Target Pertama, Hapus Kursi Militer di Parlemen
YANGON- Kursi parlemen sudah direbut lewat pemilu sela pada Minggu (1/4) lalu. Kini Aung San Suu Kyi pun akan berusaha merealisasikan cita-cita yang disampaikannya dalam wawancara pekan lalu: amandemen konstitusi untuk menendang militer dari parlemen.
“Militer harus ingat, masa depan negeri ini masa depan mereka juga. Karena itu, mereformasi negeri ini berarti juga mereformasi mereka,” kata Suu Kyi yang menghabiskan mayoritas waktunya, 22 tahun terakhir, sebagai tahanan rumah itu dalam wawancara tersebut seperti dikutip The Guardian.
Sebanyak 25 persen dari 664 kursi di majelis rendah Myanmar merupakan jatah militer tanpa melalui pemilu -mirip di Indonesia semasa Orde Baru hingga di parlemen pertama yang dibentuk pascareformasi hasil Pemilu 1999. Begitu juga di majelis tinggi, seperempat dari 244 kursi milik angkatan bersenjata tanpa harus berkeringat lewat pemilihan.
Meski demikian, Suu Kyi tak akan mudah mewujudkan amandemen tersebut. Sebab, kendati partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), sukses merebut 43 dari 45 kursi di pemilu sela yang dihelat untuk mengganti para legislator yang bergabung dengan pemerintahan tersebut, tetap saja mereka minoritas di parlemen.
Militer plus partai bentukan mereka yang kini berkuasa, Partai Pembangunan dan Solidaritas Bersatu (USDP), menguasai 80 persen kursi di lembaga legislatif tersebut. Apalagi, jauh-jauh hari militer sudah memperlihatkan perlawanan terhadap rencana amandemen.
Amandemen tersebut penting bagi Suu Kyi dan NLD untuk mengantisipasi kemungkinan militer kembali berkuasa. Pasalnya, kendati pemerintah sipil bertakhta di Myanmar, kekuasaan militer tetap dominan.(c10/ttg/jpnn)
