MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemberian dana hibah dari pemkab dan pemko untuk pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 di Sumatera Utara, masih sangat minim. Padahal, dana hibah tersebut merupakan urat nadi bagi KPU dan Bawaslu di 23 kabupaten kota di Sumut untuk memulai pekerjaan dalam melaksanakan Pilkada. Karenanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan rapor merah kepada Provinsi Sumatera Utara.
MENDAGRI Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sengaja berkunjung ke Medan, Sumatera Utara, untuk membahas persoalan ini bersama Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi, para bupati dan wali kota serta KPU dan Bawaslu dari 23 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak di Hotel Grand Aston Medan, Jumat (3/7).
Dalam rapat itu, Tito menyebutkan, Sumut masuk mendapat rapor merah bersama Papua dalam data Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPUD dan Bawaslu daerah.
Tito menjelaskan, dana hibah adalah urat nadi untuk KPUD dan Bawaslu Daerah untuk mulai bekerja melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Karenanya, dia menelepon Gubsu Edy Rahmayadi untuk menyampaikan kalau Sumut mendapat rapor merah dalam hal penyaluran anggaran Pilkada.
“Bang, Pilkada 9 Desember ini salah satu daerah yang kita catat dalam data Kemendagri problemanya kan anggaran yang paling utama,” kata Tito, saat berbicara di rapat tersebut.
“Anggarannya banyak yang merah, karena banyak yang NPHD-nya di bawah 10 persen, kepada KPU dan Bawaslu. Kasihan teman-teman KPU dan Bawaslu nanti enggak bisa kerja,” lanjutnya.
Dikatakannnya, dalam rapat koordinasi kesiapaan Pilkada se-Sumut, pihak KPU Sumut dan Bawaslu sudah menyatakan siap untuk pelaksanaan Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020.
Namun, setelah selang 5 hari berlalu, Gubernur Edy Rahmayadi berhasil meyakinkan seluruh bupati/wali kota di 23 daerah untuk memberikan NPHD ke KPUD dan Bawaslu Daerah. “Dari data NPHD kepada KPUD dan Bawaslu Daerah sudah ada yang mencapai 100 persen, namun ada juga yang baru separoh dan ada juga yang masih kecil yaitu Mandaling Natal dan Samosir. Kita tadi sudah dengar dari bupatinya tanggal 7 Juli sudah dilunasi, tinggal masalah internal di Bawaslu Samosir,” tuturnya.
Ia juga menyebutkan, saat ini anggaran baik dari APBN sudah mulai terealisasi dalam tahap yang pertama. “Kemudian dari APBN sudah dikerahkan atau ditransfer sebanyak Rp990 miliar kepada KPUD dan Bawaslu Rp157 miliar sudah sampai di KPUD kabupaten/kota dan yang sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu pusat,” tutur Tito.
Tito juga menyebutkan, anggaran ini dapat segera dieksekusi agar KPU bisa bekerja di 15 Juli 2020 ini untuk pemuktahiran data pemilih. “Artinya, anggaran dari daerah sebagian sudah masuk 100 persen dan dari APBN tahap pertama di Wilayah Sumut sudah masuk. Tinggal sisa realiasi anggaran paling lambat minggu depan sudah dicairkan kepada KPU dan Bawaslu karena 15 Juli 2020 sudah mulai pemuktahiran data pemilih,” ungkapnya.
Tito menyebutkan, dengan partisipasi aktif dari KPU, Bawaslu dan pemerintahan, pelaksanaan Pilkada di 23 kabupaten/kota di Sumut dapat terealisasi dengan baik.
“Rapat koordinasi dalam rangka Pilkada 23 kabupaten/kota se-Sumut, kita sudah dengarkan bahwa Ketua KPUD Sumut bahwa semua siap untuk melaksanakan. Bahkan Bapak Gubernur sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPUD Provinsi unuk mendukung proses demokrasi. Kami disini Bapak Menkopolhukam, saya Mendagri dan Ketua Komisi II DPR RI yakin Pilkada di Sumut dapat berhasil,” tuturnya.
Selanjutnya, diperlukan sosialisasi agar partisipasi masyarakat tinggi dan isu sentral yang diangkat adalah mengenai masalah efektivitas kepala daerah dan daerah kabupaten/kota dalam menangani Covid-19. Nantinya akan menjadiu ajang gagasan dan berbuat dalam penanganan Covid-19.
“Bagi petahana, dia harus berbuat,” katanya.
Gubsu Kaget Ditelepon Mendagri
Gubsu Eddy Rahmayadi dalam kesempatan tersebut mengatakan, kondisi Covid-19 dijadikan tema (Pilkada), sehingga siapa yang bisa menyelesaikan Covid-19 dengan segala impilikasinya, dan rasa kebersamaan dan kesatuan dalam rangka kesejahteraan di daerahnya melalui pesta demokrasi. Menurutnya, pesta demokrasi merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.
“Laksanakan secara bertanggung jawab. Bergembira rakyat. Saya tak mau pesta ini menjadi mencekam di suatu daerah. Biarkan rakyat dengan bergembira tapi tetap protokol kesehatan harus diperhatikan, dan dia bisa tenang memilih pimpinannya untuk kemajuan daerahnya,” katanya.
Eddy berpesan kepada incumbent agar berlaku adil sehingga rakyat bisa memilih. “Berlakulah riil, adil, sehingga rakyat bisa tetap kembali memilih Anda. Tapi kalau Anda tak bisa menunjukkan itu, saya minta maaf, rakyat ini juga tak mau memilik pimpinannya yang tak bertanggungjawab,” katanya.
Sebelumnya, Edy menyelipkan gurauan kepada Mendagri Tito Karnavian. Edy mengaku terkejut saat dihubungi Tito tengah malam. Tito, melalui sambungan telepon, menyatakan keinginannya untuk datang ke Sumut. “Saya ditelepon beliau (Mendagri), kemudian saya telepon beliau. Beliau bilang ‘Pak gubernur, bang saya akan datang ke Medan. Kaget juga saya, ada apa ini Pak Menteri?” kata Edy.
“Karena selama ini Pak Menteri diundang ke mari (Sumut) tak pernah datang, kok sekarang mau datang? Kaget juga saya, karena beliau sudah tak Kapolri lagi. Wah, kalau tiba-tiba datang, ada apa ini?” ungkap Edy disambut gelak tawa undangan.
Dalam pembicaraan itu, sebut Edy, Tito menyebut Sumut mendapat rapor merah. Lalu Tito buru-buru menambahkan jika ia ingin melihat Edy. “Itu daerah merah semua rapornya bang, karena abang sama dengan Papua,” kata Edy menirukan ucapan Tito.
“Wah, enggak boleh saya sama dengan Papua,” tambah Edy bercanda.
Tito pun menanggapi candaan Edy. Tito mengatakan, selama ini lebih banyak kegiatan di ibu kota. Tito mengaku tak datang ke Sumut saat diundang karena percaya dengan kepemimpinan Edy.
“Di Sumut saya telepon Pak Gubsu, kenapa diundang tak datang ke sini? Karena saya tahu Sumut di bawah Pak Edy aman terkendali. Kita biasanya datang ke tempat bermasalah. Kalau datang ke tempat tidak bermasalah, itu cenderung tidak prioritas,” kata Tito.
Kali ini, lanjut Tito, kedatangannya ke Sumut karena ada masalah. Sebab dalam catatan Kemendagri anggaran di Sumut merah semua. Padahal Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
Jangan Jadi Ajang Perpecahan
Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan agar Pilkada tidak menjadi ajang perpecahan, dan mengharapkan para tokoh agama dan masyarakat mampu memberikan keteduhan saat Pilkada. “Bangsa ini dipersatukan dengan ideologi Pancasila.
Perbedaan agama kita besar, kita ada 6 agama, 1.360 suku bangsa, ada 726 bahasa dan 17.508 pulau, beruntung kita bersatu. Dahulu India dan Pakistan menyatu, namun pecah karena perbedaan warna kulit, beda bahasa dan kepercayaan. Kita pun bisa bersatu karena landasan ideologi Pancasila,” terangnya.
Menyikapi beragam masukan tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan siap untuk melaksanakan dan menyosialisasikan masukan yang telah disampaikan. “Tiga bulan Sumut merasakan pandemi Covid-19, malam ini kami baru bisa bersilahtuhrahmi bersama jajaran Forkopimda. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui dalam waktu dekat kita akan laksanakan Pilkada. Tolong kita sosialisasikan apa yang disampaikan pada malam ini, agar bermanfaat untuk kita bersama,” ujar Edy Rahmayadi. (prn/bbs)
