MEDAN- Kepala Dinas Pendidikan Sumut Syaiful Syafri dicecar berbagai pertanyaan oleh anggota Komisi E DPRD Sumut saat rapat dengar pendapat antara Komisi E DPRD Sumut dengan Dinas Pendidikan Sumut di Ruang Komisi E Lantai II DPRD Sumut, Senin (28/2). Mendapat cecaran pertanyaan dari para anggota dewan, wajah Syaiful Syafri memerah.
Saat didesak Zulkifli Husein, anggota Komisi E dari Fraksi PAN yang mempertanyakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Dinas Pendidikan Sumut berkisar Rp56 miliar lebih, Syaiful menyatakan, dia siap membeberkannya secara tertutup tanpa diketahui para wartawan.
Namun, alasan tersebut tidak diterima oleh Zulkifli Husein
Sebelumnya, Syaiful mengungkapkan, runutan dari masalah Silpa tersebut adalah, ketiadaan program yang dijalankan Dinas Pendidikan Sumut di triwulan ke empat 2010 lalu, dimana dikatakan Syaiful Syafri dana di triwulan itu tidak digunakan.
Dikatakan Syaiful, ketiadaan kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Sumut di triwulan ke empat tersebut, karena saat memasuki triwulan ke empat tersebut, dirinya beserta jajarannya masih melakukan proses pencairan dana tri wulan II dan III.
Namun, alasan tersebut juga tidak diterima Zulkifli Husein. Kemudian, Zulkifli Husein berpendapat, ketiadaan kegiatan tersebut bukanlah karena ketidakmampuan manajemen Dinas Pendidikan, tapi karena ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi.
“Kalau alasannya karena manajemennya, belum bisa memproses. Masak manejemen sekelas Dinas Pendidikan Sumut bisa seperti ini. Saya belum menerima alasan itu,” tegas Zulkifli.
Cecaran lainnya dikatakan Sekretaris Komisi E DPRD Sumut Taufan Agung Ginting. Politisi senior PDI P ini menyatakan, kalau memang ada borok yang terjadi tidak perlu ditutup-tutupi, lebih baik dikatakan saja secara gamblang. Apa yang dikatakan kedua politisi tersebut, juga ditimpali anggota Komisi E DPRD Sumut lainnya Richard Eddy M Lingga.
Politisi dari Fraksi Golkar ini menyatakan, jangan sampai nantinya ada hal yang sama seperti yang dialami Kepala Dinas Pendidikan Sumut yang lama, dimana harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas terhadap Syaiful Syafri.
“Kepala Dinas yang lama, turun karena adanya desakan dari berbagai pihak termasuk anggota Komisi E. Kami sayang dengan Pak Syaiful, jadi ada baiknya semua dikatakan saja. Biar semua tahu, apakah memang ada hal yang dilakukan diluar prosedur yang ada atau yang lainnya,” ungkap Richard.
Menanggapi desakan tersebut, Syaiful Syafri akhirnya menyatakan, ada hal-hal yang bisa dibicarakan, namun untuk tidak dipublikasikan. “Ada yang bisa dibicarakan, namun tempatnya bukan di sini. Di tempat lain yang lebih santai, agar lebih konsentrasi. Di ruangan ini juga tidak bisa merokok, buat stres jadinya,” jawabnya.
Mendengar jawab tersebut, salah seorang anggota Komisi E lainnya Sopar Siburiam langsung membantahnya dan menyatakan, untuk membicarakan apa-apa saja yang ada dan terjadi di Dinas Pendidikan Sumut tidak perlu mencari tempat lain. Cukup di ruang Komisi E DPRD Sumut, agar semua bisa tahu termasuk media dan masyarakat.
“Tempat ini sudah sangat refresentatif. Nggak usah mencari tempat lain. Lagian tidak perlu ada yang ditutup-tutupi,” tegas Sopar.
Lebih lanjut Sopar menyatakan, dengan ketiadaan program yang dilakukan pada tri wulan ke IV, itu bisa dipertanyakan apa yang dikerjakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
“Kalau tidak ada kegiatan, jadi apa kerja dari kepala dinas. Berarti Kepala Dinas itu tidak ada kerjanya !,” tegas Sopar.
Akhirnya, rapat tersebut ditutup tanpa hasil yang memuaskan. Rencananya, bakal ada pertemuan lanjutan antara Dinas Pendidikan Sumut dengan Tim Panitia Khusus Pendidikan DPRD Sumut 14 Maret mendatang.
Setelah rapat ditutup, Syaiful Syafri tampak berbincang dengan salah seorang wartawati yang meliput dan menyatakan, agar berita yang dibuat oleh para wartawan yang meliput RDP tersebut berita yang baik.
“Buat saja beritanya yang bagus,” kata Syaiful kepada salah seorang wartawati tersebut.(ari)
