DR Ir Nurdin Tampubolon
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selain luas wilayah, potensi alam yang dimiliki provinsi Sumatera Utara (Sumut) merupakan salah satu sumber kekayaan yang dapat membawa keuntungan besar bagi pembangunan. Namun keberadaan sumber daya alam (SDA) yang ada, memerlukan pengelolaan yang optimal pula agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Jika tidak, maka daerah ini diragukan untuk bisa bersaing dengan provinsi lain.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) daerah pemilihan Sumut I, Dr Ir Nurdin Tampubolon menyebutkan jika provinsi yang menjadi kebanggaannya ini harus bisa dibenahi melalui tiga faktor penting, yakni kedaulatan pangan dari sektro pertanian dan perikanan, pariwisata serta pengelolaan sumber energi. Dengan optimalisasi ketiganya, diyakini Sumut akan menjadi provinisi yang berdaya saing tinggi bahkan di dunia internasional.
“Bagi saya, yang terpenting untuk Sumut ada tiga hal. Pertama adalah kedaulatan pangan baik pertanian maupun perikanan. Bagaimana pemerintah bisa meningkatkan produktifitas dari dua sektor ini. Selama ini infrastruktur yang ada belum begitu menunjang produksi pangan kita,” ujar Nurdin saat menggalar acara syukuran terpilih kembali sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 di Wisma Taman Sari Indah, Jalan Kapten Muslim, Medan, Minggu (23/11).
Dengan pembangunan infrastruktur pertanian ditambah lagi penambahan lahan baru, menurutnya Sumut akan bisa menjadi daerah lumbung pangan yang terbentang dari pantai Timur sampai pantai Barat. Oleh kerananya ia terus mendorong agar pemerintah dapat memprogramkan pengembangan pertanian seperti perawatan dan pembangunan irigasi, otpimalisasi pengembangan bibit. Sedangkan untuk yang ada, ia menyebutkan jika pemerintah harus bisa mempertahankan dengan melarang laih fungsi lahan pertanian kepada yang lain.
Faktor kedua dikatakannya adalah pengembangan potensi pariwisata yang menurutnya masih jauh dari kata maksimal. Nurdin menyayangkan jika kekayaan alam termasuk kebudayaan masyarakat adat yang dapat dijadikan objek pariwisata tidak menjadi perhatian serius pemerintah untuk bisa mendatangkan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Sedangkan untuk peningkatannya harus bisa dikelola untuk kepentingan bisnis.
“Jalannya adalah bagaimana pemerintah memberikan fasilitas penunjang pariwisata. Sementara pengelolaan bisnisnya seperti hotel dan hiburan lainnya diberikan kepada swasta, seperti di Thailand dan Macau. Ini juga tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dikoordinir pemerintah provinsi,” terangnya.
Yang ketiga lanjut Nurdin yakni pengelolaan sumber energi listrik yang saat ini masih menjadi momok bagi masyarakat. Ironi, krisis energi ini terjadi di Sumut yang kaya potensi.
“Sumut punya potensi geothermal, pembangkit air, perlu dorongan agar dapat dibangun pembangkit listrik tenaga air berskala kecil dalam jumlah banyak atau pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH). Sehingga krisis yang terjadi dapat diatasi.,” tambahnya.
Anggota Komisi 11 DPR RI ini pun bertekad akan terus berupaya memperjuangkan tiga hal diatas demi mewujudkan Sumut sebagai lumbung pangan dari sektor pertanian dan perikanan, 10 juta wisatawan per tahun dari sektor pariwisata serta surplus listrik dengan tata kelola sumber energi yang baik. (bal/saz)
