25 C
Medan
Saturday, November 23, 2024
spot_img

Gubsu Kukuh Belum Izinkan PTM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi masih kukuh tak mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) meski pemerintah pusat telah meluncurkan panduan penyelenggaraan pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (PAUD Dikdasmen) di masa pandemi Covid-19.

PAPARAN: Gubsu Edy Rahmayadi di sela paparan Kadis Pendidikan Sumut dan tim, terkiat proses PPDB online di Rumah Dinas Gubsu, Kamis (3/6).

“(PTM) bukan persoalan tawar-menawar. Persoalannya adalah kondisi riil daerah. Kalau itu mencelakai anak-anak kita, selama saya masih punya wewenang, anak sekolah tidak akan saya izinkan untuk sekolah,” kata Edy menjawab wartawan usai acara Musrembang Perubahan RPJMD Sumut 2019-2023 di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (3/6).

Edy menegaskan, keputusan itu bukan semata-mata dari dirinya, melainkan banyak orang berkompeten yang terlibat memberikan pandangan dalam situasi Sumut masih dilanda pandemi. “Perlu sebagai catatan, untuk menyampaikan anak-anak boleh kembali sekolah atau tidak, ada orang yang khusus dan kompeten seperti para dokter anak, ahli psikologi anak, tokoh-tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, bahwa saat ini Sumut belum diizinkan membuka sekolah tatap muka,” katanya.

Di tempat terpisah, Gubsu kembali menyampaikan pandangannya soal proses belajar mengajar di sekolah kenapa belum ia perkenankan. Menurut dia, kondisi Covid-19 terutama dua pekan setelah Lebaran Idulfitri kemarin, terjadi peningkatan kasus hingga mencapai rata-rata 90 pasien per hari, dan turun di pekan ketiga hingga 80-an kasus.

“(Belajar) tatap muka belum saya izinkan, tergantung nanti situasi. Tidak mungkin anak sekolah kita korbankan hanya gara-gara kita mau menuntut pendidikan tatap muka. Untuk ini, dengan segala keterbatasan pembelajaran, guna menjaga kesehatan anak-anak kita,” ujarnya usai menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Prof Syaifuddun di Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman Medan.

Begitupun, Pemprovsu akan mengkaji secara mendalam bagaimana langkah yang harus diambil. Untuk itu pihaknya tidak sendiri dalam memutuskan, tetapi bersama dengan para ahli yang kompeten di bidangnya, seperti psikologi anak, dokter, tenaga pendidik, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta lainnya. “Tentu secara ekonomi, tatap muka menjadi satu hal yang baik, karena mobilitas akan meningkat, secara ekonomi. Jadi bukan soal lain, tetapi bagaimana kondisi Covid-19 ini menurun,” tegasnya.

Kesempatan itu, Gubsu turut menyampaikan persiapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang SMA/SMK negeri dengan sistem daring, yang rencana dimulai 7 Juni mendatang. Bahwa Pemprovsu melalui Dinas Pendidikan telah menyiapkan skema penerimaan berdasarkan jalur yang ditetapkan. Yakni untuk SMA, jalur zonasi paling banyak 50 persen, jalur afirmasi 15 persen, jalur perpindahan orangtua 5 persen, dan jalur prestasi 25 persen.

Sedangkan jenjang SMK negeri jalur pendaftaran disiapkan untuk zonasi 10 persen, jalur afirmasi 20 persen, jalur perpindahan orantua/wali 5 persen serta jalur prestasi 65 persen. Persentase ini berbeda dengan SMA, karena jumlah sekolah kejuruan tidak banyak atau tersedia di setiap kecamatan seperti SMA.

Menurut Prof Syaifuddin, persiapan PPDB telah dilakukan sebelumnya dengan menjemput berbagai masukan dari berbagai pihak, termasuk DPRD dan pemerintah kabupaten/kota, serta membuat persyaratan pendaftaran tidak membuat calon pendaftar kesulitan. Adapun soal jalur khusus seperti afirmasi dimaksudnya untuk siswa dari keluarga kurang mampu, anak panti asuhan, atau anak dari tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19 serta penyandang disabilitas. Begitu juga jalur perpindahan orangtua, yang akan dipastikan kebenarannya.

“Pak gubernur minta kita hati-hati, karena pengalaman yang lalu ada beberapa catatan yang harus kita perbaiki,” kata dia didampingi Kabid SMA M Ichsan Lubis dan sejumlah pejabat Disdiksu lainnya.

Soal kemungkinan PTM, pihaknya tegaskan bahwa saat ini pelaksanaan vaksinasi bagi guru/tenaga pendidik hampir 60 persen, di mana targetnya sebesar 70 persen dari jumlah. Hal ini untuk menyiapkan segala sesuatu jika sekolah dibuka. Begitupun dengan persiapan di sekolah lanjut, pihaknya akan memperkuat unit kesehatan sekolah (UKS) seperti menambah personel mulai dari tenaga kesehatan dan guru bimbingan konseling (psikologis). Bahkan jika diperlukan, akan disiapkan perawat bekerjasama dengan puskesmas.

“Kita tetap berusaha untuk tahun ajaran baru dilaksanakan tatap muka dengan segala kesiapan. Tetapi itu terpulang kepada pak gubernur. Sekarang ini kita tetap melaksanakan kebijakan gubernur sesuai surat edaran (belajar daring). Kita berdoa semoga keadaan membaik,” pungkasnya.

Pemko Medan Fokus Vaksinasi Guru

Sementara, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution mengatakan, saat ini Pemko Medan tengah fokus melakukan faksinasi terhadap pelayan publik termasuk para guru. Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk persiapan Pemko Medan menghadapi sistem belajar tatap muka pada tahun ajaran baru 2021/2022 pada Juli mendatang.

“Guru-guru lagi kita push untuk divaksinasi karena bulan tujuh (Juli), seperti yang disampaikan, persiapan sekolah tatap muka. Kita ada hampir 20 ribu tenaga guru kita, yang sudah divaksinasi itu 11 ribu, itu baru dari guru saja, belum dari pelayan publik yang lain,” terangnya.

Dilanjutkan Bobby, selain vaksinasi, Pemko Medan juga tengah mempersiapkan infrastruktur dan persiapan lainnya menjelang wacana sekolah tatap muka di sekolah pada bulan Juli nanti. “Ke depannya di sekolah-sekolah ini disiapkan bagaimana (sarana) cuci tangan, dan pengetatan prokes lainnya,” lanjutnya.

Bobby juga mengaku telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan agar tidak hanya menjaga prokes kepada guru-guru, tetapi juga untuk para siswa dan lainnya. Apalagi, Dinas Pendidikan Kota Medan membawahi jenjang pendidikan tingkat SMP ke bawah.

“Disdik Medan cakupannya SMP ke bawah, lebih ke anak-anak, jadi penetapan prokesnya juga harus lebih ke anak-anak, jangan main tegur-tegur keras dan segala macem, tapi lebih seperti menegur anak-anak yang buat mereka tidak takut. Jadi salah satu infrastrukturnya, memberikan pengertian dulu kepada para petugas prokes agar anak-anak ini malah tidak mau atau takut sekolah tatap muka,” pungkasnya.

Ketua Komisi II DPRD Medan, Surianto, mengaku sangat setuju dan mendukung optimisme Wali Kota Medan Bobby Nasution yang akan membuka sekolah tatap muka di bulan Juli mendatang. Ia juga mengaku, Komisi II DPRD Medan juga sedang menyiapkan teknis dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan terkait persiapan belajar tatap muka di sekolah.

“Ya saya sangat yakin dan mendukung keoptimisan Pak Wali Kota Medan, karena kami semalam juga sudah diskusi juga sama Dinas Pendidikan Kota Medan terkait itu. Jadi yang kami diskusikan itu tentang mekanisme dan petunjuk teknisnya, tentang persiapan sekolah tatap muka,” terang Butong, Kamis (3/6).

Dikatakannya, salah satu teknis yang akan dibuat untuk belajar tatap muka, yakni membuat gelombang pelajar yang bisa ikut serta belajar tatap muka. Misalnya dalam satu kelas, siswa yang berjumlah 40 orang akan dibagi menjadi dua bahkan tiga kelompok dan gelombang. “Jadi jumlah satu kelas itu dibagi dua dan dibuat gelombang untuk mengikuti belajar tatap muka. Misalnya gelombang pertama, dibuat belajar tatap muka selama seminggu, kemudian gelombang berikutnya di minggu kedua. Jadi ini terus bergantian gelombangnya,” katanya.

Di samping itu, ia juga mengakui bahwa pihak Komisi II DPRD Kota Medan sudah merancang teknis penerapan protokol kesehatan secara ketat dengan Disdik Kota Medan. “Jadi, protokol kesehatan itu harus tetap ketat bila belajar tatap muka dimulai. Baik pada tenaga pendidik atau guru maupun pelajar atau muridnya juga. Baik dalam mematuhi protokol kesehatan untuk memakai masker dan mencuci tangan serta menjaga jarak,” tuturnya.

Selain itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan ini juga berharap agar vaksinasi seluruh tenaga pendidik Kota Medan dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, belajar tatap muka pun cepat diselenggarakan. “Kalau sudah selesai semua vaksinasi guru, kan belajar tatap muka jadi cepat diselenggarakan. Karena kasihan juga nanti anak-anak sekolah ini yang kurang bersosialisasi dengan teman-teman sekolahnya. Bahkan kasihan juga pada sebagian anak-anak yang tidak tahu menahu teman sekolahnya karena sudah lama tak belajar tatap muka,” ucapnya. (prn/map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi masih kukuh tak mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) meski pemerintah pusat telah meluncurkan panduan penyelenggaraan pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (PAUD Dikdasmen) di masa pandemi Covid-19.

PAPARAN: Gubsu Edy Rahmayadi di sela paparan Kadis Pendidikan Sumut dan tim, terkiat proses PPDB online di Rumah Dinas Gubsu, Kamis (3/6).

“(PTM) bukan persoalan tawar-menawar. Persoalannya adalah kondisi riil daerah. Kalau itu mencelakai anak-anak kita, selama saya masih punya wewenang, anak sekolah tidak akan saya izinkan untuk sekolah,” kata Edy menjawab wartawan usai acara Musrembang Perubahan RPJMD Sumut 2019-2023 di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (3/6).

Edy menegaskan, keputusan itu bukan semata-mata dari dirinya, melainkan banyak orang berkompeten yang terlibat memberikan pandangan dalam situasi Sumut masih dilanda pandemi. “Perlu sebagai catatan, untuk menyampaikan anak-anak boleh kembali sekolah atau tidak, ada orang yang khusus dan kompeten seperti para dokter anak, ahli psikologi anak, tokoh-tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, bahwa saat ini Sumut belum diizinkan membuka sekolah tatap muka,” katanya.

Di tempat terpisah, Gubsu kembali menyampaikan pandangannya soal proses belajar mengajar di sekolah kenapa belum ia perkenankan. Menurut dia, kondisi Covid-19 terutama dua pekan setelah Lebaran Idulfitri kemarin, terjadi peningkatan kasus hingga mencapai rata-rata 90 pasien per hari, dan turun di pekan ketiga hingga 80-an kasus.

“(Belajar) tatap muka belum saya izinkan, tergantung nanti situasi. Tidak mungkin anak sekolah kita korbankan hanya gara-gara kita mau menuntut pendidikan tatap muka. Untuk ini, dengan segala keterbatasan pembelajaran, guna menjaga kesehatan anak-anak kita,” ujarnya usai menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Prof Syaifuddun di Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman Medan.

Begitupun, Pemprovsu akan mengkaji secara mendalam bagaimana langkah yang harus diambil. Untuk itu pihaknya tidak sendiri dalam memutuskan, tetapi bersama dengan para ahli yang kompeten di bidangnya, seperti psikologi anak, dokter, tenaga pendidik, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta lainnya. “Tentu secara ekonomi, tatap muka menjadi satu hal yang baik, karena mobilitas akan meningkat, secara ekonomi. Jadi bukan soal lain, tetapi bagaimana kondisi Covid-19 ini menurun,” tegasnya.

Kesempatan itu, Gubsu turut menyampaikan persiapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang SMA/SMK negeri dengan sistem daring, yang rencana dimulai 7 Juni mendatang. Bahwa Pemprovsu melalui Dinas Pendidikan telah menyiapkan skema penerimaan berdasarkan jalur yang ditetapkan. Yakni untuk SMA, jalur zonasi paling banyak 50 persen, jalur afirmasi 15 persen, jalur perpindahan orangtua 5 persen, dan jalur prestasi 25 persen.

Sedangkan jenjang SMK negeri jalur pendaftaran disiapkan untuk zonasi 10 persen, jalur afirmasi 20 persen, jalur perpindahan orantua/wali 5 persen serta jalur prestasi 65 persen. Persentase ini berbeda dengan SMA, karena jumlah sekolah kejuruan tidak banyak atau tersedia di setiap kecamatan seperti SMA.

Menurut Prof Syaifuddin, persiapan PPDB telah dilakukan sebelumnya dengan menjemput berbagai masukan dari berbagai pihak, termasuk DPRD dan pemerintah kabupaten/kota, serta membuat persyaratan pendaftaran tidak membuat calon pendaftar kesulitan. Adapun soal jalur khusus seperti afirmasi dimaksudnya untuk siswa dari keluarga kurang mampu, anak panti asuhan, atau anak dari tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19 serta penyandang disabilitas. Begitu juga jalur perpindahan orangtua, yang akan dipastikan kebenarannya.

“Pak gubernur minta kita hati-hati, karena pengalaman yang lalu ada beberapa catatan yang harus kita perbaiki,” kata dia didampingi Kabid SMA M Ichsan Lubis dan sejumlah pejabat Disdiksu lainnya.

Soal kemungkinan PTM, pihaknya tegaskan bahwa saat ini pelaksanaan vaksinasi bagi guru/tenaga pendidik hampir 60 persen, di mana targetnya sebesar 70 persen dari jumlah. Hal ini untuk menyiapkan segala sesuatu jika sekolah dibuka. Begitupun dengan persiapan di sekolah lanjut, pihaknya akan memperkuat unit kesehatan sekolah (UKS) seperti menambah personel mulai dari tenaga kesehatan dan guru bimbingan konseling (psikologis). Bahkan jika diperlukan, akan disiapkan perawat bekerjasama dengan puskesmas.

“Kita tetap berusaha untuk tahun ajaran baru dilaksanakan tatap muka dengan segala kesiapan. Tetapi itu terpulang kepada pak gubernur. Sekarang ini kita tetap melaksanakan kebijakan gubernur sesuai surat edaran (belajar daring). Kita berdoa semoga keadaan membaik,” pungkasnya.

Pemko Medan Fokus Vaksinasi Guru

Sementara, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution mengatakan, saat ini Pemko Medan tengah fokus melakukan faksinasi terhadap pelayan publik termasuk para guru. Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk persiapan Pemko Medan menghadapi sistem belajar tatap muka pada tahun ajaran baru 2021/2022 pada Juli mendatang.

“Guru-guru lagi kita push untuk divaksinasi karena bulan tujuh (Juli), seperti yang disampaikan, persiapan sekolah tatap muka. Kita ada hampir 20 ribu tenaga guru kita, yang sudah divaksinasi itu 11 ribu, itu baru dari guru saja, belum dari pelayan publik yang lain,” terangnya.

Dilanjutkan Bobby, selain vaksinasi, Pemko Medan juga tengah mempersiapkan infrastruktur dan persiapan lainnya menjelang wacana sekolah tatap muka di sekolah pada bulan Juli nanti. “Ke depannya di sekolah-sekolah ini disiapkan bagaimana (sarana) cuci tangan, dan pengetatan prokes lainnya,” lanjutnya.

Bobby juga mengaku telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan agar tidak hanya menjaga prokes kepada guru-guru, tetapi juga untuk para siswa dan lainnya. Apalagi, Dinas Pendidikan Kota Medan membawahi jenjang pendidikan tingkat SMP ke bawah.

“Disdik Medan cakupannya SMP ke bawah, lebih ke anak-anak, jadi penetapan prokesnya juga harus lebih ke anak-anak, jangan main tegur-tegur keras dan segala macem, tapi lebih seperti menegur anak-anak yang buat mereka tidak takut. Jadi salah satu infrastrukturnya, memberikan pengertian dulu kepada para petugas prokes agar anak-anak ini malah tidak mau atau takut sekolah tatap muka,” pungkasnya.

Ketua Komisi II DPRD Medan, Surianto, mengaku sangat setuju dan mendukung optimisme Wali Kota Medan Bobby Nasution yang akan membuka sekolah tatap muka di bulan Juli mendatang. Ia juga mengaku, Komisi II DPRD Medan juga sedang menyiapkan teknis dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan terkait persiapan belajar tatap muka di sekolah.

“Ya saya sangat yakin dan mendukung keoptimisan Pak Wali Kota Medan, karena kami semalam juga sudah diskusi juga sama Dinas Pendidikan Kota Medan terkait itu. Jadi yang kami diskusikan itu tentang mekanisme dan petunjuk teknisnya, tentang persiapan sekolah tatap muka,” terang Butong, Kamis (3/6).

Dikatakannya, salah satu teknis yang akan dibuat untuk belajar tatap muka, yakni membuat gelombang pelajar yang bisa ikut serta belajar tatap muka. Misalnya dalam satu kelas, siswa yang berjumlah 40 orang akan dibagi menjadi dua bahkan tiga kelompok dan gelombang. “Jadi jumlah satu kelas itu dibagi dua dan dibuat gelombang untuk mengikuti belajar tatap muka. Misalnya gelombang pertama, dibuat belajar tatap muka selama seminggu, kemudian gelombang berikutnya di minggu kedua. Jadi ini terus bergantian gelombangnya,” katanya.

Di samping itu, ia juga mengakui bahwa pihak Komisi II DPRD Kota Medan sudah merancang teknis penerapan protokol kesehatan secara ketat dengan Disdik Kota Medan. “Jadi, protokol kesehatan itu harus tetap ketat bila belajar tatap muka dimulai. Baik pada tenaga pendidik atau guru maupun pelajar atau muridnya juga. Baik dalam mematuhi protokol kesehatan untuk memakai masker dan mencuci tangan serta menjaga jarak,” tuturnya.

Selain itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan ini juga berharap agar vaksinasi seluruh tenaga pendidik Kota Medan dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, belajar tatap muka pun cepat diselenggarakan. “Kalau sudah selesai semua vaksinasi guru, kan belajar tatap muka jadi cepat diselenggarakan. Karena kasihan juga nanti anak-anak sekolah ini yang kurang bersosialisasi dengan teman-teman sekolahnya. Bahkan kasihan juga pada sebagian anak-anak yang tidak tahu menahu teman sekolahnya karena sudah lama tak belajar tatap muka,” ucapnya. (prn/map)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/