MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Bendungan Lau Simeme di Kecamatan Birubiru, Kabupaten Deliserdang, ditargetkan rampung akhir tahun 2022. Saat ini, sudah berprogres 60 persen. Karenanya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menegaskan, jangan ada lagi pihak yang mengganggu proyek strategis nasional bernilai Rp1,7 triliun itu.
“Hari ini kita sudah sosialisasi. Masyarakat yang hadir di sini saya kira sudah mewakili. Jangan ada lagi setelah ini, mengganggu. Saya lihat tidak ada yang hadir orang-orang yang selama ini kita ketahui mengaku-ngaku punya lahan,” kata Edy saat sosialisasi lahan untuk pembangunan bendungan Lau Simeme, di Jambur Sada Arihta, Desa Tanjung Sena, Kecamatan Birubiru, Selasa (2/11) siang.
Edy ingin, proyek itu selesai paling lama akhir Desember 2022. Menurut dia, semakin cepat pekerjaan bendungan Lau Simeme selesai, maka rakyat Sumut terkhusus Kecamatan Birubiru, akan segera menikmati dan merasakan manfaatnya.
“Bilanglah 2023 pelaksana proyek bisa selesai, tapi saya ingin tahun depan selambatnya di Desember, harus siap. Supaya rakyat Sumut segera menikmati hasil pembangunan bendungan ini. Makanya butuh dukungan dan doa dari kita semua, dan saya janji proyek Lau Simeme besar sekali manfaatnya bagi kita semua,” tegasnya.
Disampaikan Gubsu, jika nanti bendungan Lau Simeme beroperasi, maka dapat menampung 17 juta kubik air. Selain untuk kebutuhan air bersih mandi, cuci, kakus (MCK), bisa sebagai energi listrik dan irigasi untuk lahan pertanian masyarakat. ”Saat ini kita kurang 4.000 liter/detik air bersih. Bendungan ini sanggup memberikan air 3.000 liter/detik, dan yang 1.000 lagi nanti kita cari dari sungai-sungai (lain) sehingga terpenuhilah kebutuhan ini untuk anak cucu kita. Selanjutnya paling terpenting untuk kesejahteraan rakyat juga, dia akan menjadikan tempat pariwisata,” katanya.
Hadir dalam acara, Kapolda Sumut, Irjen Pol Putra Panca Simanjuntak, Pangdam I/BB, Mayjend TNI Hasanuddin, Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan, Kepala BWSS II, Maman Noprayamin, Kakanwil BPN Sumut, Dadang Suhendi, Forkopimda Deli Serdang, Muspika Biru Biru, dan elemen masyarakat di enam desa yang terdampak pembangunan.
“Jadi kalau sudah sepakat kita menyukseskan bendungan ini, jangan ada lagi yang coba-coba mengganggu. Saya sudah bawa deking ini Bapak Kapolda dan Pak Pangdam, nanti urusannya sama beliau-beliau ini,” kata Edy disambut tawa para audiens.
Di awal paparannya, Gubsu menyebut bahwa rencana pembangunan bendungan Lau Simeme dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode pertama. Bahwa di Sumut akan dibangun sebanyak tujuh bendungan, namun sampai kini tak ada yang rampung dilakukan. Khusus Lau Simeme, anggaran pembangunannya sekitar Rp1,7 triliun.
“Salah satunya Lau Simeme ini, tapi tidak tau kesulitannya apa dan ini yang selalu saya diskusikan dengan Kapolda serta Pangdam. Besar ini anggarannya dari pusat, hampir Rp1,7 triliun. Progresnya saat ini sudah 60 persen. Harusnya di 2016 sudah dikerjakan, namun dengan segala kendala yang ada (di lapangan), pada 2018 baru bisa berjalan,” ungkap mantan Pangkostrad.
“Kita kalah jauh sama Pulau Jawa sana. Di Jawa Barat itu ada 10 bendungan yang terdaftar. Di Jawa Timur ada 11 bendungan. Jawa Tengah 35 jumlahnya. Nah di Sumut akan dibangun tujuh, tak jadi-jadi. Baru satu inilah mau berjalan,” imbuh Edy.
Bentuk Satgas
Kapolda Panca Simanjuntak meminta pihak Pemkab Deliserdang dan Muspika Birubiru untuk membentuk tim satuan tugas (Satgas), guna membuka saluran komunikasi bagi warga yang benar-benar terdampak pembangunan. ”Dari pertanyaan yang diajukan masyarakat, saya melihat sebenarnya ada masalah komunikasi yang terputus selama ini. Apalagi ini sudah sejak 2016 direncanakan pembangunan. Harusnya tidak lagi ada sosialisasi seperti ini. Untuk itu saya minta dibentuk satgas agar segala aspirasi dan keluhan atas proyek ini, dapat dijawab oleh aparatur pemda. Dan pada prinsipnya, kami siap membantu agar bendungan kita ini selesai seperti yang diinginkan bapak gubernur,” katanya.
Ia menegaskan, jangan ada pihak-pihak yang mengklaim lahan lagi apalagi sampai menghambat pekerjaan bendungan. ”Saya sepakat Pak Gubernur, bagi pihak yang coba mengganggu soal ini akan kami tindak tegas. Apalagi disampaikan lahan ini merupakan areal milik negara. Mari sama-sama kita sukseskan pembangunan di kampung kita ini. Karena semakin cepat selesai, masyarakat cepat menikmatinya,” katanya.
Ashari Tambunan meminta kepada Gubsu dan BWSS II selaku leading sector, supaya diberikan nilai tambah kepada masyarakat terdampak pembangunan. ”Baik itu lapangan kerja untuk rakyat yang memang dibutuhkan dalam pekerjaan ini, supply listrik yang masih kurang di daerah kami ini, atau bantuan lain kepada masyarakat saat dalam pengerjaan maupun nanti setelah selesai pembangunan,” katanya seraya turut mengajak rakyatnya untuk suksesi bendungan Lau Simeme.
Adapun di sesi tanya jawab, segala keinginan dan harapan warga akan menjadi perhatian serius untuk diakomodir oleh pemprov maupun pemda setempat. Antara lain soal ganti rugi tanah, ekses dari pembangunan seperti jalan dan irigasi persawahan yang rusak, air menjadi kotor, hingga aspek lainnya, ditekankan semua itu bakal menjadi atensi untuk diselesaikan. (prn)
