Soal Pembacokan Jaksa Usai Jalani Sidang
MEDAN-Pembacokan terdakwa suap, mantan Jaksa Sistoyo, di Pengadilan Tipikor Bandung, bukti keamanan terdakwa di pengadilan tak selalu terjamin baik. Mereka sangat rentan penyerangan pelaku tak dikenal. Mungkinkah hal semacam itu bisa terjadi di Medan?
“Kalau kantor gubernur, kantor wali kota/bupati serta kantor polisi sudah pernah. Kantor pengadilan, kejaksaan belum pernah. Kalau emosi warga dan masyarakat sudah mencapai klimaks, bukan hal mustahil itu terjadi. Massa menggempur kantor pengadilan atau kejaksaan dan membakarnya,” tegas anggota Komisi A DPRD Sumut, Syamsul Hilal saat dimintai tanggapannya oleh Sumut Pos, Kamis (1/3).
Ya memang, sambungnya, ada proses ketika adanya ketidakadilan dalam sebuah pengadilan, seperti tingkat kasasi hingga banding. Namun, semua itu akan tertutup bilamana yang tersangkut itu adalah seorang pejabat, orang kaya atau orang yang punya kekuatan. “Apa yang terjadi itu adalah bentuk ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum dan pengadilan,” tegasnya lagi.
Sejauh ini masalah pengamanan di persidangan, Pengadilan Negeri Medan selalu melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian.Bahkan kepolisian setiap saat melakukan pengamanan tahanan. “Masalah pengamanan di Pengadilan Negeri Medan ini, setiap saat dijaga aparat kepolisian. Karena tahanan yang bakal disidangkan, bukan hanya di kawal kejaksaan saja, tetapi kepolisian juga melakukan hal yang serupa, itu salah satu standar operasional prosedurnya,” ucap Humas PN Medan Ahmad Guntur SH MH, kemarin. (ari/rud)
Soal Pembacokan Jaksa Usai Jalani Sidang
MEDAN-Pembacokan terdakwa suap, mantan Jaksa Sistoyo, di Pengadilan Tipikor Bandung, bukti keamanan terdakwa di pengadilan tak selalu terjamin baik. Mereka sangat rentan penyerangan pelaku tak dikenal. Mungkinkah hal semacam itu bisa terjadi di Medan?
“Kalau kantor gubernur, kantor wali kota/bupati serta kantor polisi sudah pernah. Kantor pengadilan, kejaksaan belum pernah. Kalau emosi warga dan masyarakat sudah mencapai klimaks, bukan hal mustahil itu terjadi. Massa menggempur kantor pengadilan atau kejaksaan dan membakarnya,” tegas anggota Komisi A DPRD Sumut, Syamsul Hilal saat dimintai tanggapannya oleh Sumut Pos, Kamis (1/3).
Ya memang, sambungnya, ada proses ketika adanya ketidakadilan dalam sebuah pengadilan, seperti tingkat kasasi hingga banding. Namun, semua itu akan tertutup bilamana yang tersangkut itu adalah seorang pejabat, orang kaya atau orang yang punya kekuatan. “Apa yang terjadi itu adalah bentuk ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum dan pengadilan,” tegasnya lagi.
Sejauh ini masalah pengamanan di persidangan, Pengadilan Negeri Medan selalu melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian.Bahkan kepolisian setiap saat melakukan pengamanan tahanan. “Masalah pengamanan di Pengadilan Negeri Medan ini, setiap saat dijaga aparat kepolisian. Karena tahanan yang bakal disidangkan, bukan hanya di kawal kejaksaan saja, tetapi kepolisian juga melakukan hal yang serupa, itu salah satu standar operasional prosedurnya,” ucap Humas PN Medan Ahmad Guntur SH MH, kemarin. (ari/rud)
