HONGKONG, SUMUTPOS.CO – Aksi demonstrasi berbuntut tembakan gas air mata danwater cannon kembali terjadi di Hong Kong, Sabtu (2/11) kemarin. Massa demonstrasi pro-demokrasi masih terus melanjutkan aksinya, kendati Beijing Tiongkok menekankan akan memperketat kendali di Hong Kong. Meski tak mendapatkan izin dari aparat kepolisian dengan alasan keselamatan, ribuan massa aksi tetap gencar menyuarakan tuntutannya.
Demonstrasi ini dilakukan sehari setelah Tiongkok mengatakan pihaknya tidak akan menolerir mereka yang bertentangan dengan pemerintah Hong Kong. Tiongkok juga mengatakan akan mengubah regulasi pemilihan dan pencopotan Kepala Eksekutif Hong Kong.
Menurut pantauan AFP, bentrokan antara kerumunan demonstran berpakaian hitam lengkap dengan masker wajah dengan aparat kepolisian anti huru hara terjadi berjam-jam. Massa masih menggunakan masker wajah meskipun pemerintah Hong Kong telah mengeluarkan peraturan yang melarang warganya memakai penutup wajah ketika berdemonstrasi.
Bentrokan menjadi kian rusuh ketika demonstran mulai melemparkan batu bata dan bom bensin serta merusak fasilitas umum seperti stasiun kereta bawah tanah.
Selain itu mereka juga merusak gedung perkantoran yang dianggap pro-Beijing, termasuk kantor berita Xinhua milik pemerintah Tiongkok. Xinhua menyebut perbuatan massa demonstrasi kali ini sebagai “tindakan biadab”.
Buntutnya wartawan AFP melaporkan setidaknya 100 orang terlihat diamankan aparat.
Tembakan gas air mata juga dilaporkan menyasar kegiatan warga sekitar. Beberapa pengunjung bar di distrik Wanchai yang tengah menyaksikan final Piala Dunia olahraga rugby turut terkena tembakan gas air mata.
Hal serupa juga dialami oleh sejumlah pengunjung yang tengah berada di distrik klub malam itu beberapa jam kemudian.
Sebuah rekaman bahkan menunjukkan seorang petugas medis yang terbakar ketika terkena tabung gas air mata di punggungnya. Satu rekaman juga memperlihatkan aparat kepolisian meneriaki massa dengan sebutan kecoak.
Bentrokan kemudian bergeser ke Mongkok dan Tsim Sha Tsui menjelang malam. Dalam beberapa bulan terakhir ini kedua daerah itu kerap menjadi lokasi bentrokan antara demonstran dan polisi.
Beberapa bulan belakangan ini Hong Kong masih diselimuti rentetan demonstrasi pro demokrasi yang kian menjerumuskan laju perekonomian kota itu. Para Kamis pekan lalu, Hong Kong resmi memasuki resesi pertama.
Kendati demonstrasi masih gencar dilakukan hingga berbulan-bulan, tak kunjung terlihat gelagat Beijing akan memenuhi tuntutan yang disuarakan. Massa demonstran pun mengaku masih akan melanjutkan rentetan aksi seterusnya.
“Pemerintah dan polisi telah mengabaikan dan menekan tuntutan rakyat. Sehingga kami perlu melanjutkan gerakan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kami masih menginginkan apa yang kami minta,” tutur salah satu demonstran, Gordon Tsoi (18) kepada AFP.
“Seluruh pemerintah dikendalikan oleh pemerintah pusat sekarang, jadi kita harus keluar untuk melindungi kebebasan yang layak kita dapatkan,” tambah demonstran berusia 17 tahun yang tak ingin disebut namanya.
Di dalam kerumunan massa aksi terdapat salah satu aktivis pro-demokrasi yang akan maju dalam pemilihan umum Hong Kong bulan mendatang, yakni Joshua Wong. Melalui akun Twitter, Wong menggambarkan demonstrasi di Sabtu kemarin yang dimulai kian ketat pengamanannya.
“Melaksanakan kebebasan berkumpul semakin sulit karena polisi di Hong Kong memegang cengkraman yang lebih ketat dalam beberapa bulan terakhir. Namun kami tidak menyerahkan hak konstitusional kami,” tulisnya.
Wong sendiri sering dicap sebagai separatis dan pengkhianat oleh Beijing karena gencar menuntut otonomi yang lebih luas untuk Hong Kong.
Kendati demikian ia membantah jika dikatakan ingin Hong Kong merdeka dari China. Ia berdalih hanya menginginkan kebebasan dan otonomi yang dijanjikan China sejak Hong Kong diserahkan oleh Inggris pada 1997.
Hong Kong sendiri berdiri dengan regulasi “satu negara, dua sistem” di bawah Tiongkok. Sehingga memberikan kota tersebut kebebasan yang lebih luas ketimbang masyarakat di Tiongkok.
Namun masyarakat Hong Kong kian khawatir akan menyempitnya kebebasan tersebut, terlebih setelah Presiden Tiongkok Xi Jinping memerintah.
Sejumlah demonstrasi kemudian bermunculan ketika Rancangan Undang-Undang ekstradisi diajukan, yang dianggap sebagai langkah nyata pengetatan kebebasan oleh Tiongkok.
Bentrokan-bentrokan kemudian mulai membuntuti aksi setelah China mulai bertindak keras menanggapi tuntutan masyarakat Hong Kong. Semakin ketatnya pengamanan yang dilakukan aparat pun memancing anarkisme dari pihak demonstran. (bbs/azw)
