MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara pada 2021 ini masih belum prioritas dibanding sektor lain, yakni kesehatan dan pertanian. Alasannya, tentu mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir melanda wilayah ini.
Salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut di bidang pekerjaan fisik seperti Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, mengamini bahwa kondisi anggaran mereka masih terkena pemangkasan di 2021 untuk penanggulangan bencana nonalam Covid-19.
“Besar anggaran 2021 pada sumber APBD murni hampir sama/berkurang sedikit dari tahun 2020, kira-kira Rp436 miliar,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas BMBK Sumut, Iswahyudi menjawab Sumut Pos, Minggu (3/1).
Diakui dia, sepanjang 2020 pihaknya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan mendesak dan darurat saja. Kondisi tahun lalu tersebut menurutnya tidak bakal jauh berbeda pada 2021 ini.
“Prioritas pada pekerjaan yang mendesak dan darurat seperti perbaikan badan jalan akibat longsor yang terjadi di 2020, pembangunan tembok penahan/bronjong, perbaikan jembatan-jembatan,” katanya.
Seperti diketahui, Pemprov Sumut memang masih prioritaskan bidang kesehatan dan pertanian di masa pandemi ini. Kedua bidang ini difokuskan, lantaran untuk menjaga kesehatan dan ekonomi masyarakat pada kondisi adaptasi kebiasaan baru (AKB) saat ini.
Gubsu Edy Rahmayadi sudah memunculkan isyarat ini sejak menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Provinsi Sumut TA. 2021 dari Presiden Jokowi, belum lama ini. Selanjutnya di momen refleksi akhir tahun kemarin, ia mengatakan hal serupa.
Ditegaskan Edy, Pemprov Sumut akan tetap memprioritaskan program yang menyejahterahkan masyarakat. Sebab selama pandemi, salah satu sektor yang terdampak yakni perekonomian masyarakat.
“Dengan kondisi yang seperti ini, kondisi Covid-19 yang belum bisa kita prediksi di tahun 2021, dengan segala batas kekurangan dan kemampuan. Kita alan berbuat secara prioritas untuk rakyat kita,” katanya, Rabu (30/12).
Gubsu berharap pandemi Covid-19 dapat segera berakhir sehingga kehidupan masyarakat bisa kembali normal seperti semula. “Kesehatan prioritas, berarti kita menyiapkan kembali dana mengantisipasi tentang kondisi kesehatan. Kesehatan jelas dampaknya ekonomi,” katanya.
Pemprov Sumut juga akan mengupayakan segala kekurangan di bidang pangan, seperti stok bawang merah, bawang putih, cabai dan sebagainya. “Kekurangan ini harus kita bahas kembali,” katanya.
Gubernur mengakui, akibat pandemi Covid-19 pelaksanaan pembangunan terkhusus beberapa program prioritas pembangunan Sumut terganggu. Dana APBN TA 2020 untuk Sumut sebesar Rp7 triliun yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah direncanakan pun harus disesuaikan dengan kondisi pandemi.
“Program prioritas itu ada ketenagakerjaan yang harus kita bangkitkan, pertanian, peternakan, pariwisata, serta infrastruktur. Itu semua terganggu akibat adanya Covid-19. Kita tidak boleh berhenti, kita hadapi ini dengan seksama dan harus bahu-membahu serta bergandengan tangan sehingga kita mampu keluar dari kesulitan ini,” ujarnya. (prn/ila)
