Gus Irawan Klaim Kapal Listrik Turki Inisiatif Komisi VII

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapal Pembangkit Listrik Marrine Vessel Power Plant (MVPP) kapasitas 240 MW di Belawan direncanakan mulai beroperasi 3 Juni mendatang. Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai, kapal mesin pembangkit listrik dari Turki ini hanya solusi sementara untuk mengatasi krisis listrik di Sumut. Karenanya, dia mendesak pemerintah untuk segera membangun mesin pembangkit baru, selama kapal pembangkit listrik asal Turki ini beroperasi.

Dikatakan Gus, ide penyewaan kapal pembangkit dari Turki itu datang dari Komisi VII DPR-RI.“Ini karena Komisi VII melihat krisis energi yang terjadi di wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Itu ide awalnya. Lalu kita tidak ingin krisis berlanjut dan membuat masyarakat makin terpuruk,” kata Gus kepada wartawan, Selasa (30/5).

Mengantisipasi krisis listrik yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, maka Gus dan anggota Komisi VII yang lain mengusulkan agar disewa pembangkit apung dari Turki. “Tentu sebenarnya kedatangan mesin bukan hanya untuk Sumut. Di wilayah Indonesia Timur juga ada kita usulkan,” aku Gus.

Gus mengungkapkan, krisis listrik selain terjadi di wilayah Indonesia Barat juga terjadi di kawasan Timur. Maka selain Belawan, kapal listrik sewaan itu juga ada di Minahasa dan Gorontalo. “Kalau menunggu pembangunan mesin pembangkit akan memakan waktu empat hingga lima tahun.  Hal itulah yang menjadi dasar bagi Komisi VII mengajukan penyewaan mesin pembangkit listrik dari Turki,” kata Gus.

Gus menyatakan, datangnya mesin pembangkit dari Turki itu atas inisiatifnya sebagai Ketua Komisi VII DPR-RI dan didukung anggota yang lain. Karena keinginannya adalah mendapatkan solusi atas pemadaman yang berlanjut. Sekali lagi ini kami usulkan untuk solusi jangka pendek,” kata Gus.

Menurut Gus, bahan bakar yang digunakan kapal pembangkit itu masih sedikit lebih murah dari solar tapi lebih mahal dari bahan bakar batubara dan uap karena menggunakan bahan bakar heavy fuel oil (HFO). “Waktu kita rapat di Komisi VII memang ada polemik sedikit soal harga bahan bakar. Karena masih menggunakan HFO yang terbilang mahal. Tapi kemudian kita melihat kegunaannya. Keinginan kita di Komisi VII adalah tidak melulu melihat soal harga tapi pada kebutuhan,” bilang Gus.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR-RI ini meyakinkan penyewaan kapal pembangkit selama lima tahun ke depan tentu dengan beberapa pertimbangan solusi.“Jadi prinsip penyewaan waktu itu bukan melihat pada biaya operasional yang memang sedikit lebih mahal. Tapi mengatasi krisis listrik yang berkepanjangan sambil menunggu pembangunan pembangkit lain,” kata Gus.

Meskipun kapal sudah tiba di Belawan, lanjut Gus, belum bisa langsung masuk sistem. Sebab ada uji coba lagi ke sistim. “Mudah-mudahan dengan masuknya mesin pembangkit apung tersebut ke sistem kelistrikan Sumut, akan bisa mengatasi pasokan yang sering terkendala,” katanya.  (ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapal Pembangkit Listrik Marrine Vessel Power Plant (MVPP) kapasitas 240 MW di Belawan direncanakan mulai beroperasi 3 Juni mendatang. Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai, kapal mesin pembangkit listrik dari Turki ini hanya solusi sementara untuk mengatasi krisis listrik di Sumut. Karenanya, dia mendesak pemerintah untuk segera membangun mesin pembangkit baru, selama kapal pembangkit listrik asal Turki ini beroperasi.

Dikatakan Gus, ide penyewaan kapal pembangkit dari Turki itu datang dari Komisi VII DPR-RI.“Ini karena Komisi VII melihat krisis energi yang terjadi di wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Itu ide awalnya. Lalu kita tidak ingin krisis berlanjut dan membuat masyarakat makin terpuruk,” kata Gus kepada wartawan, Selasa (30/5).

Mengantisipasi krisis listrik yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, maka Gus dan anggota Komisi VII yang lain mengusulkan agar disewa pembangkit apung dari Turki. “Tentu sebenarnya kedatangan mesin bukan hanya untuk Sumut. Di wilayah Indonesia Timur juga ada kita usulkan,” aku Gus.

Gus mengungkapkan, krisis listrik selain terjadi di wilayah Indonesia Barat juga terjadi di kawasan Timur. Maka selain Belawan, kapal listrik sewaan itu juga ada di Minahasa dan Gorontalo. “Kalau menunggu pembangunan mesin pembangkit akan memakan waktu empat hingga lima tahun.  Hal itulah yang menjadi dasar bagi Komisi VII mengajukan penyewaan mesin pembangkit listrik dari Turki,” kata Gus.

Gus menyatakan, datangnya mesin pembangkit dari Turki itu atas inisiatifnya sebagai Ketua Komisi VII DPR-RI dan didukung anggota yang lain. Karena keinginannya adalah mendapatkan solusi atas pemadaman yang berlanjut. Sekali lagi ini kami usulkan untuk solusi jangka pendek,” kata Gus.

Menurut Gus, bahan bakar yang digunakan kapal pembangkit itu masih sedikit lebih murah dari solar tapi lebih mahal dari bahan bakar batubara dan uap karena menggunakan bahan bakar heavy fuel oil (HFO). “Waktu kita rapat di Komisi VII memang ada polemik sedikit soal harga bahan bakar. Karena masih menggunakan HFO yang terbilang mahal. Tapi kemudian kita melihat kegunaannya. Keinginan kita di Komisi VII adalah tidak melulu melihat soal harga tapi pada kebutuhan,” bilang Gus.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR-RI ini meyakinkan penyewaan kapal pembangkit selama lima tahun ke depan tentu dengan beberapa pertimbangan solusi.“Jadi prinsip penyewaan waktu itu bukan melihat pada biaya operasional yang memang sedikit lebih mahal. Tapi mengatasi krisis listrik yang berkepanjangan sambil menunggu pembangunan pembangkit lain,” kata Gus.

Meskipun kapal sudah tiba di Belawan, lanjut Gus, belum bisa langsung masuk sistem. Sebab ada uji coba lagi ke sistim. “Mudah-mudahan dengan masuknya mesin pembangkit apung tersebut ke sistem kelistrikan Sumut, akan bisa mengatasi pasokan yang sering terkendala,” katanya.  (ila)