Desak Periksa Effendi Simbolon

JAKARTA – Tuntutan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar jaringan mafia di  Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus disuarakan.

Pada Rabu (13/11) pagi, puluhan pemuda yang menamakan diri Jaringan Mahasiswa Anti Korupsi (JAMAK) berunjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta Selatan, mendesak lembaga yang dipimpin Abraham Samad  itu terus mengembangkan kasus dugaan korupsi di SKK Migas pasca tertangkapnya Rudi Rubiandinin
“Kasus Rudi ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar mafia migas dan koruptor yang menjadikan BP Migas (sebelum dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi) sebagai tambang uang mereka di Indonesia,” ujar koordinator lapangan JAMAK, Ibrahim Mansyur saat berdemo di depan gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh JAMAK, Ibrahim membeberkan, ada dugaan keterlibatan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi MS Simbolon dalam kasus mafia migas di Indonesia. Bahkan dari laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada BP Migas yang sudah selesai diaudit, ditemukan fakta mengenai korupsi di BP Migas, di mana ada sejumlah pejabat yang diduga kuat merugikan negara puluhan triliun rupiah.

“Peran Effendi MS Simbolon adalah sebagai fasilitator yang menghubungkan PT Parna Raya dengan Menteri ESDM dan Kepala BP Migas saat itu,” papar Ibrahim.

Ibrahim melanjutkan, Effendi Simbolon sangat memaksimalkan pengaruhnya untuk menekan BP Migas agar menjual gas Hussky ke PT Parna Raya dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga jual ke perusahaan lainnya. Dan kerugian negara sendiri mencapai lebih dari Rp15 triliun akibat penggunaan tekanan dan pengaruh Effendi Simbolon serta tindakan suap yang dilakukan oleh PT Parna Raya.

“Sepak terjang Effendi Simbolon dalam dunia mafia migas di Indonesia juga tercatat sangat fantastis. Salah satunya yaitu ketika Effendi Simbolon, sukses menggolkan PT Surya Parna Niaga (SPN) menang lelang di BPH Migas dalam penyaluran dan distribusi BBM,” kata Ibrahim lagi.

Seperti diketahui, Direktur Utama PT SPN adalah Artha Merish Simbolon. Informasi yang diterima JAMAK menyebutkan bahwa kedekatan Artha dengan Effendi Simbolon bukan sekedar kesamaan marga saja, tetapi juga mereka memiliki hubungan pribadi dan bisnis yang sangat erat.

Saat ini Artha Merish Simbolon sudah dicekal oleh KPK dalam kasus dalam kasus suap di SKK Migas dengan tersangka mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. JAMAK pun mendesak KPK harus menangkap Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan. Pihaknya menduga kuat praktek kongkalikong dalam pengaturan tender pengelolaan migas di lingkup SKK Migas dan Pertamina diketahui Karen.

“Selain itu kami juga meyakini bahwa masih banyak dari pejabat negara pada institusi pengelolaan migas nasional dan juga di kalangan legislatif yang kami duga kuat terlibat, karena mayoritas tindak pidana korupsi, dilakukan dengan terorganisir,” tukasnya.

Artha Meris Simbolon sendiri sempat masuk rumah sakit menjelang pemeriksaannya sebagai saksi atas tersangka Rudi Rubiandini dan Deviardi pada Senin (11/11) lalu.

Artha Meris mengalami muntah-muntah dan demam ketika akan berangkat menuju gedung KPK. “Masuk unit gawat darurat di Rumah Sakit Mitra Keluarga,” kata Andika Yoedistira, pengacara Artha Meris, kepada media di Jakarta, Rabu (13/11). Karena harus dirawat inap selama dua hari, pemeriksaan yang kedua itu ditunda. Pemeriksaan dilanjutkan pada Rabu hari ini.

Perempuan berambut panjang ini datang ke gedung KPK mengenakan atasan lengan panjang berwarna krem dan celana panjang hitam. Didampingi dua petugas keamanan, pemilik setengah saham Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, ini terus berjalan memasuki lobi gedung KPK tanpa menjawab pertanyaan para wartawan.

Artha Meris diduga menyuap Rudi melalui Deviardi. Dokumen yang diterima sumber menyebutkan adanya aliran dana sekitar 500 ribu dolar AS yang diberikan dalam empat tahapan selama Januari hingga Agustus dari Artha Meris kepada Deviardi. Deviardi menerima uang itu atas perintah Rudi Rubiandini.

Uang tersebut diduga untuk memuluskan rencana Artha Meris meminta penurunan harga gas yang dialokasikan bagi PT Kaltim Parna Industri (KPI), perusahaan amoniak milik Parna Raya Group. Artha Meris mengakui sedang memohon penurunan harga gas untuk PT KPI.

Alasannya, PT KPI diperlakukan tidak adil sehingga sulit bersaing dengan harga gas 12-14 dolar AS per mmbtu. Adapun kompetitornya, PT Kaltim Pasifik Amoniak (KPA), hanya 5,8-6 dolar AS per mmbtu.

Andika Yoedistira membantah adanya aliran dana itu. Menurut dia, permintaan penurunan harga gas untuk PT KPI ditujukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Tidak ada kaitannya dengan SKK Migas,” katanya.

Sebelumnya, pada Rabu (4/9) lalu, sekelompok pemuda dari Comite Central Masyarakat Anti Mafia Migas (MAMI) juga menggelar aksi demonstrasi di kantor BPH Migas di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Mereka menuntut Effendi Simbolon diusut dalam keterlibatannya pada praktik kartel mafia migas.

Koordinator Aksi, Sugeng Prayogo menjelaskan bahwa pengelolaan energi nasional dari sektor hulu hingga hilir telah dipenuhi oleh praktik kartel mafia migas.

“BPH Migas yang diberikan mandat penuh oleh UU untuk mendistribusikan dan mengawasi penggunaan BBM untuk rakyat kecil telah dipenuhi oleh kartel mafia migas yang bekerja sama dengan BPH Migas yang didukung oleh kekuatan politik di Komisi VII DPR”, kata Sugeng.

Pada Rabu (2/10) lalu, ratusan massa menggelar aksi di Gedung KPK dan Kantor PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Mereka melayangkan surat terbuka untuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Surat ini terkait nama kader PDIP Effendi Simbolon yang dituding sebagai mafia minyak dan gas (migas).

Demonstran yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia (Gempari) ini bukan tanpa alasan menyebut Effendi sebagai mafia migas. Mereka mengacu pada keberadaan Effendi yang menjadi fasilitator menangnya tender PT Parna Raya.

“Anehnya (kemenangan itu) melalui tekanan politik yang mengatasnamakan partai politik. Ini menimbulkan spekulasi dan dugaan bahwa partai tersebut adalah PDIP mengingat Effendi Simbolon adalah petinggi partai PDIP,” kata Ketua Umum Gempari, Alfian Ramadhani, dalam orasinya. (bbs/jpnn)

JAKARTA – Tuntutan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar jaringan mafia di  Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus disuarakan.

Pada Rabu (13/11) pagi, puluhan pemuda yang menamakan diri Jaringan Mahasiswa Anti Korupsi (JAMAK) berunjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta Selatan, mendesak lembaga yang dipimpin Abraham Samad  itu terus mengembangkan kasus dugaan korupsi di SKK Migas pasca tertangkapnya Rudi Rubiandinin
“Kasus Rudi ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar mafia migas dan koruptor yang menjadikan BP Migas (sebelum dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi) sebagai tambang uang mereka di Indonesia,” ujar koordinator lapangan JAMAK, Ibrahim Mansyur saat berdemo di depan gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh JAMAK, Ibrahim membeberkan, ada dugaan keterlibatan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi MS Simbolon dalam kasus mafia migas di Indonesia. Bahkan dari laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada BP Migas yang sudah selesai diaudit, ditemukan fakta mengenai korupsi di BP Migas, di mana ada sejumlah pejabat yang diduga kuat merugikan negara puluhan triliun rupiah.

“Peran Effendi MS Simbolon adalah sebagai fasilitator yang menghubungkan PT Parna Raya dengan Menteri ESDM dan Kepala BP Migas saat itu,” papar Ibrahim.

Ibrahim melanjutkan, Effendi Simbolon sangat memaksimalkan pengaruhnya untuk menekan BP Migas agar menjual gas Hussky ke PT Parna Raya dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga jual ke perusahaan lainnya. Dan kerugian negara sendiri mencapai lebih dari Rp15 triliun akibat penggunaan tekanan dan pengaruh Effendi Simbolon serta tindakan suap yang dilakukan oleh PT Parna Raya.

“Sepak terjang Effendi Simbolon dalam dunia mafia migas di Indonesia juga tercatat sangat fantastis. Salah satunya yaitu ketika Effendi Simbolon, sukses menggolkan PT Surya Parna Niaga (SPN) menang lelang di BPH Migas dalam penyaluran dan distribusi BBM,” kata Ibrahim lagi.

Seperti diketahui, Direktur Utama PT SPN adalah Artha Merish Simbolon. Informasi yang diterima JAMAK menyebutkan bahwa kedekatan Artha dengan Effendi Simbolon bukan sekedar kesamaan marga saja, tetapi juga mereka memiliki hubungan pribadi dan bisnis yang sangat erat.

Saat ini Artha Merish Simbolon sudah dicekal oleh KPK dalam kasus dalam kasus suap di SKK Migas dengan tersangka mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. JAMAK pun mendesak KPK harus menangkap Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan. Pihaknya menduga kuat praktek kongkalikong dalam pengaturan tender pengelolaan migas di lingkup SKK Migas dan Pertamina diketahui Karen.

“Selain itu kami juga meyakini bahwa masih banyak dari pejabat negara pada institusi pengelolaan migas nasional dan juga di kalangan legislatif yang kami duga kuat terlibat, karena mayoritas tindak pidana korupsi, dilakukan dengan terorganisir,” tukasnya.

Artha Meris Simbolon sendiri sempat masuk rumah sakit menjelang pemeriksaannya sebagai saksi atas tersangka Rudi Rubiandini dan Deviardi pada Senin (11/11) lalu.

Artha Meris mengalami muntah-muntah dan demam ketika akan berangkat menuju gedung KPK. “Masuk unit gawat darurat di Rumah Sakit Mitra Keluarga,” kata Andika Yoedistira, pengacara Artha Meris, kepada media di Jakarta, Rabu (13/11). Karena harus dirawat inap selama dua hari, pemeriksaan yang kedua itu ditunda. Pemeriksaan dilanjutkan pada Rabu hari ini.

Perempuan berambut panjang ini datang ke gedung KPK mengenakan atasan lengan panjang berwarna krem dan celana panjang hitam. Didampingi dua petugas keamanan, pemilik setengah saham Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, ini terus berjalan memasuki lobi gedung KPK tanpa menjawab pertanyaan para wartawan.

Artha Meris diduga menyuap Rudi melalui Deviardi. Dokumen yang diterima sumber menyebutkan adanya aliran dana sekitar 500 ribu dolar AS yang diberikan dalam empat tahapan selama Januari hingga Agustus dari Artha Meris kepada Deviardi. Deviardi menerima uang itu atas perintah Rudi Rubiandini.

Uang tersebut diduga untuk memuluskan rencana Artha Meris meminta penurunan harga gas yang dialokasikan bagi PT Kaltim Parna Industri (KPI), perusahaan amoniak milik Parna Raya Group. Artha Meris mengakui sedang memohon penurunan harga gas untuk PT KPI.

Alasannya, PT KPI diperlakukan tidak adil sehingga sulit bersaing dengan harga gas 12-14 dolar AS per mmbtu. Adapun kompetitornya, PT Kaltim Pasifik Amoniak (KPA), hanya 5,8-6 dolar AS per mmbtu.

Andika Yoedistira membantah adanya aliran dana itu. Menurut dia, permintaan penurunan harga gas untuk PT KPI ditujukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Tidak ada kaitannya dengan SKK Migas,” katanya.

Sebelumnya, pada Rabu (4/9) lalu, sekelompok pemuda dari Comite Central Masyarakat Anti Mafia Migas (MAMI) juga menggelar aksi demonstrasi di kantor BPH Migas di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Mereka menuntut Effendi Simbolon diusut dalam keterlibatannya pada praktik kartel mafia migas.

Koordinator Aksi, Sugeng Prayogo menjelaskan bahwa pengelolaan energi nasional dari sektor hulu hingga hilir telah dipenuhi oleh praktik kartel mafia migas.

“BPH Migas yang diberikan mandat penuh oleh UU untuk mendistribusikan dan mengawasi penggunaan BBM untuk rakyat kecil telah dipenuhi oleh kartel mafia migas yang bekerja sama dengan BPH Migas yang didukung oleh kekuatan politik di Komisi VII DPR”, kata Sugeng.

Pada Rabu (2/10) lalu, ratusan massa menggelar aksi di Gedung KPK dan Kantor PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Mereka melayangkan surat terbuka untuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Surat ini terkait nama kader PDIP Effendi Simbolon yang dituding sebagai mafia minyak dan gas (migas).

Demonstran yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia (Gempari) ini bukan tanpa alasan menyebut Effendi sebagai mafia migas. Mereka mengacu pada keberadaan Effendi yang menjadi fasilitator menangnya tender PT Parna Raya.

“Anehnya (kemenangan itu) melalui tekanan politik yang mengatasnamakan partai politik. Ini menimbulkan spekulasi dan dugaan bahwa partai tersebut adalah PDIP mengingat Effendi Simbolon adalah petinggi partai PDIP,” kata Ketua Umum Gempari, Alfian Ramadhani, dalam orasinya. (bbs/jpnn)