MEDAN, SUMUTPOS.CO – Banyaknya laporan tentang penyalahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan pada 2021 lalu, menjadi sorotan para anggota DPRD Medan, khususnya di Komisi 4. Untuk itu, pada 2022 ini, Komisi 4 DPRD Medan akan melakukan pengawasan secara lebih ketat tentang penggunaan IMB.
Tak hanya itu, Komisi 4 juga mengaku kerap kali mendapatkan laporan tentang buruknya proses pengerjaan dan kualitas pembangunan drainase di Kota Medan. Ke depannya, pembangunan drainase di Kota Medan akan turut menjadi sorotann
“Di awal tahun ini, kami dari Komisi 4, akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduan-pengaduan dan laporan yang masuk kepada kami, khususnya soal IMB dan drainase. Tujuannya, agar diketahui pokok permasalahannya dan sama-sama dicari solusinya,” ungkap Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, Selasa (4/1).
Terkhusus masalah jalan dan drainase, politisi PDI Perjuangan Kota Medan itu, mengatakan, pihaknya juga bakal meminta agar UPT dari Dinas PU Kota Medan bisa bergerak lebih cepat ketika mengetahui adanya permasalahan di lapangan.
“Kita ketahui, Pak Wali Kota sampai saat ini lebih menitikberatkan pembangunan infrastruktur dan menanggulangi masalah banjir dan sampah, agar terhindar dari bencana banjir. Ini harus lebih ditekankan, apalagi Pak Wali Kota baru melantik Kepala Dinas PU yang baru. Kami harapkan, Medan akan semakin baik ke depannya,” kata Paul.
Selain itu, lanjut Paul, pihaknya juga berharap agar Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan (DKP) dapat melakukan perencanaan tentang pengelolaan persampahan, khususnya tentang penyediaan TPA.
“Termasuk juga penanganan sampah di Medan, 2022 ini, pihak kecamatan melalui kelurahan, harus terus mengingatkan warga untuk tidak membuang sampah sembarangan,” katanya.
Dia juga mengingatkan, agar semua proyek pembangunan infrastruktur di Kota Medan bisa tepat sasaran. Sebab diketahui, anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Dinas PU Kota Medan sangat besar digelontorkan, yakni lebih dari Rp1 triliun. Untuk itu, Dinas PU Kota Medan diharapkan dapat melakukan perencanaan terkait pembangunan infrastruktur agar sesuai dan tepat sasaran.
“Jangan sampai ada pengaspalan, namun jalan yang diaspal itu-itu saja. Sementara jalan yang seharusnya diaspal malah ditinggalkan. Pembangunan drainase juga harus sesuai perencanaan dan setiap drainase harus mampu mengalirkan air dengan lancar,” imbau Paul.
Terkhusus kepada Kepala Dians PU Kota Medan yang baru dilantik, yakni Topan Ginting, Paul mengaku sangat berharap adanya inovasi baru untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur di Kota Medan secara menyeluruh.
“Kepala Dinas PU sangat perlu selalu turun ke lokasi yang akan dilakukan pembangunan. Pastikan semua rencana pembangunan berjalan dengan baik,” pungkasnya. (map/saz)
