MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menginstruksikan pengusaha atau perusahaan untuk segera membayarkan tunjangan hari raya (THR) bagi pekerjanya. Edy pun menegaskan, agar THR itu dibayarkan sebelum cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, yakni 19 April 2023.
Menurut Edy, Pemprov Sumut melalui Dinas Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan pemberitahuan terkait THR melalui surat edaran (SE). “Ya, berkali sudah kita sampaikan itu baik secara tertulis maupun secara lisan. Nanti kalau ada yang tidak patuh, pastinya ada punisment (sanksi),” kata Edy kepada wartawan di rumah dinas Gubernur Sumut, Jalan Jendral Sudirman Medan, Selasa (4/4) sore.
Dikatakan Edy, apabila pembayaran THR dilakukan tepat waktu yakni pada H-7 Lebaran, maka akan menumbuhkan geliat ekonomi masyarakat. “Bukan lagi diimbau ini, sudah jadi penekanan. Tangal 19 April itu cuti bersama. Jadi, cuti pulang ke kampung orang udah bawa uang belanja dan segala macam, itulah geliat perekonomiannya,” pungkasnya.
Diketahui, pemerintah telah menambah dan memajukan cuti bersama Lebaran demi mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik pada tahun ini. Pemudik tahun ini diperkirakan menyentuh angka 123 juta orang. “Karena kita perlu mengantisipasi kemungkinan terjadi pelonjakan orang yang akan mudik dari yang semulanya 85 juta, tahun ini diperkirakan akan sampai 123 juta lebih,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).
Muhadjir mengatakan libur Lebaran 2023 cukup panjang. Karena itu, dia berharap masyarakat tidak mudik bersamaan dalam satu hari.
“Karena itu diberi waktu agak panjang agar nanti mereka tidak mudik dalam satu hari yang bersamaan tapi mungkin 2-3 hari sebelum itu sehingga tidak akan mengganggu manajemen tata kelola lalu lintas perjalanan mudik,” ujar Muhadjir.
Muhadjir mengatakan pihaknya sudah mengajukan perubahan cuti bersama Lebaran itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Untuk persiapan mudik, sekarang ini yang sudah kita ajukan kepada Bapak Presiden untuk menjadi Perpres itu perubahan libur cuti bersama,” ujar Muhadjir.
Selain itu, Muhadjir berbicara mengenai strategi penanganan lalu lintas untuk mengurai kemacetan arus mudik dan arus balik. One way dan contraflow tetap akan diberlakukan. “Kemudian yang berkaitan dengan strategi penanganan lalu lintas, tetap kita akan menggunakan contraflow, kemudian juga kemungkinan one way traffic, one flow. Jadi satu jalan digunakan untuk seluruh pemudik, tapi bisa juga menggunakan buka tutup, jadi tidak ada perubahan tapi yang paling memungkinkan nanti yg akan paling sering dilakukan itu contraflow,” ujar Muhadjir.
Muhadjir juga telah mendapatkan laporan bahwa penambahan ruas jalan tol. Menurut laporan yang diterimanya tol anyar itu dalam masa percobaan sehingga belum ada pemungutan biaya. “Bukan digratiskan tapi karena itu ruas-ruas jalur tol baru dan belum dinyatakan resmi digunakan, maka nanti selama mudik itu akan dibuka untuk umum,” katanya.
Selain darat, Pengamat Transportasi Institut Teknologi Sumatera (Itera) Ilham Malik meminta agar layanan penyebrangan pada periode angleb 2023 mendapat perhatian. Dia menekankan, perlu sinergi dan kolaborasi, khususnya manajemen mudik yang baik antar pemangku kepentingan. Sehingga, setiap antisipasi dan perencanaan yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik.
“Termasuk meminimalisir dampak dari tingginya volume kendaraan yang akan menggunakan layanan penyeberangan di Merak-Bakauheni. Pasalnya, jumlah volume pemudik dan kendaraan pada tahun ini akan lebih tinggi dari tahun lalu,” ungkapnya.
Ilham pun menyoroti rencana pemerintah untuk mendistribusian layanan penyeberangan kendaraan roda dua dan logistik bahan pokok (truk) pada masa angleb ini. Di mana, kendaraan roda dua dan truk bakal dialihkan dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Ciwandan, Banten. Dari Ciwandan, kapal disiapkan untuk melayani rute menuju Pelabuhan Panjang, Lampung. Ilham mengapresiasai skenario tersebut. Dia menilai kendaraan roda dua memang membutuhkan distribusi pembebanan ke penyeberangan di luar pelabuhan Merak dan Bakauheni demi meminimalisir antrian.
Meski begitu, dia menekankan, agar pemerintah juga memastikan kesiapan rekayasa lalu lintas jalur Ciwandan – Panjang. Sehingga, pendistribusian ini tidak sekadar memindahkan lokasi kemacetan panjang.
Rekayasa lalu lintas ini, lanjut dia, harus dikendalikan sepenuhnya oleh pihak kepolisian. Polisi dapat melakukan pemodelan komputerisasi untuk mengetahui sebaran volume lalu lintas yang akan diterapkan saat masa mudik nanti. Dengan demikian, diskresi di lapangan dapat diambil jika memang ada kondisi force majeure, di luar analisis maksimum impact yang sudah disimulasikan dengan sistem komputerisasi visim maupun visum.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, untuk di Jalan Tol saat ini memang masih ada beberapa titik yang rusak. Di antaranya yakni seperti di Lingkar Kudus yang rusak akibat terdampak banjir. Namun, untuk saat ini dalam perbaikan dan diharapkan selesai sebelum masa mudik Lebaran. Selain perbaikan jalan juga ditambah rest area dan toiletnya.
“Tahun lalu jumlah toilet di jalan tol 6.175 toilet, tahun ini tambahannya sekitar 2.833. Sehingga akan ada kurang lebih 9.000 toilet di 117 tempat istirahat. Di Jawa ada 97 tempat istirahat, sedangkan di Sumatera 27 tempat istirahat tipe A, B, dan C,” bebernya.
Khusus di depan rest area, dikatakan Basuki, pihaknya juga melakukan pelebaran. Hal tersebut sengaja dilakukan bertujuan agar saat ada antrian kendaraan masuk ke rest area makan jalan tol tidak akan tersendat. Selain itu, pihaknya juga menambah beberapa titik parkir. Di antaranya yakni di KM 97 Tol Jakarta-Merak. Di sana, pihaknya menyiapkan lahan seluas 5 ha. “Di Tol Cipali KM 81 juga sedang dikerjakan lahan parkir sementara untuk bisa dipakai untuk istirahat para pemudi beristirahat,” terangnya.
Sedangkan, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjenpol Aan Suhanan menambahkan, berdasar pengalaman sebelumnya di depan rest area memang sering terjadi kepadatan. Di mana, salah satu penyebabnya yakni karena banyaknya kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Namun, dengan adanya pelebaran di depan rest area,sehingga diharapkan kepadatan tidak akan lagi terjadi.
“Kita juga akan mengoptimalkan pengaturan di rest area. Baik mulai dari saat masuk maupun keluar. Kita juga menyarankan untuk pembatasan di rest area selama 30 menit sehingga bisa memberikan kesempatan untuk yang lainnya beristri,” ucapnya. (gus/jpg/adz)
