JAKARTA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan, bila dalam tahun ini pemerintah tidak segera mengambil kebijakan terkait subsidi BBM, diperkirakan bisa menimbulkan kerugian hingga Rp6 triliun. Angka ini merupakan hasil dari asumsi kenaikan kebutuhan BBM subsidi yang melebihi kuota anggaran yang ada.
Kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/3), Bambang menjelaskan bahwa dalam asumsi makro APBN 2011, ditetapkan harga minyak Indonesia (ICP) adalah USD80 per barel. Sedangkan saat ini menurutnya, harga minyak kian melonjak naik hingga menyentuh level USD113 per barel.
“Kalau tidak dilakukan pembatasan sama sekali tahun ini, saya ambil patokan sampai USD90 per barel (misalnya), maka bisa ada potensi kehilangan penghematan Rp4 triliun sampai Rp6 triliun,” kata Bambang.
Lantaran pemerintah belum berniat untuk merubah asumsi makro APBN 2011, maka melonjaknya kebutuhan anggaran untuk BBM subsidi, diharapkan bisa tertutupi dari cadangan resiko fiskal yang sudah disiapkan. “Juga melalui penghematan anggaran. Saya lupa, berapa nilai cadangan resiko fiskal. Tapi kita harap, berapapun bisa kita dapatkan dari penghematan, untuk menambal subsidi tadi,” kata Bambang lagi.
Bukan hanya beban anggaran yang meningkat, Bambang juga memprediksi lonjakan harga minyak pun akan menambah kewajiban pemerintah untuk ketersediaan dana pendidikan. Di mana sesuai amanat UU, anggaran pendidikan wajib 20 persen dari seluruh APBN. Oleh karena itu, Bambang berharap agar kuota BBM subsidi sebesar 38,5 juta KL benar-benar dapat dijaga.
“Saat ini, harga Pertamax dan premium itu makin jauh, sehingga kemungkinan orang pakai premium semakin tinggi. Bisa saja volumenya jadi melebihi, dan pasti ada beban subsidi. Penambahan ini yang harus diwaspadai,” tandas Bambang. (afz/jpnn)
