MEDAN-Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2012 Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) yang digelar di Pardede Hall, Selasa (30/4), berbeda dari rapat KPUM sebelumnya. Rapat kali ini dikawal ketat puluhan polisi dan tim Gegana Brimob Poldasu.
Bahkan pengawalan ini terkesan mubazir, karena menghadirkan tim Gegana Brimob Poldasu. Setiap peserta rapat yang akan masuk, harus melalui pintu pemeriksaan X-ray. Petugas polisi dan Gegana Brimob Poldasu menga-wal ketat di pintu masuk tersebut. Bagi anggota yang tidak memiliki ID Card, dilarang masuk anggota Gegana Brimob Poldasu. Akibatnya, puluhan yang mengaku anggota KPUM tertahan di luar karena tak diizinkan masuk.
Sedangkan beberapa anggota yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) tapi tidak mendapatkan undangan, juga tak diizinkan masuk. Seperti yang dialami R Tarigan. Meski telah menunjukkan KTA, ia tetap tidak mengizinkan masuk, karena tidak ada undangan. “Bagaimana ini, saya memiliki KTA resmi, tapi tidak diundang. Apa maksudnya, saya tidak tahu. Padahal, saya tetap dikutip iuran oleh pengurus,” ungkapnya seraya memutuskan meninggalkan lokasi.
Yang lebih aneh lagi, pembacaan laporan pertanggungjawaban pengurus dilakukan pada awal acara. Padahal, saat itu, para anggota yang menjadi peserta rapat belum semuanya hadir. “Saya tidak tahu bagaimana laporan pertanggungjawaban pengurus itu, karena sudah dibacakan ketika kami belum datang,” kata Simanungkalit.
RAT KPUM ini dibuka oleh Sekda Medan, Syaiful Bahri Lubis serta dihadiri Ketua Organda Sumut dan Kota Medan, Kepala Dinas Perhubungan Medan Renward Parapat dan undangan lainya. Usai pembukaan, situasi sempat memanas ketika seorang peserta memprotes pengangkatan Rayana Boru Simanjutak. Pasalnya, RAT yang digelar ini malah dinilai telah melanggar Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/RT). Sebab, pengangkatan Rayana Boru Simanjuntak menjadi Ketua II tidak melalui RAT, tapi dilakukan secara pribadi.
Dia menilai Rayana tidak layak menjadi pimpinan sidang, karena diangkat menjadi Ketua II bukan melalui RAT. Namun, Ketua I KPUM Jabmar Siburian sebagai pimpinan sidang dengan sedikit emosi menyuruh peserta tersebut untuk diam. “Saudara diam! Jangan pancing keributan di sini!” tegasnya.
Situasi RAT yang mulai memanas akhirnya dihentikan sementara untuk istirahat dan makan siang. Usai makan siang, RAT kembali digelar. Sayangnya, para awak media yang tadinya diperbolehkan masuk saat meliput pembukaan RAT, kini malah dilarang masuk dalam proses pemilihan Ketua KPUM. Panitia beralasan, pihak mereka tidak ada mengundang wartawan. Meski wartawan koran ini sempat bermohon untuk diizinkan meliput rapat tersebut, namun pihak panitia tetap bersikeras tidak mengizinkannya.
Tidak hanya awak media saja dilarang masuk, tapi anehnya Ketua II DPD Organda Sumatera Utara Tahi Nainggolan tiba-tiba keluar dari ruangan karena diusir dari ruangan rapat. Pria yang juga masih tercatat sebagai karyawan dan mandor KPUM ini disuruh keluar oleh pihak keamanan setelah diberitahukan oleh Ketua III, Akram.
Kepada Sumut Pos, Tahi Nainggolan mengatakan, dirinya dizolimi oleh pengurus. Padahal, dia diundang secara resmi oleh pengurus. “Saya tidak tahu kenapa diusir oleh pengurus. Menurut dugaan saya, mereka takut kalau saya membongkar kebobrokan pengurus lama, karena saya mengetahui kesalahan para pengurus tersebut,” ujarnya.
Nainggolan menjelaskan, pertanggungjawaban keuangan pengurus lama dengan Ketua Almarhum Ferdinand Simangunsong memiliki kejanggalan, dimana menurut buku keuangan ada kas sebesar Rp30 miliar lebih hilang tanpa alasan. Begitu juga dengan simpanan anggota dan supir, sekarang tidak ada alias nol. “Kita tidak tahu bagaimana uang Rp30 miliar itu hilang dan juga bagaimana simpanan anggota serta supir bisa tidak ada. Inilah yang membuat pengurus takut kalau saya mengungkapkannya dalam rapat itu,” tegasnya.
Dia juga menuding kalau RAT ini merupakan settingan pribadi. Sebab, Rayana Boru Simanjuntak tiba-tiba diangkat menjadi Ketua II tanpa Rapat Anggota. Padahal, Rayana sebelumnya telah dipecat sebagai anggota KPUM. “Setahu saya, kalau anggota sudah dipecat, keanggotanya harus dikembalikan melalui Rapat Anggota, tapi ini langsung didudukkan oleh Ketua I. Karena itu, RAT ini juga sudah melanggar AD/RT,” paparnya.
Nainggolan menegaskan tidak tahan lagi dengan kebobrokan pengurus KPUM sekarang. Selama 50 tahun, perusahaan angkutan kota tersebut tidak bisa memberikan banyak. Karena itu, dia mendesak agar anggota merapatkan barisan untuk menggelar Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) guna memilih ketua baru. “Kalau dibiarkan begini, KPUM ini akan begini-begini saja. Saatnya anggota menggelar RALB untuk memilih ketua yang mengerti transportasi, bukan mengerti organisasi. Sosok yang pas adalah Dr Haposan Sialagan,” paparnya.
Soal rencana Ketua II KPUM Jabmar Siburian untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp5 miliar ke bank, Nainggolan meminta agar pihak bank melakukan penyelidikan dulu, karena keuangan KPUM tidak sehat. “Jangan nanti pinjaman itu dibebankan kepada anggota, sudah cukuplah kebobrokan pengurus lama ini,” tegasnya lagi.
Sebelumnya, Ketua II KPUM Jabmar Siburian mengatakan, rapat anggota ini digelar setiap tahunnya sesuai dengan AD/ART. Di dalam rapat ini para pengurus melaporkan tentang rencana kerja dan laporan keuangan. “KPUM yang didirikan pada 17 April 1963. Sampai saat ini sudah memiliki anggota 4.626 orang dengan jumlah armada 5.733 unit mobil penumpang umum (MPU) diluar taksi dan becak bermotor,” kata dia.
Kemudian, pihaknya berencana mengajukan pinjaman kepada bank sebesar Rp25 miliar untuk meremajakan sekitar 300 unit kendaraan. Yakni, plafond pinjaman dari Bank Mandiri sebanyak Rp25 miliar untuk peremajaan 250 unit, dan dari BNI sebanyak Rp5 miliar untuk peremajaan 50 unit.
Dia menyebutkan, kurangnya peremajaan kendaraan ini membuat armada KPUM sulit bersaing. “Armada KPUM saat ini diperkirakan ada sekitar 35 persen atau 2.000 unit tidak layak jalan jika ditinjau dari tahun pembuatan kendaraan. Karena itu, ke depan ini perlu dilakukan peremajaan,” tegasnya.(mag-7/ila)
