28 C
Medan
Monday, November 25, 2024
spot_img

Anggaran Belum Cair, KPUD Sumut Ragu Pilgubsu Tepat Waktu

MEDAN- Menjelang tahapan pelaksanaan Pilgubsu 2013 yang dimulai bulan ke depan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut belum menerima anggaran operasional yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Anggaran itu harus dicairkan secepatnya agar Pilgubsu dapat terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan. Jika anggaran itu tidak dicairkan secepatnya akan berefek pada rancang waktu pelaksanaan Pilgubsu.
Hal itu disampaikan Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution di kantor KPUD Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Kamis (31/5) .

‘’Kami sudah mengajukan anggaran pelaksanaan Pilgubsu sebesar Rp150 miliar namun yang baru direalisasikan dan dimasukan dalam dalam sisa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 baru Rp60 miliar,’’ ujar Irham Buana Nasution.

Sementara itu, lanjut Irham, KPUD Sumut juga sudah mengajukan anggaran tahap awal di P-APBD Pemprovsu sebesar Rp90 miliar, namun anggaran itu juga belum direalisasikan hingga kini.

‘’Kami sudah membahas soal anggaran ini. KPUD berharap anggaran itu dikucurkan dalam dua tahap yakni di APBD tahun angaran 2012 -2013,’’ ucap Irham. Dia berharap anggaran Pilgubsu itu secepatnya direalisasikan agar bisa didistribusikan di pos-pos pembiayaan yang mendesak dikerjakan. Ini lantaran pada 12 Agustus mendatang pelaksanaan Pilgubsu segera dimulai.

Disinggung soal perubahan sistem Pilkada yang kembali diwacanakan agar dipilih kembali oleh DPRD, Irham mengatakan, hal itu baru sebatas wacana semata. Pasalnya, draf UU itu hingga kini belum diajukan pemerintah ke DPR RI untuk dibahas. ‘’Draf UU-nya saja belum samapi ke tangan DPR. Kalaupun dibahas saya pikir bukan dalam waktu dekat,’’ ujar Irham.

Terkait pencairan anggaran itu, anggota KPUD Sumut Turunan Gulo, mengungkapkan, pihaknya memperoleh informasi bahwa pencairannya tinggal menunggu kelengkapan administrasi, yakni tanda-tangan Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan Sekda Provsu Nurdin Lubis.

KPUD, menurut Turunan, mengharapkan anggaran Rp60 miliar itu bisa cair pada bulan Juli karena tahapan-tahapan Pilgubsu 2013 segera dimulai pada bulan Agustus.

“Penyusunan item per item kegiatan dan kebutuhan Pilgubsu 2013 itu KPUD sudah mengacu pada UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2009, dan petunjuk pelaksanaan yang ada,’’ ungkap anggota KPUD Sumut, Turunan B Gulo kepada Sumut Pos, Kamis (30/5).

“Kami berharap selambat-lambatnya anggaran itu sudah masuk bulan depan karena pada Agustus sudah dimulai tahapannya,” dia menegaskan.
Gulo mengungkapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Sumut mengacu pada data terakhir yang disampaikan oleh Pemropvsu. Jumlah pemilih ini juga disinkronkan dengan pemekaran wilayah di Sumut, yang tadinya 25 kabupaten/kota pada 2008 menjadi 33 kabupaten/kota pada tahun 2013. KPUD mencatat jumlah kecamatan juga mengguna data terakhir setelah pemekaran yakni 610 kecamatan dan 577 desa/kelurahan setelah pemekaran. ‘’Perbaikan jumlah DPT juga kami sinkronkan dengan data terakhir.

Pada tahun 2008 lalu jumlah penduduk Sumut ada 12 juta jiwa dengan jumlah pemilih mencapai 7 juta. Tahun 2013 nanti KPUD memprediksi ada peningkatan populasi sekitar 3 juta jiwa, atau totalnya menjadi 15 juta jiwa. Jumlah pemilih juga diprediksi melonjak hingga mencapai 10 juta pemilih,” tukasnya.

Sementara itu, Sekdaprovsu Nurdin Lubis, mengatakan pencairan kebutuhan dana Pilgubsu sebesar Rp60 miliar ini akan dibahas dengan KPUD Sumut bersamaan penyerahan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4) untuk Pilgubsu 2013.

“Kami serahkan DP4 besok (Jumat 2/6). Data ini secara resmi diserahkan kepada KPUD sebagai acuan daftar pemilih yang sah. Dengan penyerahan itu kami bisa sampaikan data-data kecamatan, berapa kelurahan, berapa desa. Ini dasar rencana dalam semua aspek termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilgubsu,” ujar Nurdin seusai acara ‘’Pengukuhan Pengurus Korp Pegawai Negeri (Korpri) Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provsu’’ di Aula Martabe, Lantai II Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (31/5).

Dia mengatakan pembahasan anggaran untuk pelaksanaan Pilgubsu 2013 untuk tahun 2012 belum ditetapkan angka riil. “Anggaran 2012 itu kan sifatnya perkiraan sementara. Belum konkret. Kita harapkan konkret setelah ada DP4 ini. Itu juga masih perlu verifikasi dari masing-masing kabupaten/kota. Jadi sesungguhnya DP4 yang kami serahkan ke KPUD ini juga belum final,” tukasnya. Oleh sebab itu, mantan Kepala Inspektorat Sumut ini menyebutkan, kebutuhan anggaran KPUD yang ditampung tahun ini masih Rp60 miliar. “Kalau anggaran Rp60 miliar itu pasti direalisasi. Nanti  di P-APBD ditampung lagi. Paling besar ditampung ditampung di APBD 2013,” katanya.

Disinggung waktu pasti pencairan anggaran Rp60 miliar itu, Nurdin dengan tegas menjawab, pencairan dana tersebut akan dilakukan Pemprovsu secepatnya. (rud/ari)

MEDAN- Menjelang tahapan pelaksanaan Pilgubsu 2013 yang dimulai bulan ke depan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut belum menerima anggaran operasional yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Anggaran itu harus dicairkan secepatnya agar Pilgubsu dapat terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan. Jika anggaran itu tidak dicairkan secepatnya akan berefek pada rancang waktu pelaksanaan Pilgubsu.
Hal itu disampaikan Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution di kantor KPUD Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Kamis (31/5) .

‘’Kami sudah mengajukan anggaran pelaksanaan Pilgubsu sebesar Rp150 miliar namun yang baru direalisasikan dan dimasukan dalam dalam sisa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 baru Rp60 miliar,’’ ujar Irham Buana Nasution.

Sementara itu, lanjut Irham, KPUD Sumut juga sudah mengajukan anggaran tahap awal di P-APBD Pemprovsu sebesar Rp90 miliar, namun anggaran itu juga belum direalisasikan hingga kini.

‘’Kami sudah membahas soal anggaran ini. KPUD berharap anggaran itu dikucurkan dalam dua tahap yakni di APBD tahun angaran 2012 -2013,’’ ucap Irham. Dia berharap anggaran Pilgubsu itu secepatnya direalisasikan agar bisa didistribusikan di pos-pos pembiayaan yang mendesak dikerjakan. Ini lantaran pada 12 Agustus mendatang pelaksanaan Pilgubsu segera dimulai.

Disinggung soal perubahan sistem Pilkada yang kembali diwacanakan agar dipilih kembali oleh DPRD, Irham mengatakan, hal itu baru sebatas wacana semata. Pasalnya, draf UU itu hingga kini belum diajukan pemerintah ke DPR RI untuk dibahas. ‘’Draf UU-nya saja belum samapi ke tangan DPR. Kalaupun dibahas saya pikir bukan dalam waktu dekat,’’ ujar Irham.

Terkait pencairan anggaran itu, anggota KPUD Sumut Turunan Gulo, mengungkapkan, pihaknya memperoleh informasi bahwa pencairannya tinggal menunggu kelengkapan administrasi, yakni tanda-tangan Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan Sekda Provsu Nurdin Lubis.

KPUD, menurut Turunan, mengharapkan anggaran Rp60 miliar itu bisa cair pada bulan Juli karena tahapan-tahapan Pilgubsu 2013 segera dimulai pada bulan Agustus.

“Penyusunan item per item kegiatan dan kebutuhan Pilgubsu 2013 itu KPUD sudah mengacu pada UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2009, dan petunjuk pelaksanaan yang ada,’’ ungkap anggota KPUD Sumut, Turunan B Gulo kepada Sumut Pos, Kamis (30/5).

“Kami berharap selambat-lambatnya anggaran itu sudah masuk bulan depan karena pada Agustus sudah dimulai tahapannya,” dia menegaskan.
Gulo mengungkapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Sumut mengacu pada data terakhir yang disampaikan oleh Pemropvsu. Jumlah pemilih ini juga disinkronkan dengan pemekaran wilayah di Sumut, yang tadinya 25 kabupaten/kota pada 2008 menjadi 33 kabupaten/kota pada tahun 2013. KPUD mencatat jumlah kecamatan juga mengguna data terakhir setelah pemekaran yakni 610 kecamatan dan 577 desa/kelurahan setelah pemekaran. ‘’Perbaikan jumlah DPT juga kami sinkronkan dengan data terakhir.

Pada tahun 2008 lalu jumlah penduduk Sumut ada 12 juta jiwa dengan jumlah pemilih mencapai 7 juta. Tahun 2013 nanti KPUD memprediksi ada peningkatan populasi sekitar 3 juta jiwa, atau totalnya menjadi 15 juta jiwa. Jumlah pemilih juga diprediksi melonjak hingga mencapai 10 juta pemilih,” tukasnya.

Sementara itu, Sekdaprovsu Nurdin Lubis, mengatakan pencairan kebutuhan dana Pilgubsu sebesar Rp60 miliar ini akan dibahas dengan KPUD Sumut bersamaan penyerahan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4) untuk Pilgubsu 2013.

“Kami serahkan DP4 besok (Jumat 2/6). Data ini secara resmi diserahkan kepada KPUD sebagai acuan daftar pemilih yang sah. Dengan penyerahan itu kami bisa sampaikan data-data kecamatan, berapa kelurahan, berapa desa. Ini dasar rencana dalam semua aspek termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilgubsu,” ujar Nurdin seusai acara ‘’Pengukuhan Pengurus Korp Pegawai Negeri (Korpri) Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provsu’’ di Aula Martabe, Lantai II Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (31/5).

Dia mengatakan pembahasan anggaran untuk pelaksanaan Pilgubsu 2013 untuk tahun 2012 belum ditetapkan angka riil. “Anggaran 2012 itu kan sifatnya perkiraan sementara. Belum konkret. Kita harapkan konkret setelah ada DP4 ini. Itu juga masih perlu verifikasi dari masing-masing kabupaten/kota. Jadi sesungguhnya DP4 yang kami serahkan ke KPUD ini juga belum final,” tukasnya. Oleh sebab itu, mantan Kepala Inspektorat Sumut ini menyebutkan, kebutuhan anggaran KPUD yang ditampung tahun ini masih Rp60 miliar. “Kalau anggaran Rp60 miliar itu pasti direalisasi. Nanti  di P-APBD ditampung lagi. Paling besar ditampung ditampung di APBD 2013,” katanya.

Disinggung waktu pasti pencairan anggaran Rp60 miliar itu, Nurdin dengan tegas menjawab, pencairan dana tersebut akan dilakukan Pemprovsu secepatnya. (rud/ari)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/