PERCUT SEI TUAN- Pemberdayaan perekonomian rakyat harus digalakkan dan perlu melakukan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kesejahteraan yang dianggap kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi IX DPR RI Bidang Kesra (Kesejahteraan Rakyat) dr Ribka Tjiptaning Proletariyati dalam kunjungan kerjanya di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuam, Sabtu (23/11).
Dalam kunjungannya kali ini, Ribka menyempatkan datang dalam peresmian yayasan Maju Tak Gentar di desa Kolam ini sebagai wadah gotong royong yang meliputi perkoperasian, kelompok tani dan juga wadah buruh.
Menurut Politis PDI Perjuangan ini, ada beberapa sektor yang dilihat sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yakni sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor perternakan.
“Melalui kelompok usaha tani dan koperasi rakyat para kaum petani harus saling bergotong-royong memulai upaya ini demi pencapaian dimasa mendatang,” ujar Ribka.
Meski begitu, lanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Sumut diharapkan dapat memperhatikan gerakan rakyat dalam pengentasan ekonomi rakyat yang berkeadilan. “Pemerintah diminta lebih mengutamakan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam memperjuangkan kesejahteraan yang adil dan makmur bukan berpihak kepada pemilik modal, “ katanya.
Selan itu, ia juga meminta pemerintah bertanggung jawab dalam mengedepankan kepentingan rakyat diberbagai sektor yang dianggap tugasnya memberi kesejahteraan bagi rakyatnya. Termasuk bertanggungjawab memberi lapangan pekerjaan bagi rakyat. “Sebab, pemerintah bukan terfokus memberi kesempatan kepada para konglomerat sebagai pemodal di Negeri ini,” sambung Ribka.
Pemberdayaan ekonomi rakyat harus lebih diutamakan yaitu dalam mengelola asset rakyat untuk kesejahteraan rakyat itu. Sebagaimana lahan tidur berupa asset yang tidak lagi diusahai ternyata di daerah ini hampir seluruh areal dikuasai oleh pengusaha properti. “Ini membuktikan konglomerat itu telah memiliki dan menguasai lahan tidur yang diberi kesempatan oleh pemerintahan. Sedangkan rakyatnya sendiri hanya berjuang mencari kehidupan diusir, kritik Ribka. Karenanya diimbau kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat kedepan agar mengutamakan rakyatnya,” bebernya. (dik)
PERCUT SEI TUAN- Pemberdayaan perekonomian rakyat harus digalakkan dan perlu melakukan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kesejahteraan yang dianggap kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi IX DPR RI Bidang Kesra (Kesejahteraan Rakyat) dr Ribka Tjiptaning Proletariyati dalam kunjungan kerjanya di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuam, Sabtu (23/11).
Dalam kunjungannya kali ini, Ribka menyempatkan datang dalam peresmian yayasan Maju Tak Gentar di desa Kolam ini sebagai wadah gotong royong yang meliputi perkoperasian, kelompok tani dan juga wadah buruh.
Menurut Politis PDI Perjuangan ini, ada beberapa sektor yang dilihat sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yakni sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor perternakan.
“Melalui kelompok usaha tani dan koperasi rakyat para kaum petani harus saling bergotong-royong memulai upaya ini demi pencapaian dimasa mendatang,” ujar Ribka.
Meski begitu, lanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Sumut diharapkan dapat memperhatikan gerakan rakyat dalam pengentasan ekonomi rakyat yang berkeadilan. “Pemerintah diminta lebih mengutamakan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam memperjuangkan kesejahteraan yang adil dan makmur bukan berpihak kepada pemilik modal, “ katanya.
Selan itu, ia juga meminta pemerintah bertanggung jawab dalam mengedepankan kepentingan rakyat diberbagai sektor yang dianggap tugasnya memberi kesejahteraan bagi rakyatnya. Termasuk bertanggungjawab memberi lapangan pekerjaan bagi rakyat. “Sebab, pemerintah bukan terfokus memberi kesempatan kepada para konglomerat sebagai pemodal di Negeri ini,” sambung Ribka.
Pemberdayaan ekonomi rakyat harus lebih diutamakan yaitu dalam mengelola asset rakyat untuk kesejahteraan rakyat itu. Sebagaimana lahan tidur berupa asset yang tidak lagi diusahai ternyata di daerah ini hampir seluruh areal dikuasai oleh pengusaha properti. “Ini membuktikan konglomerat itu telah memiliki dan menguasai lahan tidur yang diberi kesempatan oleh pemerintahan. Sedangkan rakyatnya sendiri hanya berjuang mencari kehidupan diusir, kritik Ribka. Karenanya diimbau kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat kedepan agar mengutamakan rakyatnya,” bebernya. (dik)
