MEDAN- Kasi Penkum Kejaksan Tinggi (Kejati) Sumut, Marcos Simaremare mengaku hingga kini pihaknya belum menerima hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI terkait dugaan korupsi penggunaan anggaran Pemko Siantar tahun 2011-2012 secara khusus terhadap pengelolaaan dana proyek di Dinas Tarukim dan Dinas Bina Marga.
“Saya sudah cek dengan tim, mereka bilang tidak ada menyelidiki kasus itu, apalagi hasil audit dari BPK RI juga tidak ada mereka terima. Jadi Kejati memang belum menyelidiki soal kasus korupsi itu. Kalau soal korupsi di Siantar, terkahir kali kami menerima perkara yang dilimpahkan dari KPK dan telah pula ditetapkan seorang tersangka,” ujar Marcos, Minggu (3/3).
Menurut Marcos, meski belum menerima hasil audit BPK RI terkait perkara itu, namun, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mengumpulkan data dan informasi dugaan korupsi di Pemko Siantar itu. (far)
MEDAN- Kasi Penkum Kejaksan Tinggi (Kejati) Sumut, Marcos Simaremare mengaku hingga kini pihaknya belum menerima hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI terkait dugaan korupsi penggunaan anggaran Pemko Siantar tahun 2011-2012 secara khusus terhadap pengelolaaan dana proyek di Dinas Tarukim dan Dinas Bina Marga.
“Saya sudah cek dengan tim, mereka bilang tidak ada menyelidiki kasus itu, apalagi hasil audit dari BPK RI juga tidak ada mereka terima. Jadi Kejati memang belum menyelidiki soal kasus korupsi itu. Kalau soal korupsi di Siantar, terkahir kali kami menerima perkara yang dilimpahkan dari KPK dan telah pula ditetapkan seorang tersangka,” ujar Marcos, Minggu (3/3).
Menurut Marcos, meski belum menerima hasil audit BPK RI terkait perkara itu, namun, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mengumpulkan data dan informasi dugaan korupsi di Pemko Siantar itu. (far)
