JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rencana Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara bersama Kementerian Keuangan memecat 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditanggapi serius Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Menurut Agus, rencana tersebut harus dipikirkan matang-matang.
Sebab, PNS memiliki cita-cita yang tidak boleh dipatahkan begitu saja. Belum lagi mereka harus menghidupi keluarganya.
“Jangan semena-mena. Ini, dibuang PNS barangkali satu orang, tapi kan dia harus menghidupi keluarga. Kalau satu ditelantarkan, keluarga ikut ditelantarkan. Apalagi satu juta,” kata Agus di Media Center kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/6).
Karena itu wakil ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat itu meminta rencana tersebut dipikirkan kembali. Karena seharusnya PNS yang sudah ada diberikan karir yang baik dan bisa ditingkatkan beban kerjanya. Bukan justru dibuang.
“Kalau untuk dikurangi harus berpikir ulang. Ini nasib seseorang. Kalau alasannya efisiensi APBN, justru APBN yang menyesuaikan,” tegasnya.
Anggota Komisi II dari Fraksi NasDem, Muchtar Luthfi A Mutty juga ikut menyoal rencana tersebut. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan III ini mengatakan, penataan birokrasi memang domain pemerintah. Namun bila yang akan dipecat mencapai 1 juta orang dalam kurun waktu 2017-2019, itu bisa jadi masalah.
“Pemerintah tahu kondisi birokrasi saat ini. Tapi kalau 1 juta bukan sedikit. Ini bisa menambah pengangguran dan angka kemiskinan,” kata Luthfi di gedung DPR Jakarta, Rabu (1/6).
Karena itu, pihaknya mengajak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun Kementerian PAN-RB bersama-sama menyelesaikan persoalan yang dihadapi tanpa menimbulkan masalah baru.
“Tidak bisa eksekutif sepihak, ini harus dibicarakan dengan legislatif. Tidak bisa serta merta jumlah segitu DPR mendukung. Saya kira akan menemui hambatan di DPR. Kalau itu bertahap, melalui pensiun misalnya itu bisa dibahas,” jelas pria berkumis itu.
Ia menilai, untuk kebijakan tersebut, banyak hal yang harus dikritisi. Kalau pemerintah merasa ada masalah dengan birokrasi, itu domain eksekutif. Tapi ia berharap penyelesaian masalah jangan dilakukan dengan memindahkan masalah.
“Saya kira ini harus dilakukan secara hati-hati, melalui mekanisme pensiun misalnya. Efisiensi di dunia birokrasi suatu keniscayaan tapi tidak serta merta dengan efisiensi kita harus merumahkan satu juta PNS,” pungkasnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR Al Muzzammil Yusuf berjanji akan membahas rencana pemerintah melakukan rasionalisasi alias pemangkasan jumlah PNS, sebagai langkah untuk efisiensi anggaran. Sejauh ini, lanjut politikus PKS itu, pihaknya baru mendapat informasi dari media. Tapi pihaknya menilai rencana tersebut merupakan persoalan serius.
“Itu persoalan serius. Akan kami kaji dulu, dengarkan dari pemerintah apa saja, kenapa mereka melakukan seperti itu,” kata Muzzammil di gedung DPR Jakarta, Rabu (1/6).
