PM Australia, Tony Abbott, mengatakan ingin Australia menjadi mitra terpercaya Indonesia
WASHINGTON – Mantan Perdana Menteri Australia Julian Gillard meminta penerusnya, PM Tony Abbott berjanji kepada Indonesia untuk tidak melakukan penyadapan lagi di masa mendatang. Menurutnya, hal tersebut merupakan respon terbaik yang bisa diberikan Australia di tengah hubungan yang memanas dengan Indonesia saat ini.
Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, Gillard menolak untuk berkomentar mengenai penyadapan yang dilakukan negaranya terhadap Indonesia. Namun, ia memuji langkah Presiden Amerika Serikat Barack Obama saat mendapat tuduhan serupa dari Jerman beberapa waktu lalu.
“Yang pasti dia (Obama) bisa bilang hal tersebut tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Saya kira ini adalah respon yang paling pantas diberikan Australia kepada Indonesia dalam masa-masa sulit seperti sekarang,” ujar Gillard seperti dikutip dari ABC Australia, Jumat (22/11).
Penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjadi pada tahun 2009 atau satu tahun sebelum Gillard menjabat sebagai perdana menteri. Saat itu, politisi Partai Buruh ini masih menduduki posisi wakil perdana menteri.
Gillard mengatakan, informasi intelijen sangat diperlukan dalam menjaga keamanan suatu negara. Namun di sisi lain, setiap pemerintah tetap harus memiliki “batas-batas” dalam melakukan operasi intelijen.
Karenanya, ia menyarankan agar pemerintah Australia mengevaluasi sistem “check and balance” bagi operasi intelijen. Alasannya, untuk memastikan setiap operasi yang dilakukan masih dalam batas kewajaran.
“Saya pikir sistem yang kami (Australia) miliki selama ini cukup baik, tapi terungkapnya masalah dengan Presiden Yudhoyono tentu perlu dipastikan kembali apakah sistem tersebut sudah cukup kuat,” pungkas perdana menteri wanita pertama Australia ini. (dil/jpnn)
PM Australia, Tony Abbott, mengatakan ingin Australia menjadi mitra terpercaya Indonesia
WASHINGTON – Mantan Perdana Menteri Australia Julian Gillard meminta penerusnya, PM Tony Abbott berjanji kepada Indonesia untuk tidak melakukan penyadapan lagi di masa mendatang. Menurutnya, hal tersebut merupakan respon terbaik yang bisa diberikan Australia di tengah hubungan yang memanas dengan Indonesia saat ini.
Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, Gillard menolak untuk berkomentar mengenai penyadapan yang dilakukan negaranya terhadap Indonesia. Namun, ia memuji langkah Presiden Amerika Serikat Barack Obama saat mendapat tuduhan serupa dari Jerman beberapa waktu lalu.
“Yang pasti dia (Obama) bisa bilang hal tersebut tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Saya kira ini adalah respon yang paling pantas diberikan Australia kepada Indonesia dalam masa-masa sulit seperti sekarang,” ujar Gillard seperti dikutip dari ABC Australia, Jumat (22/11).
Penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjadi pada tahun 2009 atau satu tahun sebelum Gillard menjabat sebagai perdana menteri. Saat itu, politisi Partai Buruh ini masih menduduki posisi wakil perdana menteri.
Gillard mengatakan, informasi intelijen sangat diperlukan dalam menjaga keamanan suatu negara. Namun di sisi lain, setiap pemerintah tetap harus memiliki “batas-batas” dalam melakukan operasi intelijen.
Karenanya, ia menyarankan agar pemerintah Australia mengevaluasi sistem “check and balance” bagi operasi intelijen. Alasannya, untuk memastikan setiap operasi yang dilakukan masih dalam batas kewajaran.
“Saya pikir sistem yang kami (Australia) miliki selama ini cukup baik, tapi terungkapnya masalah dengan Presiden Yudhoyono tentu perlu dipastikan kembali apakah sistem tersebut sudah cukup kuat,” pungkas perdana menteri wanita pertama Australia ini. (dil/jpnn)
