MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih menunggu hasil rapat koordinasi persiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020 oleh Kementerian Perhubungan di Jakarta, sebelum menyiapkan pelaksanaan kegiatan arus mudik pada bulan ini.
“Kami masih menunggu rakor dari Jakarta dulu. Mana tau ada kebijakan baru yang akan diterapkan nantinya,” kata Kepala Bidang Lalulintas Dinas Perhubungan Sumatera Utara Darwin Purba menjawab Sumut Pos, Rabu (4/12).
Pada prinsipnya, kata dia, karena ini adalah kegiatan rutin setiap tahun, persiapan yang akan dilakukan hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja titik penekanan manakala ada kebijakan baru dari pemerintah pusat yang nantinya perlu diterapkan pada pelaksanaan Nataru. “Ya, kurang lebih samalah. Kan ini pekerjaan yang berulang. Artinya sudah ada protapnya. Tinggal lagi kami menunggu apakah ada perkembangan terbaru,” katanya.
Ia mencontohkan, seperti ada larangan truk dua sumbu (roda delapan) ke atas melintas di jalur Medan-Berastagi. Sebab di Sumut, sebut dia, setiap hari-hari besar selalu ada pembatasan truk dua sumbu ke atas melintas pada wilayah itu. “Di kita kan ada SK gubernur yang mengatur itu. Nah, apakah nanti tetap diberlakukan khusus di Sumut, kita tunggulah,” katanya.
Kemudian soal penerapan tarif tol seperti di Pulau Jawa, sambung Darwin, di mana terdapat kenaikan. Mengenai tindak lanjut ini pun, menurutnya masih menunggu instruksikan dari pusat. “Lalu di hari-hari libur, bagaimana mekanismenya, tentu ada pengaruhnya juga. Dengan kata lain, kami tunggu dululah apa hasil rakor dari Kemenhub,” katanya.
Seperti diketahui, seluruh pemangku kepentingan terkait di Sumut dalam setiap tahunnya selalu membahas persiapan pelaksanaan Nataru. Hal yang sama juga berlaku pada persiapan Lebaran. Baik dari sisi kesiapan transportasi, pengamanan arus mudik dan hal terkait lainnya.
Persiapan 70 Persen
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, persiapan dalam menghadapi angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru) sudah dilakukan dengan baik. Hal ini disampaikan Budi usai melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI terkait Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Senayan Jakarta, Senin (2/12) lalu.
“Untuk sekarang ini persiapan sudah 70 persen. Ada dua pertemuan lagi yang harus dilakukan. Pertama, akhir minggu ini kami rapat koordinasi di kantor. Kedua, minggu depan kami bersama dengan Kapolri akan melakukan video conference dengan seluruh jajaran di seluruh Indonesia,” ujar Budi.
Budi mengatakan, dalam pengaturan lalu lintas pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2019/2020, Kementerian Perhubungan telah menyusun rencana operasi dan penetapan sejumlah kebijakan seperti melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada simpang yang berpotensi macet.
Pembatasan angkutan barang, melakukan pengaturan pada kawasan pasar tumpah, menempatkan petugas pada perlintasan sebidang, mengatur rute sepeda motor, mengatur kantong-kantong parkir di kawasan wisata, dan lain sebagainya.
Untuk pengaturan di jalan tol, seiring dengan rencana pengoperasian jalan tol Jakarta – Cikampek elevated akan diterapkan kebijakan Pengaturan pada gerbang tol (toll gate); Pemasangan Variable Message Sign (VMS), serta Pengaturan pada SPBU dan rest area.
Sementara terkait aspek keselamatan, Kemenhub telah melaksanakan ramp check terhadap sejumlah moda transportasi massal sejak 29 November 2019 sampai dengan 18 Desember 2019, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap awak pengemudi, masinis, pilot, dan nakhoda.
“Rampcheck sudah kami lakukan sejak dua minggu yang lalu baik itu untuk darat, udara, laut maupun kereta api. Sabtu-Minggu ini saya akan keliling ke beberapa tempat untuk memastikan pengecekan rampcheck telah dilakukan secara optimal,” sebut Menhub. (prn/jpnn)
