Somalia Dukung Pembebasan WNI
JAKARTA- Dukungan agar ada aksi militer tegas terhadap pelaku penyanderaan kapal berbendera Indonesia MV Sinar Kudus oleh Bajak Laut Somalia terus mengalir. Duta Besar Somalia untuk RI, Mohamud Olow Barow mengaku tidak keberatan jika pasukan khusus militer Indonesia melakukan operasi pembebasan sandera di negaranya. Hal itu adalah kebijakan resmi pemerinah Somalia yang mendukung negara lain memerangi bajak laut dari negaranya.
“Pemerintah Somalia siap memberikan bantuan informasi, konsultasi militer, dan data intelijen yang dibutuhkan pemerintah Indonesia agar sandera bisa dibebaskan,” kata Mohamud dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/4).
Menurut Mohamud, kapal MV Sinar Kudus ditangkap bajak laut di Laut Arab 350 mil dari Pulau Socotra yang ada di wilayah Yaman. Dalam menjalankan aksinya Perompak menggunakan kapal kargo dan kemudian menyerang masuk ke MV Sinar Kudus. Presiden Somalia Abdullahi Yusuf Ahmed, kata dia, telah mengirim surat kepada Dewan Keamanan (DK) PBB meminta agar negara yang kuat dalam memerangi bajak laut segera bertindak. “Kami dengan tegas mendukung aksi militer dalam memerangi bajak laut di wilayah kami,” ucapnya.
Mohamud menyatakan bahwa Somalia membuka pintu bagi aksi militer berdasarkan Resolusi DK PBB 1846. Didalamnya, berisi izin bagi negara dan organisasi regional untuk menggunakan semua tindakan yang diperlukan untuk mengatasi perompak Somalia yang ditetapkan 2 Desember 2008. Kini ada sembilan negara utama yang terlibat dalam pengamanan laut di wilayah Somalia. Antara lain, Kanada, Denmark, Amerika Serikat, India, Prancis, Rusia, Spanyol, Belanda, dan Inggris. “Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) juga telah mengirimkan kapal dan pesawat perang ke perairan Somalia,” katanya.
Dalam proses negosiasi, Mohamud menyarankan pemilik kapal tidak melibatkan mediasi pihak ketiga.
“Saya memiliki keyakinan bahwa 99 persen pembajak tak membunuh sandera, karena mereka didukung mafia yang tidak ingin bisnisnya hancur,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Markas Besar TNI AL, Laksamana Pertama Prasodjo menyatakan siap jika korpsnya ditugaskan melakukan operasi militer penyelamatan sandera ke perairan Somalia untuk menyelematkan 20 WNI yang disandera.
Sedangkan Kemenlu RI melalui, Staf khusus Presiden Bidang Luar Negeri, Teuku Faizasyah menyatakan, Pemerintah Somalia bisa beri statemen apa saja, tapi fakta bahwa mereka tidak menguasai negaranya. Nanti kami malah membantu melawan lawan-lawan politiknya.
“Salah satu daerah yang menjadi basis perompak adalah Puntland. Itu terjadi setelah kami tak lagi memiliki Angkatan Laut karena perang saudara 1991,” kata Mohamud.
Perompakan di Somalia marak terjadi sejak 1993. Mereka beroperasi di sepanjang pantai sejauh 3.330 kilometer. Sejak perang saudara Laut Somalia dipenuhi kapal penangkap ikan dari negara lain. Laut mereka juga menjadi tempat pembuangan sampah nuklir.
“Karena itu pembajakan ini diawali aksi pemuda Somalia yang marah, menangkap kapal-kapal ilegal, dan meminta ganti rugi dalam bentuk dolar AS,” ujarnya menjelaskan.
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Markas Besar TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Prasodjo menyatakan siap jika jika korpsnya ditugaskan melakukan operasi militer penyelamatan sandera kapal MV Sinar Kudus ke perairan Somalia.
Dia menyontohan pemilik kapal asal Denmark yang memaksakan menebus kapalnya hanya dengan USD 1 Juta. Padahal pembajak meminta tebusan tiga sampai empat kali lipat dari jumlah itu. Namun, setelah sebulan akhirnya kapal dibebaskan. Tapi, kata dia, ada juga negara yang menolak negosiasi dan memilih operasi militer, seperti Prancis, India, dan Korea Selatan.
“Secara umum TNI AL siap setiap saat menghadapi semua ancaman,” kata.
Setelah adanya sinyal dari Pemerintah Somalia dan TNI yang mengaku siap untuk memerangi pembajak laut tersebut, Pemerintah Indonesia khawatir dengan sinyal itu.
“Pemerintah Somalia bisa beri statemen apa saja, tapi fakta bahwa mereka tidak menguasai negaranya. Nanti kita malah membantu melawan lawan-lawan politiknya kalau kita operasi militer,” ujar Staf khusus Presiden Bidang Luar Negeri, Teuku Faizasyah di Istana Negara.
Saat ditanya opsinya apa aja? “Tidak bisa diungkapkan, Bapak (presiden ) tidak menyebutkan itu (ada opsi penyerbuan),” jawabnya.
Pemerintah, sambungnya, di mana pun tidak mau negosiasi dengan perompak, kalau pun ada nego, tidak dilakukan atas nama pemerintah. (zul/bbs/jpnn)
