MEDAN, SUMTUPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan akan menyalurkan bantuan berupa beras bagi masyarakat yang terdampak sosial terhadap penyebaran Covid-19 di Kota Medan pada hari Senin (6/4) mendatang.
Saat ini, Dinas Sosial mengaku masih melakukan tahap pendataan terhadap masyarakat yang akan diberikan bantuan. Mereka yang mendapatkan bantuan dari Pemko Medan itu adalah masyarakat yang berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh masing-masing kepala lingkungan sejak empat hari lalu atau sejak ditetapkannya Kota Medan dalam status ‘Tanggap Darurat’.
“Ini sedang kita data terus, kita dibantu oleh setiap kepala lingkungan. Nanti datanya akan disampaikan ke kelurahan dan akan diteruskan hingga kepada kami di sini. Kita usahakan hari Senin (6/4) depan sudah bisa kita bagikan,” ucap Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Lubis kepada Sumut Pos, Jumat (3/4).
Endar mengatakan, dari seribu ton beras yang akan dibagikan, setiap kepala keluarga (KK) akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 5 kg. “Rencananya masing-masing keluarga akan dapat 5 Kg,” paparnya.
Dikatakan Endar, warga yang didata harus menyerahkan foto copy kartu keluarga. Selanjutnya, data tersebut akan diverifikasi Dinas Sosial Kota Medan. Mereka yang mendapatkan bantuan adalah masyarakat di luar orang miskin yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) selama ini.
“Hasil pendataan kami verifikasi lagi supaya tepat sasaran, pendataan ini dilakukan bertahap. Kalau sudah final baru kami salurkan. Dan estimasi kita hari Senin depan sudah terealisasi,” ujarnya.
Penyaluran beras bantuan dari Pemko Medan ini juga nantinya dilakukan secara bertahap. Untuk berkas yang sudah selesai diverifikasi, maka akan disalurkan terlebih dahulu. Verifikasinya pun akan dilakukan per kelurahan, sehingga tidak berantakan dalam penyalurannya. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah adanya keributan di tengah-tengah masyarakat.
“Karena perencanaan penyaluran beras ini dilakukan secara matang, jadi kita harapkan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Terutama dalam pendataan dan penyaluran, jangan sampai banyak warga yang pantas mendapatkannya malah terlewatkan. Apabila ada terlewatkan satu atau dua orang, maka bisa langsung dieksekusi. Yang banyak itu nanti sulit. Belum tentu berasnya ready stok,” jelasnya.
Diterangkan Endar, nantinya para penerima bantuan beras tersebut juga harus menandatangani tanda terima sebagai bukti pertanggungjawaban. “Tidak bisa dimainkan, pengambilannya juga nanti harus dengan menyerahkan KK, jadi kita saling mengawasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Plt Wali Kota Medan H. Akhyar Nasution menegaskan, pemberian bantuan beras kurang lebih 1.000 ton diutamakan kepada masyarakat yang total loss income (kehilangan penghasilan) akibat dampak pencegahan Covid-19.
“Siapa yang total loss income? Seperti abang becak, pedagang kecil di sekolah yang sekolahnya sudah diliburkan, pedagang keliling, karyawan-karyawan yang sudah dirumahkan dan tidak lagi menerima gaji,” kata Akhyar kepada wartawan, Jumat (3/4).
Sedangkan yang tidak mendapat bantuan beras tersebut, yakni mereka yang merupakan penerima PKH atau penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.
“Mereka yang terima bantuan dari Kemensos tidak diberikan lagi karena tanggal 10 mereka terima. Jadi biar nggak double-double. Kemudian, karyawan yang masih terima gaji, walaupun udah berkurang, tapi masih pendapatan, juga tidak dapat. Jadi yang dapat bantuan beras mereka yang total loss income,” ungkapnya.
Akhyar mengakui, ketersediaan seribu ton beras yang akan diberikan itu tidak akan bisa dirasakan semua masyarakat. Sebab, jumlah itu dinilai masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat se Kota Medan, itu sebabnya harus ada kategori prioritas untuk penerima bantuan.
“Kami yakin Kepling mengetahui peta di wilayahnya masing-masing. Jadi tolong kepada masyarakat, pemerhati dan segala macam, tidak semuanya kita layani, kita hanya berikan kepada yang prioritas,” tegasnya.
Akhyar mengakui bisa aaja terjadi deviasi atau penyimpangan, namun diharapkan tidak terlalu besar. Soal kapan beras tersebut akan dibagikan, Akhyar menjawab, pihaknya sedang menuntaskan surat-surat dan daftar masyarakat penerima.
“Saya berharapnya hari ini bisa selesai, biar kita bisa bayarkan dengan pihak ketiga, apakah Bulog atau yang lain. Karena memang belanja pemerintah itu ada mekanismenya dan prosedur yang telah diatur oleh undang-undang. Kalau sudah selesai tinggal kemasan,” pungkasnya. (map/ila)
