25 C
Medan
Sunday, September 29, 2024

Santap Rendang Lidah, Lidah Bergoyang Soal Listrik

Dari bicara seputar piala dunia, pemekaran wilayah hingga ke persoalan krisis energi menjadi salah satu menu sahur dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Ir HT Erry Nuradi MSi dan istrinya Hj Evie Diana. Mau tahu apa saja menu khas sahurnya?

TIM, Medan

Di Jalan Tengku Daud eks Wisma Pemprovsu yang kini diubah menjadi rumah dinas Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir HT Erry Nuradi MSi dan istrinya Hj Evie Diana, Tim Sumut Pos disambut ajudan Wagubsu, Rabu (2/7) sekira pukul 03.55.

KELUARGA: Wakil Gubernur Sumut, HT Erry Nuradi sahur bersama keluarga di kediamannya di Jalan Tengku Daud Medan, Rabu (2/7).
KELUARGA: Wakil Gubernur Sumut, HT Erry Nuradi sahur bersama keluarga di kediamannya di Jalan Tengku Daud Medan, Rabu (2/7).

Setelah diberi izin masuk, tim memasuki melalui garasi rumah tersebut. Memutari lorong dan masuk melalui dapur. Tembusannya langsung ke meja makan yang panjangan sekitar 1,5 x 120 cm dan memailiki enam kursi. Di meja makan itu, tersedia tempat makanan bundar yang berisi daging suir kering, sambal telur puyuh, rendang lidah, dan ada beberapa menu lagi.

Di meja makan juga sudah tersedia piring yang terlungkup, dua gelas air putih dan teh manis di masing-masing deretan anak kursi. Setelah semuanya tim duduk, Erry mengawali mengambil nasi putih.

“Menu makanan saat ini tidak ada sayur, tapi saya orang tak pernah masalahkan dengan menu makanan. Biasa saya santap saja makanan yang ada,” kata Erry didamping istrinya dan dua anaknya, si sulung TM Ryan Novandri dan  si bungsu TM R Riadhi. “Satu lagi anak saya, Vira Annisa di rumah Mariendal karena sekolahnya lebih dekat dari rumah Mariendal,” sebutnya.

Pada Ramadan ini, Evi mengaku tidak memberikan suplemen khusus kepada suaminya untuk menjalankan ibadah puasa, walaupun cuacanya panas akan dicoba tanpa suplemen.

“Jadi di awal-awal puasa ini saya belum berikan suplemen atau vitamin, kami jalani saja dulu. Sampai sekarang masih relatif lancar walaupun sudah mulai padat kegiatan,” kata wakil Ketua TPP PKK Pemprovsu itu.

Dia menyatakan, suaminya tidak sulit untuk makan sahur karena tidak ada pilihan makanan khusus dalam setiap sahurnya. Cenderung yang kering-kering saja suka, sayur juga mau. “Jadi tidak begitu repot dalam mengatur menu makanan sahur, apa yang ada selalu dikonsumsi dengan lahap. Ya begini saja pakai daging suir sudah tambah-tambah,” katanya sambil menuangkan sesendok nasi tambahan.

Sambil menyantap makanan sahur, Erry menanggapi sejumlah pemekaran provinsi di Sumut. Dalam pemekarannya, tentunya harus melewati seluruh kajian yang ada. Mulai dari sumber daya alam (SDA), potensi pendapatan asli daerah (PAD), sumber daya manusia (SDM) serta fasilitas pendukung.

“Saya yakin kajian sudah ada makanya pemekaran digagas, tapi yang perlu diperhatikan jangan sampai kepentingan politisnya lebih kuat dari pada kebutuhan pemekarannya,” sebut Bupati Serdang Bedagai dua periode, 2005-2010 dan 2010-2013.

Menurutnya, pemekaran terjadi dikarenakan ada beberapa hal di antaranya share pendapatan dari provinsi ke daerah yang nilainya kurang atau karena anggaran pembangunan yang tidak merata. “Jadi bisa saja gerakan pemekaran muncul. Harapannya pemekaran itu juga jangan menyengsarakan rakyatnya,” ujarnya.

Secara tersirat, Erry mendukung adanya pemekaran provinsi Sumut, kini dirinya fokus bersama Gubsu membangun Sumut. Kondisi Sumut saat ini yang paling mendesak yakni energi listrik, kebutuhan listrik di Sumut mencapai 1.800 MW, namun kondisinya energi listrik defisit sekitar 330 MW pada beban puncak. Kondisi inilah yang cenderung terjadi pemadaman.

“Kemarin pada pengapian pertama di PLTU Pangkalan Susu, PLN sudah janjikan masuk tambahan 50 MW dan ada tambahan sebelumnya dari PT Inalum sebanyak 90 MW. Kondisi ini sudah cukup menolong, hanya saja belum juga memenuhi kebutuhan listrik yang ada,” ucapnya.

Dia mengakui, PT PLN sudah melakukan banyak hal tentang percepatan kebutuhan pasokan listrik. Hanya saja, persoalannya ada pada izin, seperti izin pengelolaan hutan. Karena kebanyakan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) itu berada di kawasan hutan. “Inilah yang sering menjadi kendala, sementara Pemprovsu hanya sebatas memberikan rekomendasi saja,” sebutnya.

Bahkan, Erry membeberkan, saat ini ada sebanyak 119 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) yang akan dibangun. Tapi dari jumlah itu, baru 4 unit yang sudah beroperasi dengan kemampuan memberikan tambahan daya listrik sebanyak 28 MW. Kemudian, ada 9 unit dengan kapasitas 83,7 MW yang sudah yang konstruksi, ada 16 unit sudah purchase power agreement (PPA) dengan PT PLN, kemudian ada 20 unit masih proses PPA, 69 unit masih mengajukan proposal dan 4 ditolak serta 1 mengundurkan diri. Bila 119 unit PLTMH berfungsi, tentunya akan ada tambahan 917,77 MW.

“Sumut ini sangat potensi dibangunnya PLTMH, selain SDA yang mencukupi, investor lokal dan asing banyak bersedia melakukan investasi di bidang pembangunan PLTMH. Apalagi ada semacam agreement PLTMH ini wajib dibeli oleh PLN, karena harganya murah dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Dia mengakui, karena banyaknya peminat, harapannya kementerian cepat memberikan izin kepada para pemohon. Kondisinya saat ini, listrik di Sumut sangat membutuhkan energi besar seiring cepatnya laju ekonomi.

“Semakin tahun, maka jumlah kebutuhan listrik terus bertambah. Perbandingannya seperti ini, selain kebutuhan rutin Sumut juga membutuhkan sebanyak 600 MW untuk memenuhi kebutuhan investor yang akan masuk di provinsi ini. Jadi inilah yang sekarang diperjuangkan investasi di Sumut tak terganggu,” papar alumnus Fakultas Teknik Jurusan Elektro USU.

Pria berkacamata itu membeberkan, selain kondisi itu ada juga ganjalan surat keputusan Kementerian ESDM pada tahun 2013, solar cell (pembangkit listrik tenaga surya) hanya 2 MW, padahal sekarang ini Kepulauan Nias mulai defisit listrik. Kondisi inilah yang membuat daerah-daerah kesulitan dalam mengembangkan wilayahnya. “PLN juga mulai mengeluhkan surat Kementerian ESDM itu, harusnya janganlah ada pembatasan untuk solar cell,” sebutnya.

Erry menyampaikan, kondisi kelistrikan di Sumut ini sangat besar andil Pemerintah Pusat dan tanggungjawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masing-masing daerah. Tidak ada kata lain selain terus menambah pembangkit listrik, di Sumut diyakini PLTMH inilah yang harusnya diberikan kemudahan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Kehutanan.

Di tengah pembicaran serius itu, diskusi kami pun berakhir berkumandangnya azan salat subuh. Setelah menyudahi dengan meneguk air putih, tim berpamitan ke keluarga Erry Nuradi. (*)

Dari bicara seputar piala dunia, pemekaran wilayah hingga ke persoalan krisis energi menjadi salah satu menu sahur dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Ir HT Erry Nuradi MSi dan istrinya Hj Evie Diana. Mau tahu apa saja menu khas sahurnya?

TIM, Medan

Di Jalan Tengku Daud eks Wisma Pemprovsu yang kini diubah menjadi rumah dinas Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir HT Erry Nuradi MSi dan istrinya Hj Evie Diana, Tim Sumut Pos disambut ajudan Wagubsu, Rabu (2/7) sekira pukul 03.55.

KELUARGA: Wakil Gubernur Sumut, HT Erry Nuradi sahur bersama keluarga di kediamannya di Jalan Tengku Daud Medan, Rabu (2/7).
KELUARGA: Wakil Gubernur Sumut, HT Erry Nuradi sahur bersama keluarga di kediamannya di Jalan Tengku Daud Medan, Rabu (2/7).

Setelah diberi izin masuk, tim memasuki melalui garasi rumah tersebut. Memutari lorong dan masuk melalui dapur. Tembusannya langsung ke meja makan yang panjangan sekitar 1,5 x 120 cm dan memailiki enam kursi. Di meja makan itu, tersedia tempat makanan bundar yang berisi daging suir kering, sambal telur puyuh, rendang lidah, dan ada beberapa menu lagi.

Di meja makan juga sudah tersedia piring yang terlungkup, dua gelas air putih dan teh manis di masing-masing deretan anak kursi. Setelah semuanya tim duduk, Erry mengawali mengambil nasi putih.

“Menu makanan saat ini tidak ada sayur, tapi saya orang tak pernah masalahkan dengan menu makanan. Biasa saya santap saja makanan yang ada,” kata Erry didamping istrinya dan dua anaknya, si sulung TM Ryan Novandri dan  si bungsu TM R Riadhi. “Satu lagi anak saya, Vira Annisa di rumah Mariendal karena sekolahnya lebih dekat dari rumah Mariendal,” sebutnya.

Pada Ramadan ini, Evi mengaku tidak memberikan suplemen khusus kepada suaminya untuk menjalankan ibadah puasa, walaupun cuacanya panas akan dicoba tanpa suplemen.

“Jadi di awal-awal puasa ini saya belum berikan suplemen atau vitamin, kami jalani saja dulu. Sampai sekarang masih relatif lancar walaupun sudah mulai padat kegiatan,” kata wakil Ketua TPP PKK Pemprovsu itu.

Dia menyatakan, suaminya tidak sulit untuk makan sahur karena tidak ada pilihan makanan khusus dalam setiap sahurnya. Cenderung yang kering-kering saja suka, sayur juga mau. “Jadi tidak begitu repot dalam mengatur menu makanan sahur, apa yang ada selalu dikonsumsi dengan lahap. Ya begini saja pakai daging suir sudah tambah-tambah,” katanya sambil menuangkan sesendok nasi tambahan.

Sambil menyantap makanan sahur, Erry menanggapi sejumlah pemekaran provinsi di Sumut. Dalam pemekarannya, tentunya harus melewati seluruh kajian yang ada. Mulai dari sumber daya alam (SDA), potensi pendapatan asli daerah (PAD), sumber daya manusia (SDM) serta fasilitas pendukung.

“Saya yakin kajian sudah ada makanya pemekaran digagas, tapi yang perlu diperhatikan jangan sampai kepentingan politisnya lebih kuat dari pada kebutuhan pemekarannya,” sebut Bupati Serdang Bedagai dua periode, 2005-2010 dan 2010-2013.

Menurutnya, pemekaran terjadi dikarenakan ada beberapa hal di antaranya share pendapatan dari provinsi ke daerah yang nilainya kurang atau karena anggaran pembangunan yang tidak merata. “Jadi bisa saja gerakan pemekaran muncul. Harapannya pemekaran itu juga jangan menyengsarakan rakyatnya,” ujarnya.

Secara tersirat, Erry mendukung adanya pemekaran provinsi Sumut, kini dirinya fokus bersama Gubsu membangun Sumut. Kondisi Sumut saat ini yang paling mendesak yakni energi listrik, kebutuhan listrik di Sumut mencapai 1.800 MW, namun kondisinya energi listrik defisit sekitar 330 MW pada beban puncak. Kondisi inilah yang cenderung terjadi pemadaman.

“Kemarin pada pengapian pertama di PLTU Pangkalan Susu, PLN sudah janjikan masuk tambahan 50 MW dan ada tambahan sebelumnya dari PT Inalum sebanyak 90 MW. Kondisi ini sudah cukup menolong, hanya saja belum juga memenuhi kebutuhan listrik yang ada,” ucapnya.

Dia mengakui, PT PLN sudah melakukan banyak hal tentang percepatan kebutuhan pasokan listrik. Hanya saja, persoalannya ada pada izin, seperti izin pengelolaan hutan. Karena kebanyakan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) itu berada di kawasan hutan. “Inilah yang sering menjadi kendala, sementara Pemprovsu hanya sebatas memberikan rekomendasi saja,” sebutnya.

Bahkan, Erry membeberkan, saat ini ada sebanyak 119 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) yang akan dibangun. Tapi dari jumlah itu, baru 4 unit yang sudah beroperasi dengan kemampuan memberikan tambahan daya listrik sebanyak 28 MW. Kemudian, ada 9 unit dengan kapasitas 83,7 MW yang sudah yang konstruksi, ada 16 unit sudah purchase power agreement (PPA) dengan PT PLN, kemudian ada 20 unit masih proses PPA, 69 unit masih mengajukan proposal dan 4 ditolak serta 1 mengundurkan diri. Bila 119 unit PLTMH berfungsi, tentunya akan ada tambahan 917,77 MW.

“Sumut ini sangat potensi dibangunnya PLTMH, selain SDA yang mencukupi, investor lokal dan asing banyak bersedia melakukan investasi di bidang pembangunan PLTMH. Apalagi ada semacam agreement PLTMH ini wajib dibeli oleh PLN, karena harganya murah dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Dia mengakui, karena banyaknya peminat, harapannya kementerian cepat memberikan izin kepada para pemohon. Kondisinya saat ini, listrik di Sumut sangat membutuhkan energi besar seiring cepatnya laju ekonomi.

“Semakin tahun, maka jumlah kebutuhan listrik terus bertambah. Perbandingannya seperti ini, selain kebutuhan rutin Sumut juga membutuhkan sebanyak 600 MW untuk memenuhi kebutuhan investor yang akan masuk di provinsi ini. Jadi inilah yang sekarang diperjuangkan investasi di Sumut tak terganggu,” papar alumnus Fakultas Teknik Jurusan Elektro USU.

Pria berkacamata itu membeberkan, selain kondisi itu ada juga ganjalan surat keputusan Kementerian ESDM pada tahun 2013, solar cell (pembangkit listrik tenaga surya) hanya 2 MW, padahal sekarang ini Kepulauan Nias mulai defisit listrik. Kondisi inilah yang membuat daerah-daerah kesulitan dalam mengembangkan wilayahnya. “PLN juga mulai mengeluhkan surat Kementerian ESDM itu, harusnya janganlah ada pembatasan untuk solar cell,” sebutnya.

Erry menyampaikan, kondisi kelistrikan di Sumut ini sangat besar andil Pemerintah Pusat dan tanggungjawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masing-masing daerah. Tidak ada kata lain selain terus menambah pembangkit listrik, di Sumut diyakini PLTMH inilah yang harusnya diberikan kemudahan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Kehutanan.

Di tengah pembicaran serius itu, diskusi kami pun berakhir berkumandangnya azan salat subuh. Setelah menyudahi dengan meneguk air putih, tim berpamitan ke keluarga Erry Nuradi. (*)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/