31 C
Medan
Friday, July 5, 2024

Nilai Kinerja SKPD Lemah, Dewan Terima LPJ 2010

MEDAN- Sejumlah fraksi di DPRD Kota Medan menilai, kinerja Pemko Medan dalam mengelola anggaran masih buruk. Namun begitu, semua fraksi di DPRD Kota Medan menyetujui dan mensahkan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD kota Medan TA 2010 menjadi Perda, Rabu (3/8) siang.

Dalam pandangan Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan melalui juru bicaranya Srijati Pohan, mereka menyoroti lemahnya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijajaran Pemko Medan, sehingga realisasi penggunaan anggaran tidak pernah maksimal. “Ini terbuki, dari banyaknya Silpa yang ada di sejumlah SKPD yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Bahkan, program yang dilakukan pada umumnya copy paste dan itu-itu saja,” ucapnya.

Fraksi PKS melalui juru bicaranya Salman Alfarisi menambahkan, dalam penyusunan anggaran di setiap SKPD kurangnya koordinasi antara SKPD dengan tim anggaran Pemko Medan.

“Kota Medan belum memiliki ikon dalam bidang pariwisata, padahal Kota Medan memiliki potensi menjadi ikon, sedangkan angaran untuk itu selalu ditampung di APBD,” cetusnya.

Sedangkan F PAN menilai, Pemko Medan belum menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan masih ditemukannya kasus gizi buruk padahal setiap tahunnya dana penanggulangan untuk ini tetap dianggarkan.

Wali Kota Medan Rahudman Harahap dalam pidatonya mengaku, pada 2010 masih banyak program kegiatan yang belum terakomodir serta tidak terlaksana dengan baik. Padahal, ke depan tantangan pembangunan semakin kompleks, berat, variatif dan dinamis. Untuk itu, Rahudman berjanji, pengelolaan keuangan daerah dipastikan lebih baik dari sebelumnya. Seperti peningkatan pendapatan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan penyusunan kegiatan skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.

“Saya akui, salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan karena pelayanan birokrasi yang minim. Maka perlu peningkatan kualitas sehingga menjadi birokrat yang efisien, efektif dan profesional. Ke depan Pemko Medan akan melakukan penataan dan pembinaan aparatur guna meningkatkan motivasi dan etos kerja,”beber Rahudman.(adl)

MEDAN- Sejumlah fraksi di DPRD Kota Medan menilai, kinerja Pemko Medan dalam mengelola anggaran masih buruk. Namun begitu, semua fraksi di DPRD Kota Medan menyetujui dan mensahkan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD kota Medan TA 2010 menjadi Perda, Rabu (3/8) siang.

Dalam pandangan Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan melalui juru bicaranya Srijati Pohan, mereka menyoroti lemahnya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijajaran Pemko Medan, sehingga realisasi penggunaan anggaran tidak pernah maksimal. “Ini terbuki, dari banyaknya Silpa yang ada di sejumlah SKPD yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Bahkan, program yang dilakukan pada umumnya copy paste dan itu-itu saja,” ucapnya.

Fraksi PKS melalui juru bicaranya Salman Alfarisi menambahkan, dalam penyusunan anggaran di setiap SKPD kurangnya koordinasi antara SKPD dengan tim anggaran Pemko Medan.

“Kota Medan belum memiliki ikon dalam bidang pariwisata, padahal Kota Medan memiliki potensi menjadi ikon, sedangkan angaran untuk itu selalu ditampung di APBD,” cetusnya.

Sedangkan F PAN menilai, Pemko Medan belum menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan masih ditemukannya kasus gizi buruk padahal setiap tahunnya dana penanggulangan untuk ini tetap dianggarkan.

Wali Kota Medan Rahudman Harahap dalam pidatonya mengaku, pada 2010 masih banyak program kegiatan yang belum terakomodir serta tidak terlaksana dengan baik. Padahal, ke depan tantangan pembangunan semakin kompleks, berat, variatif dan dinamis. Untuk itu, Rahudman berjanji, pengelolaan keuangan daerah dipastikan lebih baik dari sebelumnya. Seperti peningkatan pendapatan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan penyusunan kegiatan skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.

“Saya akui, salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan karena pelayanan birokrasi yang minim. Maka perlu peningkatan kualitas sehingga menjadi birokrat yang efisien, efektif dan profesional. Ke depan Pemko Medan akan melakukan penataan dan pembinaan aparatur guna meningkatkan motivasi dan etos kerja,”beber Rahudman.(adl)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/