KAIRO- Pemerintah Mesir memecat sebanyak 669 perwira tinggi polisi karena terlibat kekerasan atas para demonstran, saat menuntut mundur Presiden Husni Mubarak pada Revolusi 25 Januari lalu. Pemecatan massal itu disebut-sebut sebagai perombakan terbesar dalam tubuh kepolisian Mesir tahun ini.
Menurut stasiun berita CNN, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Alla Mahmoud mengatakan sebanyak 505 perwira berpangkat jenderal dan 82 perwira berpangkat brigadir jenderal dipecat dari kesatuan. Sebanyak 27 perwira didakwa terlibat langsung membunuh para demonstran.
Pemecatan polisi yang bertindak semena-mena ini satu permintaan utama dari para demonstran yang bertahan di Lapangan Tahrir, Kairo, yang menjadi pusat perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Hosni Mubarak.
Saat ini pemerintahan Mesir diambil alih oleh militer setelah Presiden Mubarak mengundurkan diri pada 11 Februari lalu. Mereka berencana mengadakan pemilu parlemen pertama setelah mundurnya presiden pada bulan September.
Presiden Mubarak sendiri dijadwalkan akan menjalani sidang di Pengadilan Kriminal Kairo pada 3 Agustus. Tuduhan yang akan dikenakan kepadanya antara lain korupsi dan pembunuhan para demonstran. (bbs/jpnn)
KAIRO- Pemerintah Mesir memecat sebanyak 669 perwira tinggi polisi karena terlibat kekerasan atas para demonstran, saat menuntut mundur Presiden Husni Mubarak pada Revolusi 25 Januari lalu. Pemecatan massal itu disebut-sebut sebagai perombakan terbesar dalam tubuh kepolisian Mesir tahun ini.
Menurut stasiun berita CNN, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Alla Mahmoud mengatakan sebanyak 505 perwira berpangkat jenderal dan 82 perwira berpangkat brigadir jenderal dipecat dari kesatuan. Sebanyak 27 perwira didakwa terlibat langsung membunuh para demonstran.
Pemecatan polisi yang bertindak semena-mena ini satu permintaan utama dari para demonstran yang bertahan di Lapangan Tahrir, Kairo, yang menjadi pusat perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Hosni Mubarak.
Saat ini pemerintahan Mesir diambil alih oleh militer setelah Presiden Mubarak mengundurkan diri pada 11 Februari lalu. Mereka berencana mengadakan pemilu parlemen pertama setelah mundurnya presiden pada bulan September.
Presiden Mubarak sendiri dijadwalkan akan menjalani sidang di Pengadilan Kriminal Kairo pada 3 Agustus. Tuduhan yang akan dikenakan kepadanya antara lain korupsi dan pembunuhan para demonstran. (bbs/jpnn)
