BANGKOK – Naiknya Yingluck Shinawatra ke tampuk pimpinan pemerintahan Thailand membawa keuntungan tersendiri bagi mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang selama ini hidup dalam pelarian di luar negeri. Kemarin kakak kandung Yingluck tersebut mendapatkan kembali paspornya, meski ditentang keras oleh kelompok oposisi.
Kementerian Luar Negeri Thailand mengungkapkan, Thaksin memperoleh paspornya dari kedutaan besar Thailand di Abu Dhabi, Oktober lalu. Kepada BBC, dikatakan pula bahwa Thaksin bukan lagi dianggap sebagai ancaman bagi Negeri Gajah Putih.
Paspor Thaksin dicabut oleh pemerintahan sebelumnya, semasa PM Abhisit Vejjajiva. Namun, dia mendapatkan status kewarganegaraan dari Montenegro tahun lalu, sehingga tetap membuatnya bisa bepergian lintas negara.
Thaksin, yang hingga saat ini masih dicap sebagai sosok bermasalah, dilengserkan melalui kudeta militer pada 2006. Dia tinggal di Dubai untuk menghindari vonis dua tahun penjara dalam kasus korupsi yang dianggapnya bermotif politis.
“(Paspor) ini adalah dokumen biasa saja. Tidak ada kaitannya dengan status hukumnya (Thaksin). Hanya terkait dengan status kewarganegaraan,” terang Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thani Thongphakdi.
“Tak ada lembaga negara, termasuk polisi, pengadilan, dan kementerian dalam negeri, yang menentang penerbitan kembali paspor Thaksin,” katanya.
Kabar penerbitan kembali paspor Thaksin tersebut memicu ketegangan pihak oposisi. Sebelumnya musuh politik Thaksin sudah terganggu dengan rencana pemerintah yang ingin mengajukan permohonan maaf dari raja untuk mantan perdana menteri. (afp/cak/ami/jpnn)
Dengan permintaan maaf tersebut Thaksin dipastikan akan bisa pulang ke Thailand tanpa harus menjalani hukuman. Namun, setelah menuai kritik habis-habisan, rencana itu akhirnya dibatalkan oleh pemerintahan Yingluck.
Partai Demokrat sebagai oposisi, saat itu mengatakan terkejut dengan penerbitan paspor baru bagi Thaksin. Mereka menyebut, satu-satunya pekerjaan penting yang dilakukan Menlu Surapong Tovichakchaikul adalah membantu mantan perdana menteri Thaksin untuk bisa pulang ke Thailand.
Yingluck sendiri berkilah, keputusan penerbitan paspor adalah kewenangan kementerian luar negeri. “Saya tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan itu,” tukasnya.
Yingluck memang tengah berjuang memperbaiki citranya setelah mendapat kritik luas terkait penanganan banjir di negerinya. Banjir menjadi ujian pertama pemerintahannya yang baru seumur jagung.
Di awal pemerintahan Yingluck, Thaksin seringkali muncul untuk meningkatkan citranya dengan melakukan kunjungan kontroversial ke Jepang dan Kamboja. Namun di saat banjir terjadi, Thaksin tak pernah berkomentar.
Yingluck belum melakukan tindakan hukum apapun untuk membuka jalan bagi kakaknya, Thaksin, untuk kembali ke Thailand. Bahkan, kerajaan yang awal bukan ini memberikan ampunan kepada ribuan orang yang terjerat kasus hukum, saat merayakan ulang tahun raja, tidak memasukkan nama sang mantan perdana menteri tersebut. (afp/cak/ami/jpnn)
