31.8 C
Medan
Sunday, May 5, 2024

Komisi IV Minta Kontraktor Segera Selesaikan Drainase dengan Tepat

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengerjaan drainase yang dilakukan Pemko Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) di 21 kecamatan di Kota Medan menimbulkan berbagai masalah di tengah-tengah masyarakat.

Betapa tidak, akibat pengerjaan yang berlangsung, aktivitas masyarakat menjadi sangat terganggu. Kondisi jalanan yang menjadi sempit, rusak dan berdebu menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Medan Edwin Sugesti Nasution meminta pihak kontraktor agar bekerja secara efisien guna bisa mengurangi dampak pengerjaan yang tengah berlangsung.

“Harus kita akui, setiap pembangunan yang berlangsung pasti ada dampak yang akan ditimbulkan. Oleh sebab itu, pihak ketiga (kontraktor) harus bisa bekerja cepat dan tepat. Sebab, mereka yang bisa menentukan pengerjaan itu bisa segera selesai. Karena Pemko bersama DPRD Medan dan masyarakat hanya bisa mengawasi,” ucap Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini, Minggu (3/9/2023).

Tak hanya sekadar melakukan pengerjaan, Edwin juga menyarankan kepada pihak kontraktor agar selalu tanggap terhadap semua keluhan masyarakat atas pengerjaan yang tengah berlangsung.

“Di setiap pengerjaan yang berlangsung, pihak kontraktor harus menempatkan humasnya guna menampung keluhan masyarakat. Dengan begitu, pengerjaan yang berlangsung tidak sangat berdampak ke masyarakat dan bisa langsung diatasi. Sehingga masyarakat juga tidak bingung harus menyampaikan keluhannya kemana,’ sarannya.

Edwin mengungkapkan, dampak yang sering terjadi di lapangan terkadang karena ulah nakal para kontraktor. Sebab sebelum pengerjaan berlangsung, masyarakat terkadang ada membuat komitmen terkait pengerjaan, hanya saja itu tidak ada realisasinya.

“Banyak kita menerima aduan terkait pengerjaan drainase ini. Dari awalnya akan dibersihkan, namun selesai pengerjaan tidak dibersihkan kontraktor. Ini yang sering terjadi. Kemarin juga saat Pak Wali melakukan pengecekan ke salah satu titik pengerjaan, di sana tampak jalanan sangat berdebu, sehingga Pak Wali langsung memerintahkan untuk dilakukan pembersihan di jalan itu. Kita harap hal ini tidak terulang lagi. Jangan tunggu ada yang melakukan sidak baru dibersihkan,” ungkapnya.

Selain itu, Edwin juga berharap agar Pemko Medan melalui OPD terkait agar lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap pengerjaan drainase yang saat ini tengah berlangsung.

“Jika memang kontraktornya nakal, tindak saja dan jangan jalin lagi kerjasama dengan mereka. Kita paham setiap pembangunan pasti ada dampaknya, tapi jangan dampak tersebut sampai membuat masyarakat menjadi susah. Pemko Medan juga diharapkan lebih selektif dalam memilih rekanan, sehingga dampak pembangunan yang dilakukan bisa berkurang,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengerjaan drainase yang dilakukan Pemko Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) di 21 kecamatan di Kota Medan menimbulkan berbagai masalah di tengah-tengah masyarakat.

Betapa tidak, akibat pengerjaan yang berlangsung, aktivitas masyarakat menjadi sangat terganggu. Kondisi jalanan yang menjadi sempit, rusak dan berdebu menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Medan Edwin Sugesti Nasution meminta pihak kontraktor agar bekerja secara efisien guna bisa mengurangi dampak pengerjaan yang tengah berlangsung.

“Harus kita akui, setiap pembangunan yang berlangsung pasti ada dampak yang akan ditimbulkan. Oleh sebab itu, pihak ketiga (kontraktor) harus bisa bekerja cepat dan tepat. Sebab, mereka yang bisa menentukan pengerjaan itu bisa segera selesai. Karena Pemko bersama DPRD Medan dan masyarakat hanya bisa mengawasi,” ucap Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini, Minggu (3/9/2023).

Tak hanya sekadar melakukan pengerjaan, Edwin juga menyarankan kepada pihak kontraktor agar selalu tanggap terhadap semua keluhan masyarakat atas pengerjaan yang tengah berlangsung.

“Di setiap pengerjaan yang berlangsung, pihak kontraktor harus menempatkan humasnya guna menampung keluhan masyarakat. Dengan begitu, pengerjaan yang berlangsung tidak sangat berdampak ke masyarakat dan bisa langsung diatasi. Sehingga masyarakat juga tidak bingung harus menyampaikan keluhannya kemana,’ sarannya.

Edwin mengungkapkan, dampak yang sering terjadi di lapangan terkadang karena ulah nakal para kontraktor. Sebab sebelum pengerjaan berlangsung, masyarakat terkadang ada membuat komitmen terkait pengerjaan, hanya saja itu tidak ada realisasinya.

“Banyak kita menerima aduan terkait pengerjaan drainase ini. Dari awalnya akan dibersihkan, namun selesai pengerjaan tidak dibersihkan kontraktor. Ini yang sering terjadi. Kemarin juga saat Pak Wali melakukan pengecekan ke salah satu titik pengerjaan, di sana tampak jalanan sangat berdebu, sehingga Pak Wali langsung memerintahkan untuk dilakukan pembersihan di jalan itu. Kita harap hal ini tidak terulang lagi. Jangan tunggu ada yang melakukan sidak baru dibersihkan,” ungkapnya.

Selain itu, Edwin juga berharap agar Pemko Medan melalui OPD terkait agar lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap pengerjaan drainase yang saat ini tengah berlangsung.

“Jika memang kontraktornya nakal, tindak saja dan jangan jalin lagi kerjasama dengan mereka. Kita paham setiap pembangunan pasti ada dampaknya, tapi jangan dampak tersebut sampai membuat masyarakat menjadi susah. Pemko Medan juga diharapkan lebih selektif dalam memilih rekanan, sehingga dampak pembangunan yang dilakukan bisa berkurang,” pungkasnya. (map/ila)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/