MEDAN- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan menargetkan akan menyalurkan dana sebesar Rp18 miliar kepada masyarakat miskin di Kota Medan. Penyaluran ini merupakan agenda kerja dari PNPM itu sendiri.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kota Medan Zulkarnaen mengatakan, program ini merupakan program nasional. Dana yang disiapkan merupakan dana campuran dari APBN dan APBD Kota Medan. “Dari APBN sebesar Rp17 miliar lebih, sedangkan dari APBD berkisar Rp900 jutaan,” ujarnya dalam lokakarya PNPM Mandiri di Hotel Darma Deli Medan.
Dalam acara yang dilaksanakan selama 2 hari ini, 20- 21 Juni, Zulkarnaen menjelaskan bahwa anggaran yang dimiliki akan diberikan dalam berbagai bentuk. Seperti sosial, ekonomi, dan lainnya. “Misalnya membagun jembatan, titi atau pemberian makanan untuk balita, panti jompo, dan lainnya,” ujarnya.
Dikatakan Zulkarnaen, penyaluran dana ini sudah berlangsung sejak tahun 2006 hingga sekarang. Tujuan dari penyaluran ini untuk menurunkan angka kemiskinan kota, dilakukan secara berkesinambungan. Penyaluran ini mencakup 21 kecamatan di Medan dan 149 kelurahan dari 151 kelurahan di Medan. “Kelurahan Gang Buntu dan Kelurahan Simpang Tanjung tidak masuk cakupan kita karena penduduknya bisa dikatakan mampu,” lanjutnya.
Sejak tahun 2006 yang lalu, dana yang sudah dialokasikan dari APBN sebesar Rp90 miliar. Dan didukung dana sharing APBD kota sebesar Rp30 miliar dengan jumlah masyarakat yang sudah dibantu sebanyak 78 ribuan orang. “Terkait dengan dana sharing ini bisa sudah sesuai dengan peraturan,” tambahnya.
Walaupun begitu, Zulkarnaen tidak berani mengatakan bahwa program ini untuk mengentaskan kemiskinan. Karena, masih banyak prgram bantuan pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia. Apalagi, memang tidak ada peraturan yang mengatakan adanya pengawasan setelah pemberian bantuan. “Ini merupakan cluster kedua. Cluster pertamanya kan sistem BLT,” tambahnya.
Untuk memberi bantuan, juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan karena kriteria kemiskinan sebuah daerah tersebut berbeda, ada yang membutuhkan bantuan dana untuk infrastruktur, dana kekeluargaan, dan lainnya. “Jadi, kita bantu sesuai dengan permintaan. Caranya, kita bentuk sebuah kelompok. Kelompok ini yang mengidintifikasikan siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan,” lanjutnya.
Sementara itu, Koordinator Kota PNPM M Ridho mengatakan, tujuan dari penyelenggaraan ini untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri. Setidaknya, dengan pemberian bantuan berupa fasilitas, semangat etos kerja untuk mendapatkan yang terbaik dapat terwujud. “Masyarakat dalam hal ini sebagai pengontrol, perencana, dan penikmat. Begitu kita kasih bantuan, masyarakat yang langsung bekerja untuk mengontrol dana tersebut,”tegasnya. (ram)
