Jatah Gatot 15 Jam per Bulan
MEDAN- Helikopter Basarnas jenis Bolko 105 yang diserahkan kepada Pemprovsu telah sampai tadi pagi sekitar pukul 10.00 WIB di Lanud.
Dengan kondisi prima, helikopter ini sudah bisa dioperasikan hari ini, Jumat (6/1). Menariknya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara mendapat jatah penggunaan selama 15 jam setiap bulan.
Setidaknya hal ini diungkapkan Sekda Provsu Nurdin Lubis.
“Heli juga bisa digunakan Pak Gubernur untuk menghadiri acara di dua tempat dengan waktu bersamaan serta dengan jarak yang saling berjauhan. Namun, untuk operasional yang seperti ini memang hanya dibatasi hingga 15 jam dalam satu bulan,” tutur Nurdin, Kamis (5/1).
Dalam perjanjian nota kesepahaman dengan Basarnas, penggunaan 15 jam tersebut dialokasikan jika Sumut tak dalam kondisi tanggap darurat. “Jika terjadi bencana heli bisa digunakan dengan frekuensi sesering mungkin. Tentunya sesuai kesanggupan dana dari Pemprovsu,” jelas Nurdin.
“Karena Basarnar memang mengalokasikan heli itu untuk tanggap bencana. Bukan operasional Pemprovsu. Dan tentunya yang dapat menggunakan heli tak hanya Pak Gubernur, tapi semua perangkat daerah yang berkepentingan, seperti Kapolda,” tambah Nurdin.
Nurdin menuturkan, heli tersebut tiba di Medan dalam keadaan baik. “Dan sekarang sudah bisa dioperasikan. Maaf, jika besok ada terjadi bencana, heli itu sudah bisa digunakan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Basarnas tak hanya mengirimkan helikopter tersebut. Namun, berikut dua orang pilot serta dua orang teknisi. “Tentunya kita belum memiliki SDM khusus menangani heli. Karena itu Basarnas mengirimkan masing-masing dua orang teknisi dan pilot,” papar Nurdin.
Pertimbangan diikutsertakannya dua orang teknisi dan pilot tentunya untuk menjaga keawetan helikopter tersebut. “SDM kita minim, jadi mereka (Basarnas) mempertimbangkan untuk mengirim teknisi untuk jika terjadi kerusakan dan pilot untuk pengoperasiannya. Dan mereka (pilot dan teknisi) akan dirotasi dari Jakarta untuk menjaga kejenuhan,” terangnya.
“Dan kita juga dituntut memfasilitasi mereka, baik untuk tempat tinggal dan gaji,” tambah Nurdin.
Nurdin juga menuturkan, untuk biaya operasional helikopter tersebut Pemprovsu akan menganggarkan dana dari APBD. Namun, jumlah pastinya ia belum dapat memaparkannya. “Yang pasti tidak terlalu besar. Karena kita akan mengeluarkan biaya untuk yang rutin-rutin saja,” terangnya.
Dasar Basarnas memberikan bantuan satu unit helikopter tersebut menurut Nurdin karena daerah Sumut rawan bencana. “Basarnas mengalokasikan dua unit heli di Indonesia, satu di Bali dan satu lagi di daerah kita dengan pertimbangan daerah yang rawan bencana,” katanya.
Dengan adanya helikopter tersebut, menurutnya Pemprov Sumut sangat terbantu.
Nurdin juga membandingkan, jika Pemprovsu harus mengadakan satu unit helikopter untuk operasional, maka sedikitnya dana anggaran harus digelontorkan mencapai Rp75 miliar. “Akan lebih baik dana anggaran tersebut dialokasikan ke pagu-pagu yang lebih strategis,” pungkasnya. (saz)
