MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dorongan agar Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, segera menetapkan status cagar budaya terhadap Lapangan Merdeka Medan, kembali dikemukakan perwakilan warga kota ini, Prof Usman Pelly.
Sebagai ‘orang tua Bobby’, Pelly menjelaskan, sejatinya selaku ‘anak’, Bobby mengikuti apa yang dikehendaki ‘bapaknya’. Sebab, penetapan Lapangan Merdeka Medan sebagai kawasan cagar budaya, sah berdasarkan konstitusi.
“Apalagi sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan beberapa waktu lalu. Wali Kota sebagai pemimpin daerah ini, mesti tunduk dan patuh akan putusan tersebut. Sehingga tidak perlu juga lakukan upaya banding atas citizen lawsuit oleh Koalisi Masyarakat Sipil (KMS),” ungkap Pelly yang merupakan Penasehat KMS Medan-Sumut Peduli Lapangan Merdeka Medan, Minggu (3/10).
Pihaknya bersama LBH Humaniora, selaku yang diberi kuasa untuk gugatan warga negara tersebut, pada pekan lalu berdiskusi membahas upaya banding Wali Kota Medan dalam perkara perdata Nomor: 756/Pdt.G/2020/PN.MDN itu. Pada pertemuan tersbeut, pihaknya kembali menyayangkan upaya Wali Kota Medan melakukan banding atas perkara dimaksud. Selain itu, turut mempertanyakan rencana penataan Lapangan Merdeka Medan tahun depan, yang diwacanakan bakal menghabiskan anggaran senilai Rp174 miliar.
“Saya juga membaca di media, Pak Gubernur siap membantu rencana Pemko Medan itu, dengan memberi uang Rp100 miliar. Tentu uang segitu di tengah krisis saat ini sangatlah banyak. Ditambah lagi rencana alokasi dari APBD Medan. Tapi saya juga menangkap keinginan Gubernur Sumut, dia ingin (Lapangan Merdeka Medan) ditetapkan sebagai cagar budaya sebelum melakukan penataan tersebut. Harusnya anak saya Bobby, bisa gayung bersambut dengan keinginan Pak Gubernur,” tutur akademisi senior itu.
Secara pribadi, dia akan sangat kecewa jika kebijakan Bobby terhadap Lapangan Merdeka Medan justru inkonsistensi. Pasalnya, langkah awal yang mesti suami Kahiyang Ayu itu lakukan, menurut dia adalah menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai cagar budaya dulu.
“Saya adalah pemilih Bobby (saat Pilkada Medan 2020). Jujur, saat ini saya tak bisa mengerti apa yang dia pikirkan (soal Lapangan Merdeka Medan). Dia bicara akan menata bahkan membangun parkir bawah tanah dan sebagainya, namun tak menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai cagar budaya lebih dulu. Mestinya ini dulu yang dia fokuskan. Baru setelah itu bicara mau menata. Lagian apa keberatannya menetapkan Lapangan Merdeka Medan tersebut?” urai Pelly.
Lantas, apa yang membuat Bobby terkesan berat menetapkan Lapangan Merdeka Medan dan justru melakukan upaya banding?
“Mungkin begini ya, adinda Bobby ini terlampau banyak mendengar masukan sekelilingnya, atau orang-orang yang datang menemuinya. Tapi apa yang disampaikan padanya justru tidak pada koridor yang tepat. Itu terlihat dari wacananya ingin menata Lapangan Merdeka Medan, tapi justru melakukan upaya banding. Dari banyak masukan itu, saya melihat, dia akhirnya lakukan manuver-manuver yang justru tak tepat sasaran,” jelas Pelly lagi.
Padahal, Pelly menyebutkan, jika Bobby bisa satu langkah dan bahasa dengan Gubernur Sumut, bukan tak mungkin dia akan dapat simpati warga Kota Medan.
“Betul, inilah sebenarnya momentum bagi adinda Bobby, jika ingin menaikkan citranya sebagai pemimpin. Karena apa yang dia lakukan dengan penetapan Lapangan Merdeka Medan sebagai kawasan cagar budaya, sangat-sangat on the track sesuai hukum positif negara ini. Dan tentunya berlandaskan dengan konstitusi. Kami tentu ingin pemimpin daerah ini bisa satu nafas untuk memperjuangkan hak publik, tanpa adanya intervensi dari oknum-oknum yang cuma ingin merusak Medan melalui kepentingan bisnis,” pungkasnya. (prn/saz)
