Butuh Rp86 M Patroli di Teluk Aden

Meski Pemerintah Somalia meminta sejumlah negara untuk memerangi pembajak laut di Teluk Aden, Somalia. Tapi, bagi Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkannya kembali. Pasalnya, untuk mengirimkan TNI dan berpatroli di perairan itu membutuhkan biaya besar.

Demikian analisis pertahanan dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, Selasa (13/4). Disebutkannya, pengiriman pasukan ke wilayah tersebut tak mudah dan mahal.

Menurutnya, sebelum melakukan pengiriman, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan perhitungan secara rinci mengenai seberapa sering jalur digunakan, kapal jenis apa saja dan bermuatan apa, lalu berapa banyak kapal dan nilai perdagangannya. “Lalu apakah ikut bergabung pada International Recommended Transit Corridor (IRTC) , Naval taskforce dari GCC Navies dan dukung dibentuknya Maritime Security Centre di Horn of Africa,” sebutnya.
Berapa besar anggaran yang dibutuhkan Indonesia untuk mengirim patroli ke Teluk Aden? Connie merinci, pengiriman satu unit kapal TNI AL untuk mengawal pengiriman barang di teluk tersebut akan menelan biaya hingga dolar US10 juta atau sekitar Rp86,5 miliar per tahunnya.

“Anggarannya harus diadakan dan disiapkan untuk mengirimkan dan menggelar kekuatan TNI AL,” ujar nya yang juga Direktur Eksekutif Institute of Defence and Security Studies.

Bila Indonesia ingin membuat kapal patroli di wilayah tersebut, tentunya perlu diketahui ada sebanyak 20-23 negara yang menyiapkan kapalnya di teluk tersebut. Selain itu, Indonesia juga harus rela berbagi wilayah patroli di Teluk Aden dengan puluhan negara lainnya dalam beberapa gugus tugas. “Gugus tugas terdiri dari representasi negara-negara G20, Coalition Task Force 151 (CTF 151)  yang dikoordinir dari Bahrain dibawah komando Fifth Fleet dari AL Amerika Serikat, lalu ada juga Operation ‘Atlanta’ European Union Naval Force (EUNAVFOR) selain NATO Maritime Group (SNMG 2). Ini belum termasuk patroli independen termasuk kapal-kapal milik Cina yaitu CTF 525 dari PLAN, Russia, India, Iran, Japan, dan Korea Selatan,” jelas Connie. (bbs/jpnn)

Meski Pemerintah Somalia meminta sejumlah negara untuk memerangi pembajak laut di Teluk Aden, Somalia. Tapi, bagi Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkannya kembali. Pasalnya, untuk mengirimkan TNI dan berpatroli di perairan itu membutuhkan biaya besar.

Demikian analisis pertahanan dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, Selasa (13/4). Disebutkannya, pengiriman pasukan ke wilayah tersebut tak mudah dan mahal.

Menurutnya, sebelum melakukan pengiriman, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan perhitungan secara rinci mengenai seberapa sering jalur digunakan, kapal jenis apa saja dan bermuatan apa, lalu berapa banyak kapal dan nilai perdagangannya. “Lalu apakah ikut bergabung pada International Recommended Transit Corridor (IRTC) , Naval taskforce dari GCC Navies dan dukung dibentuknya Maritime Security Centre di Horn of Africa,” sebutnya.
Berapa besar anggaran yang dibutuhkan Indonesia untuk mengirim patroli ke Teluk Aden? Connie merinci, pengiriman satu unit kapal TNI AL untuk mengawal pengiriman barang di teluk tersebut akan menelan biaya hingga dolar US10 juta atau sekitar Rp86,5 miliar per tahunnya.

“Anggarannya harus diadakan dan disiapkan untuk mengirimkan dan menggelar kekuatan TNI AL,” ujar nya yang juga Direktur Eksekutif Institute of Defence and Security Studies.

Bila Indonesia ingin membuat kapal patroli di wilayah tersebut, tentunya perlu diketahui ada sebanyak 20-23 negara yang menyiapkan kapalnya di teluk tersebut. Selain itu, Indonesia juga harus rela berbagi wilayah patroli di Teluk Aden dengan puluhan negara lainnya dalam beberapa gugus tugas. “Gugus tugas terdiri dari representasi negara-negara G20, Coalition Task Force 151 (CTF 151)  yang dikoordinir dari Bahrain dibawah komando Fifth Fleet dari AL Amerika Serikat, lalu ada juga Operation ‘Atlanta’ European Union Naval Force (EUNAVFOR) selain NATO Maritime Group (SNMG 2). Ini belum termasuk patroli independen termasuk kapal-kapal milik Cina yaitu CTF 525 dari PLAN, Russia, India, Iran, Japan, dan Korea Selatan,” jelas Connie. (bbs/jpnn)