LABUHANBATU- Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan dan petugas pemuktahiran data pemilih di wilayah kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rantau Utara, Labuhanbatu, mempertanyakan biaya penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilgubsu Maret 2013.
Pasalnya, kedua perangkat pelaksana Pilgubsu di bawah PPK itu saat ini tengah getol melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) Daftar Potensial Pemilih Peserta Pemilu (DP4) yang diterima beberapa waktu lalu. PPDP dan PPS juga akan melakukan penggandaan DPS untuk diumumkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
Baik PPS maupun PPK hingga kini belum tahu kapan mereka menerima biaya operasional dan honorarium sebagaimana dijanjikan oleh KPUD Sumut.
“Kami mulai melakukan coklit sejak 12 Oktober lalu. Tapi hingga kini belum jelas kapan honor diterima, belum lagi biaya penggandaan, dan lainnya,” kata sejumlah PPDP kepada Sumut Pos, Selasa (30/10). Hal senada diungkapkan Ketua PPS Kelurahan Binaraga Abdulrahman, PPS Kelurahan Siringo-ringo, MP Sitorus. Seluruh PPDP di kelurahan disebutkan sudah bertanya-tanya kapan hak mereka dicairkan.
“Kami harus berbohong kepada PPDP, kami bilang dalam waktu dekat dicairkan, tapi belum ada kepastian,” ujarnya. Untuk menutupi pembiayaan, Sitorus mengaku, PPS terpaksa merogoh kocek sendiri agar pekerjaan berjalan sesuai agenda. Kegelisahan serupa juga dibahas seluruh PPS di Rantau Utara. “Kasihan kawan-kawan PPDP, mereka sudah kerja tapi anggaran belum cair,” tuturnya. (mag-16)
LABUHANBATU- Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan dan petugas pemuktahiran data pemilih di wilayah kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rantau Utara, Labuhanbatu, mempertanyakan biaya penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilgubsu Maret 2013.
Pasalnya, kedua perangkat pelaksana Pilgubsu di bawah PPK itu saat ini tengah getol melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) Daftar Potensial Pemilih Peserta Pemilu (DP4) yang diterima beberapa waktu lalu. PPDP dan PPS juga akan melakukan penggandaan DPS untuk diumumkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
Baik PPS maupun PPK hingga kini belum tahu kapan mereka menerima biaya operasional dan honorarium sebagaimana dijanjikan oleh KPUD Sumut.
“Kami mulai melakukan coklit sejak 12 Oktober lalu. Tapi hingga kini belum jelas kapan honor diterima, belum lagi biaya penggandaan, dan lainnya,” kata sejumlah PPDP kepada Sumut Pos, Selasa (30/10). Hal senada diungkapkan Ketua PPS Kelurahan Binaraga Abdulrahman, PPS Kelurahan Siringo-ringo, MP Sitorus. Seluruh PPDP di kelurahan disebutkan sudah bertanya-tanya kapan hak mereka dicairkan.
“Kami harus berbohong kepada PPDP, kami bilang dalam waktu dekat dicairkan, tapi belum ada kepastian,” ujarnya. Untuk menutupi pembiayaan, Sitorus mengaku, PPS terpaksa merogoh kocek sendiri agar pekerjaan berjalan sesuai agenda. Kegelisahan serupa juga dibahas seluruh PPS di Rantau Utara. “Kasihan kawan-kawan PPDP, mereka sudah kerja tapi anggaran belum cair,” tuturnya. (mag-16)
