MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir H Tengku Erry Nuradi, MSi berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil pemeriksaan oleh BPK tahun 2013. Untuk mewujudkan predikat itu, Wagubsu memerintahkan seluruh SKPD untuk disiplin melaksanakan tertib administrasi.
“Suatu citra buruk bagi kepala daerah, bila ada bawahannya tersandung masalah hukum. Terlebih yang menyebabkan kerugian negara,” kata Wagubsu saat memberikan pengarahan kepada sejumlah kepala dinas di Aula Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Jl Wahid Hasyim, Medan, Rabu(23/7).
Dalam arahannya itu, Wagubsu menekankan pentingnya tertib administrasi. Menurutnya banyak permasalahan yang mengakibatkan temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan karena lemahnya tertibnya administrasi ini. Tertib administrasi dimaksud diantaranya laporan keuangan, penyerahan pajak penghasilan, penggunaan anggaran, belanja , penerimaan , pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk itu, lanjut Wagubsu, setiap Kepala SKPD beserta jajarannya termasuk bendahara harus memahami betul aturan yang ada dan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun.
Pada pertemuan itu, Wagubsu mengingatkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tentang pengelolaan keuangan Propinsi Sumatera Utara TA 2012 dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tegas Wagubsu mengaku belum merasa puas dan karenanya beliau menghimbau kerjasama dan komitmen yang kuat dari seluruh Kepala SKPD untuk meningkatkan predikat tersebut menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, wagubsu menekankan sebuah predikat baik tidak berarti apa apa bila kenyataanya berbanding terbalik di lapangan. “Kita selaku abdi negara harus tahu betul tugas pokok dan fungsi kerja masing masing dan harus amanah dalam menjalankannya” tegasnya.
Hadir dalam pengarahan itu sejumlah besar Kepala Dinas diantaranya Kepala Inspektorat Djaeli Azwar, Kadis Kominfo Jumsadi Damanik, Kadis Kesehatan¸ Kadis Pendidikan, Kabiro Keuangan, Kabiro Hukum, Baperasda dan kepala SKPD lainnya.
Wagubsu juga menekankan kepada seluruh PNS dijajarannya agar meningkatkan wawasan dan pengetahuan terlebih terkait masalah peraturan dan perundang-undangan menyangkut tupoksi masing masing. Kebanyakan seseorang tersandung masalah hukum dikarenakan ketidak tahuannya.
Menutup arahannya, Wagubsu menekankan atas tiga hal yaitu pertama pentingnya tertib administrasi, tertibnya administrasi akan memudahkan pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran. Kedua jangan gegabah, karena gegabah dan terlalu percaya diri mengakibatkan kecerobohan yang dapat merugikan diri sendiri. Ketiga jangan mentang-mentang, yaitu karena merasa dekat dengan seorang pejabat merasa dirinya aman dari masalah hukum, itu adalah pandangan yang keliru.” Cukuplah beberapa orang yang tersandung masalah hukum dan jangan sampai terjadi pada diri kita,” tutupnya.
Kepala Inspektorat Djaeli Azwar menjelaskan, pihaknya akan terus memberikan advis kepada seluruh PNS di jajaran Propinsi Sumatera Utara. Komitmen tersebut ditekankannya mengingat segelintir PNS yang menganggap Inspektorat tak lebih dari menakut-nakuti dan mencari-cari kesalahan mereka.
“Itu adalah pandangan keliru, kami inspektorat adalah berfungsi sebagai pengawas internal, jika kami menemukan satu pelanggaran seorang pegawai maka kami akan ingatkan pegawai tersebut untuk memperbaikinya. Untuk itu diharapkannya kerjasama yang baik dari seluruh pegawai di jajaran Propsu terkait pengawasan tersebut,” imbuh Djaeli Azwar.
Djaeli mengaku puas dengan keikutsertaan Wagubsu langsung dalam pengarahan tersebut. Djaeli berharap dengan pantauan Wagubsu akan menambah semangat dan komitmen seluruh pegawai untuk berbuat yang terbaik dalam bekerja dan mengabdi pada negara.(kl/smg)
