Wali Kota Medan Jadi Ketua Komisariat APEKSI Wilayah I
Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM terpilih sebagai Ketua Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) periode 2012-2015, dalam satu Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) I ke-5 APEKSI Tahun 2012 yang digelar di Grand Aston Hotel Medan,
Selasa (10/4).
Keputusan Drs H Rahudman Harahap MM menjadi Ketua Komisariat Wilayah I APEKSI ditentukan dalam kesepakatan seluruh peserta yang merupakan Wali Kota dari sejumlah provinsi seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Barat, Riau dan Riau Kepulauan untuk menjalankan roda organisasi dibantu dua wakil ketua yakni Wali Kota Padang DR H Fauzi Bahar MSi dan Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT.
Sedangkan untuk jabatan sekertaris, diangkat bukan berasal dari anggota melainkan ditunjuk dengan sifat kepercayaan. Dalam kesempatan itu, Rahudman menunjuk Asisten Pemerintahan Kota Medan Drs Daudta P Sinurat bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan Irwan Ritonga.
Sebelum dilaksanakannya Muskomwil tersebut, anggota APEKSI sepakat dilaksanakan Muskomwil bertujuan untuk mewujudkan satu upaya bersama melakukan evaluasi, serta diskusi yang mendalam terhadap berbagai isu strategis yang berkembang, terutama dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi daerah (otda). Hal itu sesuai dengan tema yang diangkat yakni meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam sambutannya, Rahudman mengatakan atas terpilihnya sebagai ketua dan seluruh jajaran pengurus tentunya membawa konsekuensi sebagai amanah dari segenap anggota APEKSI, khususnya untuk menjalankan dan menggerakkan seluruh program kerja APEKSI dengan lebih baik lagi pada masa yang akan datang.
“Prinsip dasar kepemimpinan APEKSI adalah kekeluargaan. Artinya, jajaran pengurus utama harus mendapatklan dukungan yang penuh dari seluruh jajaran pengurus lainnya dan dari segenap anggota APEKSI,” katanya.
Rahudman berpendapat, kepengurusan APEKSI bukanlah wadah mencari popularitas. Justru sebaliknya bentuk kesediaan memikul tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan fungsi dan peran APEKSI sebagai kerangka membangun kapasitas daerah sekaligus melaksanakan otda yang semakin efektif.
Dia menyampaikan, sebagai konsekuensi otda, semua daerah punya tanggung jawab yang sama yaitu meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Karenanya, APEKSI diharapkan dapat mengembangkan berbagai program kerja yang mampu meningkatkan kapasitas daerah, sekaligus merekomendasikan berbagai strategi dan kebijakan yang diperlukan bagi daerah sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas otda secara lebih berdaya guna dan berhasil guna,” paparnya.
Terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU No.32/2004 tentang pemerintah daerah, Rahudman menambahkan, ada beberapa harapan nyata bagi daeerah. Khususnya anggota APEKSI, seperti daerah otonom diharapkan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas otonomi secara lebih berguna dan berhasil guna.
Rahudman mengharapkan, revisi aturan tentang Pemerintah Daerah akan semakin mampu mengembangkan demokratisasi lokal yang sangat diperlukan dalam pembangunan daerah. Selanjutnya, daerah diharapkan semakin mampu mengembangkan kapasitas fiskal daerah untuk mendorong kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah.
“Yang terakhir, daerah memiliki ruang yang cukup untuk mengelola hak-hak diskresinya sesuai dengan kultur daerah, kebutuhan daerah dan kearifan lokal lainnya, sekaligus melindungi daerah dari berbagai dampak eksternal yang bersifat negatif, terutama dari sisi hukum dan perundang-undangan,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Rahudman tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh Wali Kota yang menjadi peserta Muskomwil telah mempercayakan dirinya sebagai ketua.
“Pemko Medan mengajak untuk membangun kebersamaan dan sinergitas di antara sesama kepala daerah, terutama wali Kota dalam memperjuangkan hak-hak otda kepada Pemerintah Pusat. Termasuk, saran dalam konteks revisi UU No.32/2004 dalam rangka memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan ke depan,” bebernya.
Acara Muskomwil Wilayah I APEKSI ke-5 Tahun 2012 diisi dengan diskusi dengan mendatangkan dua narasumber dari pusat yakni Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Busyro Muqoddas dan Sekjen Kemendagri Edi Sugiharto.
Dalam makalahnya, Busyro menyampaikan makalah yang berjudul membangun zona integritas membangun bangsa, pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemko Medan, sedangkan Eddy menyampaikan makalah berjudul penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. (adl)
Menyuarakan Pembangunan Daerah
Ketua APEKSI Pusat Ir H Eddy Santana Putra MT yang juga Wali Kota Palembang menjelaskan pemilihan ketua APEKSI sebagai bentuk pengabdian dalam meningkatkan kemampuan wali kota, wakil wali kota dan seluruh staf agar bekerja maksimal dalam mengelola Pemerintahan Kota dengan baik, yang akhirnya dapat mensejahterakan anggotanya.
Dia mengatakan, APEKSI akan terus berjuang agar peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan daerah bisa segera direvisi atau dirubah. Di samping itu apa yang menjadi aspirasi daerah dapat disampaikan melalui APEKSI, untuk selanjutnya diperjuangkan kepada pemerintah pusat.
“Saya ingatkan, APEKSI dikelola secara profesional,” tegasnya.
Eddy mengharapkan, hasil-hasil yang telah disepakati dalam Muskomwil dapat segera ditindaklanjuti pihaknya dengan berbagai program kerja. Karena semua hasil merupakan kenyataan factual, bahwa pertumbuhan daerah perkotaan yang dikelola oleh pemerintah kota di seluruh Indonesia membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat.
Menurut dia, dengan selesainya Muskomwil bukan berarti berakhir perjuangan untuk memperkuat hak-hak pemerintah kota. Melainkan, akan selalu menjadi titik awal untuk memperjuangkan lebih lanjut, sehingga setiap rekomendasi dapat terealisasi. (adl)
