Sampai Mei ini, LAPK Medan sudah menerima 10 pengaduan mengenai gangguan listrik. Apalagi PLN kerap melakukan byarpet tanpa pemberitahuan sebelumnya. “Keluhan dan pengaduan ini tetap ada. Umumnya masyarakat Medan. Ada dua poin pengaduan mengenai listrik ini yang masuk ke kami. Pertama soal pencabutan subsidi di Mei ini, dan pemadaman di beberapa titik,” katanya.
Berkenaan pencabutan TDL (tarif dasar listrik) untuk pelanggan 900 Kwh selama tiga kali tahun ini, pihaknya berharap seluruh elemen di Sumut ikut mengawasi kinerja perusahaan plat merah tersebut. “Kami juga siap mengawasi kinerja mereka. Artinya ketika TDL sudah naik, pelayanan PLN juga harus membaik. Apalagi ada tambahan pembangkit 240 MW, tentu pelanggan umum harus diprioritaskan,” pungkasnya.
Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Sopar Siburian juga meminta PLN tidak melakukan pemadaman listrik selama Bulan Ramadan. Apalagi, PLN baru saja mendapat pasokan daya dari kapal Onur Sultan. “Kami meminta PLN tidak lagi melakukan pemadaman listrik selama Ramadan yang sebentar lagi akan hadir. Apalagi sekarang sudah masuk MVPP dari Turki yang akan membantu kelistrikan di Sumut,” ujar Sopar, Senin (22/5).
Kata dia, Ramadan merupakan momentum umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Dimana diperlukan kenyamanan untuk melaksanakannya. “Saya punya banyak keluarga beragama Islam. Staf saya pun banyak yang muslim. Bulan Ramadan ini adalah saat yang baik untuk memperkuat silaturahmi kita, sesama warga Sumut, warga negara Republik Indonesia,” ungkapnya.
Senada, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman menegaskan, tidak ada alasan lagi PLN melakukan pemadaman bergilir, terlebih beberapa hari ke depan sudah memasuki Bulan Suci Ramadan. “Untuk persiapan makan sahur, salat subuh berjamaah, persiapan berbuka puasa, buka puasa, dan ibadah malam seperti tarawih dan sebagainya membutuhkan dukungan aliran listrik. Semua itu bernilai ibadah. Jadi jangan lagi padamkan listrik,” tegas politisi Golkar ini. (dik)
Sampai Mei ini, LAPK Medan sudah menerima 10 pengaduan mengenai gangguan listrik. Apalagi PLN kerap melakukan byarpet tanpa pemberitahuan sebelumnya. “Keluhan dan pengaduan ini tetap ada. Umumnya masyarakat Medan. Ada dua poin pengaduan mengenai listrik ini yang masuk ke kami. Pertama soal pencabutan subsidi di Mei ini, dan pemadaman di beberapa titik,” katanya.
Berkenaan pencabutan TDL (tarif dasar listrik) untuk pelanggan 900 Kwh selama tiga kali tahun ini, pihaknya berharap seluruh elemen di Sumut ikut mengawasi kinerja perusahaan plat merah tersebut. “Kami juga siap mengawasi kinerja mereka. Artinya ketika TDL sudah naik, pelayanan PLN juga harus membaik. Apalagi ada tambahan pembangkit 240 MW, tentu pelanggan umum harus diprioritaskan,” pungkasnya.
Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Sopar Siburian juga meminta PLN tidak melakukan pemadaman listrik selama Bulan Ramadan. Apalagi, PLN baru saja mendapat pasokan daya dari kapal Onur Sultan. “Kami meminta PLN tidak lagi melakukan pemadaman listrik selama Ramadan yang sebentar lagi akan hadir. Apalagi sekarang sudah masuk MVPP dari Turki yang akan membantu kelistrikan di Sumut,” ujar Sopar, Senin (22/5).
Kata dia, Ramadan merupakan momentum umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Dimana diperlukan kenyamanan untuk melaksanakannya. “Saya punya banyak keluarga beragama Islam. Staf saya pun banyak yang muslim. Bulan Ramadan ini adalah saat yang baik untuk memperkuat silaturahmi kita, sesama warga Sumut, warga negara Republik Indonesia,” ungkapnya.
Senada, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman menegaskan, tidak ada alasan lagi PLN melakukan pemadaman bergilir, terlebih beberapa hari ke depan sudah memasuki Bulan Suci Ramadan. “Untuk persiapan makan sahur, salat subuh berjamaah, persiapan berbuka puasa, buka puasa, dan ibadah malam seperti tarawih dan sebagainya membutuhkan dukungan aliran listrik. Semua itu bernilai ibadah. Jadi jangan lagi padamkan listrik,” tegas politisi Golkar ini. (dik)
