BELAWAN-Persoalan pasokan gas untuk wilayah Sumatera Utara masih menjadi kendala bagi investor. Salah satunya dialami sejumlah investor di Kawasan Industri Medan (KIM). Hingga kini mereka membutuhkan pasokan gas karena gas masih defisit.
Volume pasokan gas dari Perusahaan Gas Negara (PGN) dinilai masih relatif jauh di bawah kebutuhan normal. Hal ini menyebabkan para investor di KIM Belawan menjerit. Dampak dari masih terjadinya krisis gas berkepanjangan itu turut pula menghambat kinerja produksi beberapa pabrik di kawasan kompleks perindustrian tersebut.
“Soal kekurangan pasokan gas hingga kini memang masih terjadi di kawasan industri Medan, sehingga ikut berpengaruh terhadap daya saing dan menurunnya kinerja produksi sejumlah pabrik,” kata, Amri Staf Humas PT (Persero) Kawasan Industri Medan, Senin (27/8) kemarin.
Dikatakannya, masih terjadinya defisit pasokan gas diperkirakan tidak hanya menghambat kinerja produksi pabrik, tapi dampaknya diperkirakan juga akan menurunkan minat calon investor untuk menanamkan modal di KIM yang saat ini sedang melakukan pengembangan perluasan wilayah.
“Saat ini ada sekitar puluhan unit pabrik di KIM mengalami kekurangan pasokan gas, karena persoalan kekurangan pasok gas hingga kini masih belum bisa diatasi oleh PGN,” kata Amri lagi.
Untuk volume pasokan gas diketahui baru terealisasi sekitar 12 million metrix standard cubic feet (MMSCF) per harinya. Sementara volume kebutuhan sejumlah pabrik terhadap gas alam di kawasan industri Medan minimal mencapai 60 million MMSCF per hari.
Keterbatasan pasokan gas nantinya bukan hanya menghambat kinerja usaha sebagian pabrik, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan akan banyak pekerja di KIM terancam dirumahkan akibat dari terganggunya produksi sejumlah pabrik.
Ketua MIGAS Watch Sumut Rion Aritonang menanggapi, krisis gas yang masih terjadi di KIM harusnya PGN bertanggungjawab dalam penyediaan pasokan gas tersebut. Karena bukan tidak mungkin dampak dari terjadinya defisit gas akan mengganggu perkembangan industri di Sumatera Utara. “Kalau memang pemerintah atau PGN belum mampu memenuhi kebutuhan gas ya harus jujur dan transparan. Karena program penggunaan gas itu dulunya pemerintah yang menganjurkan, tapi setelah semua beralih menggunakan gas termasuk industri kenapa ketersediaan gas tidak mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri,” terangnya.
Selain itu, lanjutnya, dalam hal pendistribusian gas agar pemerintah lebih memperketat pengawasan, karena bukan tidak mungkin distribusi gas ke konsumen dimanfaatkan oknum tertentu untuk diselewengkan.
Sebelumnya PT Perusahaan Gas Negara Tbk berjanji akan terus berupaya meningkatkan pelayanan, khususnya dalam memperkuat jaringan dan antisipasi pemenuhan kebutuhan gas di Medan dan sekitarnya, yang hingga kini belum dapat teratasi secara maksimal. (mag-17)
