MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edi Rahmayadi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2018 kepada DPRD Sumut, 2018 yang disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Senin (1/4) pagi. Atas laporan ini, DPRD Sumut pun telah membentuk Pansus untuk meneliti LKPj 2018 tersebut.
Beberapa nama yang disebut sebagai anggota Pansus dalam hal ini yakni Kisharianto Pasaribu, Sarma Hutajulu, Brilian Mokhtar, Muhri Fauzi Hafiz, Ari Wibowo, Toni Togatorop dan sejumlah nama lainnya.
Sementara itu, Edy Rahmayadi dalam laporannya menyampaikan, pendapatan daerah ditargetkan Rp13,05 triliun mampu direalisasikan Rp12,9 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) dari target sebesar Rp5,7 triliun, terealisasi sebesar Rp5,8 triliun atau tercapai 102,25 persen.
Kemudian, capaian PAD bersumber dari penerimaan pajak daerah dapat dicapai sebesar 100,09 persen, penerimaan retribusi daerah dapat dicapai sebesar 98,71 persen, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar 61,71 persen dan lain-lain PAD yang sah sebesar 252,77 persen.
Sedangkan untuk dana perimbangan, lanjut Gubsu, dari target Rp7,3 triliun terealisasi Rp7,05 triliun atau mencapai 96,54 persen. Dengan rincian penerimaan, dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dapat direalisasikan sebesar 87,95 persen, dana alokasi umum sebesar 100 persen dan dana alokasi khusus sebesar 95,54 persen.”Lain-lain pendapatan daerah yang sah dari target Rp9,5 miliar, terealisasi Rp8,9 miliar atau sebesar 94,36 persen,” jelasnya.
Sedangkan belanja daerah dianggarkan Rp13,8 triliun, kata Edy, dengan rincian belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp9,6 Triliun dan belanja langsung dialokasikan sebesar Rp4,2 triliun, terdiri dari belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp147 miliar, belanja barang dan jasa dialokasikan sebesar Rp2,3 triliun belanja modal sebesar Rp1,7 triliun.
“Dari sisi pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2018, berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya adalah Rp841 miliar,” katanya lagi.
Terkait pembangunan infrastruktur, pada tahun 2017 panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar Rp84,31 persen, dan diakhir tahun 2018 panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar Rp88,09 persen.
“Panjang jaringan jalan di Provsu pada saat ini 38.751,04 Km, yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 2.249,64 Km, jalan provinsi sepanjang 3.048,50 Km dan jalan kabupaten/kota sepanjang 33.452,90 Km,” papar Edy.
Pada tahun anggaran 2018, sambung Edy, sesuai dengan kewenangan Pemprovsu telah melaksanakan pembangunan/peningkatan jalan provinsi dengan realisasi sepanjang 137,20 Km, dari target 302,76 dalam RPJMD. “Pada tahun 2017 kondisi kemantapan jalan provinsi sebesar 105,92 Km mengalami peningkatan tahun 2018 sebesar 3,78 persen dari kondisi sebesar 115,30 Km,” ujarnya.(mag-1/ila)
