26 C
Medan
Saturday, November 23, 2024
spot_img

Dinkes Sumut Berutang Rp8 Miliar ke 8 RS

MEDAN- Anggaran dana talangan untuk program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Dinas Kesehatan Provinsi Sumut pada 2012 hanya Rp12 miliar. Anggaran ini dinilai tidak cukup untuk membayar hutang klaim pelayanan tahun 2011 kepada 8 rumah sakit provider. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Penyusunan Program Dinkes Sumut, Sugianto, Kamis (5/1).

“Anggaran 2011 lalu sebesar Rp7 miliar, dipakai untuk pembayaran klaim pada 2010. Sisa anggaran 2011 tinggal Rp300 juta. Sedangkan kleim pada 2011 mencapai Rp20 miliar. Kita sudah meminta tambahan di Perubahan APBD 2011 lalu, tapi, permintaan kita tidak berhasil sehingga hutang pelayanan tahun 2011, menjadi tanggungan di anggaran 2012,” kata Sugianto.

Menurutnya, beberapa rumah sakit yang mengajukan klaim tersebut diantaranya RSUD dr Pirngadi Medan Rp2,5 milyar, RSU Imelda Rp348,134 juta, RS Haji Mina Rp98,524 juta, RS Mitra Medika Rp7 juta, RS Estomihi Rp28,59 juta, RS Sari Mutiara Rp43,201 juta, RS Sufina Aziz Rp11,996 juta.  “Klaim pelayanan di RSUP H Adam Malik Medan yang paling besar yaitu Rp12,612 miliar. Untuk pembayarannya saja tidak cukup. Sedangkan RS Helvetia dan RS Bandung yang juga provider dana talangan, tidak ada melakukan pelayanan. Jadi, klaim mereka tidak ada,” ucapnya.

Seluruh klaim hutang itu, kata Sugianto, akan dibayarkan jika anggaran 2012 sudah bisa dimanfaatkan pada triwulan pertama tahun ini. “Tentunya, masih ada hutang pelayanan. Dananya akan diminta dari PAPBD tahun ini, Sesuai rekomendasi BPK LHP. Kekurangan dana dalam program ini bisa menjadi skala prioritas dalam SILPA di PAPBD nanti selain penyertaan modal dan program utama di SKPD,” ungkap Sugianto.

Ditambahkannya, secara kebijakan untuk program dana talangan Pemprovsu tidak ada masalah. Program ini tetap berlanjut. Pasien miskin yang tidak tercover pelayanan Jamkesmas dan Jamkesda yang dirujuk ke provinsi, akan ditanggung. Minimnya anggaran terjadi karena pagu anggaran untuk kesehatan masih belum maksimal.

“Tahun ini memang ada kenaikan anggaran untuk Dinkes menjadi Rp92 miliar. Anggaran ini naik Rp5 miliar dari tahun lalu yang hanya Rp87 miliar untuk seluruh program di Dinkes Sumut. Kenaikan anggaran Rp5 miliar itu, kita masukkan ke program dana talangan, makanya anggaran dana talangannya jadi Rp12 miliar,” jelas Sugianto.(mag-11)

MEDAN- Anggaran dana talangan untuk program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Dinas Kesehatan Provinsi Sumut pada 2012 hanya Rp12 miliar. Anggaran ini dinilai tidak cukup untuk membayar hutang klaim pelayanan tahun 2011 kepada 8 rumah sakit provider. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Penyusunan Program Dinkes Sumut, Sugianto, Kamis (5/1).

“Anggaran 2011 lalu sebesar Rp7 miliar, dipakai untuk pembayaran klaim pada 2010. Sisa anggaran 2011 tinggal Rp300 juta. Sedangkan kleim pada 2011 mencapai Rp20 miliar. Kita sudah meminta tambahan di Perubahan APBD 2011 lalu, tapi, permintaan kita tidak berhasil sehingga hutang pelayanan tahun 2011, menjadi tanggungan di anggaran 2012,” kata Sugianto.

Menurutnya, beberapa rumah sakit yang mengajukan klaim tersebut diantaranya RSUD dr Pirngadi Medan Rp2,5 milyar, RSU Imelda Rp348,134 juta, RS Haji Mina Rp98,524 juta, RS Mitra Medika Rp7 juta, RS Estomihi Rp28,59 juta, RS Sari Mutiara Rp43,201 juta, RS Sufina Aziz Rp11,996 juta.  “Klaim pelayanan di RSUP H Adam Malik Medan yang paling besar yaitu Rp12,612 miliar. Untuk pembayarannya saja tidak cukup. Sedangkan RS Helvetia dan RS Bandung yang juga provider dana talangan, tidak ada melakukan pelayanan. Jadi, klaim mereka tidak ada,” ucapnya.

Seluruh klaim hutang itu, kata Sugianto, akan dibayarkan jika anggaran 2012 sudah bisa dimanfaatkan pada triwulan pertama tahun ini. “Tentunya, masih ada hutang pelayanan. Dananya akan diminta dari PAPBD tahun ini, Sesuai rekomendasi BPK LHP. Kekurangan dana dalam program ini bisa menjadi skala prioritas dalam SILPA di PAPBD nanti selain penyertaan modal dan program utama di SKPD,” ungkap Sugianto.

Ditambahkannya, secara kebijakan untuk program dana talangan Pemprovsu tidak ada masalah. Program ini tetap berlanjut. Pasien miskin yang tidak tercover pelayanan Jamkesmas dan Jamkesda yang dirujuk ke provinsi, akan ditanggung. Minimnya anggaran terjadi karena pagu anggaran untuk kesehatan masih belum maksimal.

“Tahun ini memang ada kenaikan anggaran untuk Dinkes menjadi Rp92 miliar. Anggaran ini naik Rp5 miliar dari tahun lalu yang hanya Rp87 miliar untuk seluruh program di Dinkes Sumut. Kenaikan anggaran Rp5 miliar itu, kita masukkan ke program dana talangan, makanya anggaran dana talangannya jadi Rp12 miliar,” jelas Sugianto.(mag-11)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/