26.7 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Massa Forak Minta KPK Tangkap Kajari Deliserdang, Jaksa Emosi dan Nyaris Ricuh dengan Pendemo

NYARIS RICUH: Massa Forak nyaris ricuh dengan jaksa ketika meminta Kajari Deliserdang ditangkap KPK.
NYARIS RICUH: Massa Forak nyaris ricuh dengan jaksa ketika meminta Kajari Deliserdang ditangkap KPK.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Forum Anti Korupsi (Forak) berunjukrasa untuk yang ke-17 kalinya, Selasa (12/11). Massa mendatangi Kantor Kejari, Bupati dan Dinas Dukcapil Deliserdang. Aksi unjukrasa massa di depan gerbang kantor Kejari Deliserdang, nyaris ricuh.

Massa dan pegawai Kejari sempat bersitegang lantaran kalimat-kalimat yang disampaikan berhubungan dengan instansi lain yakni Komisi Pemberantasan Korupsi. Massa Forak mengatakan, bahwa mereka melakukan aksi itu karena merasa tak digubris pihak Kejari.

Mereka berulangkali meneriakkan agar KPK memeriksa dan menangkap Kajari Deliserdang, Harli Siregar. Kalimat itu pun terus-menerus diucapkan sembari bersorak. Mendengar hal itu beberapa pegawai Kejaksaan pun langsung mendekati massa.

“Maksud kalian apa seperti itu? Emangnya salah apa rupanya Kajari makanya kalian bilang seperti itu. Salah apa? salah apa?” ucap beberapa pegawai Kejari Deliserdang serentak.

Mengetahui kawannya ada yang tersudut, kemudian massa yang lain pun ikut mendekat. Saat itu, Rahman Hutabarat yang menjadi salah satu kordinator aksi balik keras menampik ucapan pegawai Kejaksaan.

“Ya, kenapa rupanya kalau kami bilang seperti itu? Sudah sering kali demo ke sini tapi apapun hasilnya tidak ada. Kami minta supaya kami ditemui sama Kajari,” kata Rahman.

Beberapa petugas intel kepolisian yang hadir memantau jalannya aksi, ikut memberikan arahan. Namun, mengetahui situasi agak memanas, Kasi Pidum Kejari Deliserdang Oloan Pasaribu pun ikut menengahi.

“Tenang-tenang, kan bisa disampaikan dengan baik-baik,” katanya.

Karena ada tanda-tanda untuk ma suk setelah kejadian itu, koordinator aksi lainnya, Muhari pun ikut menenangkan massanya.

“Tenang-tenang kita aksi damai hari ini,” katanya.

Awalnya aksi berlangsung tertib, setelah mengetahui bahwa pihak Kejari Deliserdang sedang melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti dan mengundang banyak instansi termasuk wartawan, massa pun sempat berdiam diri.

Sebagian diantara mereka ada yang duduk bersila menunggu selesainya kegiatan yang dilaksanakan. Namun, setelah mengetahui kegiatan pemusnahan barang bukti sudah selesai, mereka pun kembali melakukan orasi.

Massa pun sempat menyampaikan tuntutan secara bergantian. Berbagai hal yang mereka singgung mulai dari persoalan dugaan korupsi pasar hingga persoalan dugaan korupsi perizinan untuk pembangunan tower di Kabupaten Deliserdang.

Puluhan massa tampak begitu semangat saat itu melakukan aksi. Meski banyak yang sudah berusia diatas 50 tahun namun mereka tetap semangat melakukannya.

Di antara massa, banyak yang mengaku sebagai warga yang menjadi korban dugaan pungutan liar (pungli) atas proyek pembangunan lanjutan jalan tol Tanjungmorawa-Tebingtinggi.

Meski sudah mengadukan apa yang dialami ke Satgas Saber Pungli Kemenpolhukam, namun karena sudah merasa dipungli atas pembayaran ganti rugi, mereka pun meminta agar Kejari Deliserdang juga memberikan perhatiannya.

Perwakilan massa sempat diterima langsung pihak Kejaksaan. Kasi Pidsus, Afrizal Chair menemui massa untuk berdialog. Namun saat itu, mereka menolak dan meminta untuk dipertemukan dengan Kajari Harli Siregar.

Karena Kajari sedang kedatangan tamu dan tidak ada kepastian pukul berapa Harli bisa menemui mereka, selanjutnya mereka pun keluar dari dalam gedung.

“Hari Selasa depan kami akan turun lagi ke sini lakukan aksi. Kami kecewa ternyata Kajari lebih mementingkan tamunya dari pada masyarakatnya,” ucap Rahman Hutabarat.

Selanjutnya, massa menggelar aksi di depan Kantor Bupati Deliserdang. Lagi-lagi mereka melakukan orasi dan meminta KPK menangkap Bupati Ashari Tambunan.

Puas berorasi di depan kantor bupati, massa kemudian melanjutkan aksinya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deliserdang. Di sana, massa Forak meminta agar Disdukcapil melayani masyarakat dengan baik dan jangan terulang lagi soal kasus Arjuna Sinambela yang sulit memiliki KK dan KTP, hingga akhirnya meninggal dunia.(bbs/ala)

NYARIS RICUH: Massa Forak nyaris ricuh dengan jaksa ketika meminta Kajari Deliserdang ditangkap KPK.
NYARIS RICUH: Massa Forak nyaris ricuh dengan jaksa ketika meminta Kajari Deliserdang ditangkap KPK.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Forum Anti Korupsi (Forak) berunjukrasa untuk yang ke-17 kalinya, Selasa (12/11). Massa mendatangi Kantor Kejari, Bupati dan Dinas Dukcapil Deliserdang. Aksi unjukrasa massa di depan gerbang kantor Kejari Deliserdang, nyaris ricuh.

Massa dan pegawai Kejari sempat bersitegang lantaran kalimat-kalimat yang disampaikan berhubungan dengan instansi lain yakni Komisi Pemberantasan Korupsi. Massa Forak mengatakan, bahwa mereka melakukan aksi itu karena merasa tak digubris pihak Kejari.

Mereka berulangkali meneriakkan agar KPK memeriksa dan menangkap Kajari Deliserdang, Harli Siregar. Kalimat itu pun terus-menerus diucapkan sembari bersorak. Mendengar hal itu beberapa pegawai Kejaksaan pun langsung mendekati massa.

“Maksud kalian apa seperti itu? Emangnya salah apa rupanya Kajari makanya kalian bilang seperti itu. Salah apa? salah apa?” ucap beberapa pegawai Kejari Deliserdang serentak.

Mengetahui kawannya ada yang tersudut, kemudian massa yang lain pun ikut mendekat. Saat itu, Rahman Hutabarat yang menjadi salah satu kordinator aksi balik keras menampik ucapan pegawai Kejaksaan.

“Ya, kenapa rupanya kalau kami bilang seperti itu? Sudah sering kali demo ke sini tapi apapun hasilnya tidak ada. Kami minta supaya kami ditemui sama Kajari,” kata Rahman.

Beberapa petugas intel kepolisian yang hadir memantau jalannya aksi, ikut memberikan arahan. Namun, mengetahui situasi agak memanas, Kasi Pidum Kejari Deliserdang Oloan Pasaribu pun ikut menengahi.

“Tenang-tenang, kan bisa disampaikan dengan baik-baik,” katanya.

Karena ada tanda-tanda untuk ma suk setelah kejadian itu, koordinator aksi lainnya, Muhari pun ikut menenangkan massanya.

“Tenang-tenang kita aksi damai hari ini,” katanya.

Awalnya aksi berlangsung tertib, setelah mengetahui bahwa pihak Kejari Deliserdang sedang melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti dan mengundang banyak instansi termasuk wartawan, massa pun sempat berdiam diri.

Sebagian diantara mereka ada yang duduk bersila menunggu selesainya kegiatan yang dilaksanakan. Namun, setelah mengetahui kegiatan pemusnahan barang bukti sudah selesai, mereka pun kembali melakukan orasi.

Massa pun sempat menyampaikan tuntutan secara bergantian. Berbagai hal yang mereka singgung mulai dari persoalan dugaan korupsi pasar hingga persoalan dugaan korupsi perizinan untuk pembangunan tower di Kabupaten Deliserdang.

Puluhan massa tampak begitu semangat saat itu melakukan aksi. Meski banyak yang sudah berusia diatas 50 tahun namun mereka tetap semangat melakukannya.

Di antara massa, banyak yang mengaku sebagai warga yang menjadi korban dugaan pungutan liar (pungli) atas proyek pembangunan lanjutan jalan tol Tanjungmorawa-Tebingtinggi.

Meski sudah mengadukan apa yang dialami ke Satgas Saber Pungli Kemenpolhukam, namun karena sudah merasa dipungli atas pembayaran ganti rugi, mereka pun meminta agar Kejari Deliserdang juga memberikan perhatiannya.

Perwakilan massa sempat diterima langsung pihak Kejaksaan. Kasi Pidsus, Afrizal Chair menemui massa untuk berdialog. Namun saat itu, mereka menolak dan meminta untuk dipertemukan dengan Kajari Harli Siregar.

Karena Kajari sedang kedatangan tamu dan tidak ada kepastian pukul berapa Harli bisa menemui mereka, selanjutnya mereka pun keluar dari dalam gedung.

“Hari Selasa depan kami akan turun lagi ke sini lakukan aksi. Kami kecewa ternyata Kajari lebih mementingkan tamunya dari pada masyarakatnya,” ucap Rahman Hutabarat.

Selanjutnya, massa menggelar aksi di depan Kantor Bupati Deliserdang. Lagi-lagi mereka melakukan orasi dan meminta KPK menangkap Bupati Ashari Tambunan.

Puas berorasi di depan kantor bupati, massa kemudian melanjutkan aksinya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deliserdang. Di sana, massa Forak meminta agar Disdukcapil melayani masyarakat dengan baik dan jangan terulang lagi soal kasus Arjuna Sinambela yang sulit memiliki KK dan KTP, hingga akhirnya meninggal dunia.(bbs/ala)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/