biaya eksternalitas lingkungan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah memastikan LCGC tak akan diarahkan menjadi cetak biru mobil nasional. Walaupun bisa memicu kemandirian industri otomotif nasional, Hatta mengatakan fokus kebijakan sekarang baru memperbanyak produksi komponen di dalam negeri.
“Program mobil hemat energi dan harga terjangkau atau yang populer dengan sebutan KBH2 ini adalah untuk menumbuhkan kemandirian di sektor industri otomotif nasional,” ungkapnya.
Kalau soal mobil nasional, Hatta menilai sudah ada sebagian kalangan yang mengusahakannya. Mantan menteri perhubungan ini mencontohkan angkutan umum merek VIAR, GEA, dan TAWON yang merupakan produksi anak bangsa.
Beberapa jawaban itu disampaikan Hatta terhadap hak tanya yang diajukan DPD. Ada 8 poin pertanyaan terkait dampak kebijakan mobil murah terhadap masyarakat.
Langkah senator mempertanyakan kebijakan pemerintah ini adalah pertama kalinya dilakukan sejak DPD berdiri pada awal reformasi. Inisiatif hak tanya diusung 96 anggota DPD itu dipelopori oleh AM. Fatwa, anggota yang mewakili DKI Jakarta.
Kebijakan LCGC, yang memberi insentif pajak pada produsen mobil asal Jepang di Tanah Air mengundang polemik. Beberapa isu soal bertambahnya kemacetan dan potensi jebolnya BBM bersubsidi menjadi perhatian masyarakat sejak kebijakan itu dilansir.
Selain Hatta, Menteri Perhubungan E.E Mangindaan, dan Menteri Perindustrian M.S Hidayat ikut hadir mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjawab pertanyaan DPD.
[ard]
