MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebutuhan akan tenaga PNS di daerah menjadi wacana dari pemerintah pusat untuk membuka formasi calon pegawai Negeri sipil (CPNS) di tahun ini berdasarkan kebutuhan. Namun untuk prioritas, kalangan dewan menyebutkan bahwa penerimaan bagi profesi guru harus dikedepankan.
Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli mengatakan bahwa kebutuhan akan tenaga PNS di Sumatera Utara sebaiknya segera dijawab dengan membuka seleksi CPNS. Hal ini untuk menambah jumlah tenaga ASN khususnya di lingkungan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov). Mengingat jumlah pensiunan sejak beberapa tahun terakhir diberlakukan moratorium, juga sudah cukup banyak.
“Kalau kebutuhan saya kira di Sumut membutuhkan tanah PNS. Karena kan beebrapa tahun ini sudah berapa banyak yang pensiun. Sedangkan penerimaan tidak ada,” ujar Nezar.
Dirinya juga mengatakan bahwa antara kebutuhan yang biasanya diajukan pemerintah daerah dengan keputusan dari pusat tidak sama. Dicontohkan Nezar seperti saat ini, jumlah yang dibutuhkan berkisar ratusan orang sampai tingkat kabupaten/kota. Namun katanya, yang dibuka hanya beberapa saja.
“Sebenarnya banyak kebutuhan kita, tetapi katanya cuma 9 orang yang dibuka. Makanya yang diusulkan banyak, yang disetujui seidkit,” katanya.
Pun begitu lanjut Nezar, dirinya melihat bahwa kebutuhan yang prioritas bagi Sumut adalah keberadaan guru khususnya tingkat SMA yang menjadi kewenangan Pemrov. Sebab hingga kini, ribuan tenaga pengajar di daerah berstatus non PNS atau honor, masih menyisakan tanda tanya perihal keberlanjutan status dan honor.
“Tugas mereka (guru) itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi profesi guru itu penting, seharusnya itu jadi prioritas pemerintah untuk menjawab kebutuhan tenaga pengajar kita,” sebutnya.
Karena itu katanya, pemerintah sebaiknya mengakomodir keberadaan para tenaga pengajar yang masih berstatus honor atau kontrak tersebut. Sehingga jika formasi CPNS dibuka, harusnya yang menjadi prioritas adalah guru. Dengan demikian, untuk honor kategori K2 lanjutnya, bisa dibuka.
“Kalau yang belasan ribu guru honorer itu bisa diakomodir, tentu pemerintah tak perlu keluar biaya besar untuk membuka formasi lagi,” pungkasnya. (bal/ila)
