MEDAN- Pendekatan yang dilakukan Tim Apresial pembebasan lahan Fly Over Simpang Pos tampaknya mulai menemui jalan buntu. Pasalnya, dari 21 persil lahan warga, hingga kini belum ada lagi warga yang mau menerima ganti rugi.
“Sampai saat ini, masih belum ada perkembangan dari masyarakat yang lahannya terkena pembebasan ganti rugi Fly Over Simpang Pos. Belum ada yang bertambah, masih 21 persil lagi,” kata Sekda Kota Medan Syaiful Bahri di ruangannya, Jumat (4/11) siang.
Meski begitu, kata Syaiful, Tim Apresial terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat agar mau menerima ganti rugi sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Dia kembali mengimbau kepada masyarakat agar mau menerima ganti rugi yang dilakukan tim apresial. “Masyarakat harus bisa menerimanya, karena ini kan untuk kepentingan umum. Jadi dengan adanya anggaran yang sudah dibantu dari pusat. Pemko harus bisa menggunakannya,” cetusnya.
Menurutnya, jika ada sisa anggaran dari ganti rugi pembebasan lahan Fly Over Simpang Pos, dananya akan dialokasikan untuk pelebaran Jalan Karya Wisata, Medan Johor. “Kan lumayan sisa dana itu, kita bisa mengganti rugi lahan milik warga yang terkena pelebaran di kawasan Jalan Karya Wisata,” katanya.
Sementara, Ketua Tim Pembebasan Lahan Fly Over Simpang Pos Thomas Sinuhaji yang dikonfirmasi terkait perkembangan warga yang menerima ganti rugi enggan berkomentar. Dia menyarankan agar langsung ke Sekda Kota Medan. “Langsung saja ke Sekda. Saya tidak bisa memberi komentar lagi,” bebernya.
Sedangkan Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Medan Ahmad mengatakan, fly over tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak. Bila ada warga yang tidak mau menerima ganti rugi, berarti tidak mendukung pembangunan Kota Medan. Untuk itu, lanjut Arief, Pemko Medan harus berani mengambil kebijakan tegas terhadap warga yang tidak mau menerima ganti rugi. “Bila pemko tidak mengambil tindakan tegas, akan terjadi seperti Fly Over Simpang Amplas yang akhirnya merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.(adl)
