BELAWAN-Eskalasi konflik yang meningkat di kawasan Laut China Selatan disikapi dingin oleh Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), Laksamana Muda TNI Arief Rudianto SE. Bahkan perwira bintang dua itu mengaku TNI AL belum berencana untuk menambah kekuatan pertahanan di daerah yang berbatasan langsung dengan Kepulauan Natuna.
“Penjagaan tetap fokus di Laut Natuna, walau sebelumnya di laut China Selatan sempat menghangat. Kekuatan pertahanan tidak perlu ada penambahan,” kata Laksamana Muda TNI Arief Rudianto di sela-sela kunjungan kerjanya di Mako Lantamal I Belawan, Selasa (2/4) kemarin.
Meski demikian lanjut, Arief pengamanan di Laut Natuna yang berdekatan langsung dengan Laut China Selatan masih menjadi fokus Koarmabar. Tiga kapal perang berpangkalan di Ranai secara bergantian tetap melakukan penjagaan di laut yang memiliki sumber daya minyak mentah mencapai 14,4 miliar ton itu.
“Untuk menjaga wilayah kedaulatan RI yang diklim negara tetangga, peningkatan patroli laut tetap rutin dilakukan, termasuk mencegah penjarahan hasil laut secara ilegal oleh para nelayan asing,”ungkapnya.
Laut Natuna merupakan jalur laut internasional (SLOC) bagi kapal-kapal niaga asing dari dan ke negara-negara Asia Pasifik. Kondisi ini mengakibatkan kepulauan Natuna rawan terhadap timbulnya berbagai bentuk gangguan keamanan. Koarmabar sendiri merupakan komando utama pembinaan dalam menyiapkan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang bertanggungjawab terhadap wilayah perairan dimaksud.
Dalam kunjungannya itu juga Arif Rudianto SE mengomentari tentang berkibarnya bendera bulang bintang di Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) yang dianggap memecah belah NKRI.
“Pengamanan di Aceh tetap seperti biasa, tidak ada penambahan pasukan baik itu dari TNI AL maupun Korps Marinir. Kalau soal patroli itu rutin kita lakukan guna mencegah tindak kejahatan di laut dan kegiatan illegal fhising,” katanya.
Bendera yang memiliki tiga warna yakni merah, putih dan hitam berlambang bulan bintang itu dahulunya kerap diidentikan dengan bendera seperatis GAM (Gerakan Aceh Merdeka), sebelumnya sempat dilarang dikibarkan oleh pemerintah RI. Namun belakangan ini bendera tersebut kembali dikibarkan di provinsi yang pernah berusaha untuk memerdekan diri.
“Jadi tidak benar kalau kita akan menambah personel untuk dikirim ke Aceh. Sejauh ini tidak ada gangguan keamanan disana,” ujarnya.(rul)
