Dorong Perlakuan Khusus
JAKARTA- Kementerian pemuda dan olahraga (Kemenpora) tak henti-henti mencari jalan keluar untuk bisa secepatnya bisa mencairkan anggaran tambahan untuk SEA Games dari APBN perubahan yang telah disepakati. Koordinasi yang dilakukan dengan Menteri Koordinator Kesejahteran Rakyat (Menkokesra) membuka peluang pencairan lebih cepat.
“Kami berusaha merealisasikan permintaan dari Inasoc agar pencairan angaran tambahan tak harus September. Karena itu, koordinasi ini kami lakukan,” kata Menpora Andi Mallarangeng usai melakukan rapat koordinasi di kantor Menkokesra, kemarin siang (4/8). Karena itu, lanjut Andi, dalam rapat tertutup tersebut disepakati dua rekomendasi yang akan langsung dijalankan oleh masing-masing kementerian. Tujuannya, jika rekomendasi diterima ada kemudahan maslah penggunaan anggaran.
Masalah rekomendasi itu juga dibeberkan lebih lanjut oleh pelaksana harian Sekretaris Menpora (Plh Sesmenpora) Djoko Pekik Irianto. Dia menyatakan bahwa rekomendasi itu terkait dengan payung hukum khusus agar pencairan bisa cepat.
“Rekomendasi Pertama, Menkokesra meminta kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perlakuan khusus untuk penggunaan dana,” bebernya.
“Kedua, Kemenpora meminta kepada Menkeu untuk melakukan advokasi terhadap manajemen penggunaan anggaran. Ini nanti akan melibatkan Menkeu, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional), dan lain-lain,” tambah Djoko.
Masalah anggaran tambahan yang Rp700 miliar, ternyata tidak semua dana tersebut untuk SEA Games XXVI/2011. Hanya sebesar Rp690 miliar yang untuk SEA Games, sisanya Rp 10 miliar dialokasikan untuk kegiatan ASEAN Paragames.
Djoko juga memberikan rincian penggunaan anggaran Rp690 miliar tersebut yang terbagi ke dalam tujuh item. Yakni, kesekretariatan Rp33 Miliar, finance Rp2,3 miliar, kompetisi Rp154,98 miliar, Sport Equipment Rp22,51 miliar, IT Rp45, 69 miliar, support (board and Lodging) Rp305,48 Miliar, Bonus Rp126 Miliar.
Nah, untuk meminimalisir adanya penggunaan anggaran yang tidak efektif, lanjut Djoko, pihaknya berusaha melakukan pengawalan mulai dari proses pencairan sampai pertanggung jawaban. (aam/jpnn)
