MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta mengkaji kembali kebutuhan pekerja harian lepas (PHL) pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Pasalnya, hingga saat ini kebutuhan PHL di Kota Medan justru selalu diajukan untuk ditambah setiap tahunnya. Bahkan, rekrutmen PHL diduga sarat kepentingan.
“Pemko Medan perlu mengkaji kebutuhan setiap OPD-nya akan tenaga PHL, karena isu PHL ini selalu naik setiap tahunnya,” ucap anggota Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution SH kepada Sumut Pos, Jumat (5/3).
Padahal, kata Mulia, tidak semua OPD di Kota Medan membutuhkan tambahan PHL. Bahkan saat ini, ada beberapa OPD yang sebenarnya telah kelebihan tenaga PHL dari jumlah idealnya. Namun begitu, rata-rata OPD di Pemko Medan justru ingin menambah jumlah PHL yang ada di jajarannya.
“Setiap tahun ada saja kebutuhan PHL yang diajukan untuk ditambah. Padahal faktanya, banyak sekali OPD yang sebenarnya jumlah PHL nya sudah lebih dari cukup. Tapi begitu pun tetap saja mau ditambah, dengan alasan tidak maksimal melakukan program kerja karena kekurangan tenaga PHL,” ujarnya.
Sebenarnya, kata anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan ini, rata-rata jumlah PHL di masing-masing OPD di Pemko Medan, terbilang sudah mencukupi untuk membantu kinerja OPD dalam menjalankan program-program kerjanya.
Namun, banyak sekali OPD yang jumlah PHL-nya cukup, bahkan melebihi, namun tetap tidak dapat memenuhi kinerja dari OPD tersebut. “Kenapa? Karena memang para PHL-nya tidak bekerja secara maksimal, dan OPD yang bersangkutan tidak menggenjot para PHL-nya agar dapat bekerja secara maksimal. Akhirnya, para PHL banyak yang hanya sekedar bekerja. Kalau begitu pola kerjanya, mau berapa pun jumlah PHL nya, ya tetap saja akan kurang,” katanya.
Namun begitu, sambung Mulia, bukan berarti OPD di Pemko Medan tidak boleh menambah jumlah PHL yang ada. “Ya boleh-boleh saja ditambah, kalau memang dapat dibuktikan secara kajian yang nyata, bahwa mereka memang butuh tambahan PHL. Lalu dapat dibuktikan, jika PHL yang sudah ada telah bekerja secara maksimal, namun masih tetap membutuhkan tenaga PHL,” papar dia.
Hal itu harus dilakukan, mengingat saat ini Pemko Medan tengah memutuskan untuk memotong gaji para PHL nya di tahun 2021 ini. Alasannya, APBD Pemko Medan tahun 2021 yang menurun jauh dari APBD tahun-tahun sebelumnya, tidak dapat memenuhi pembayaran gaji seluruh jumlah PHL di Kota Medan. “Akhirnya terjadi lah ‘pembengkakan’ pembayaran gaji, namun tidak dibarengi dengan efektifitas kerja yang maksimal,” ungkapnya.
Mulia juga menegaskan, jika Pemko Medan juga perlu mengkaji kebutuhan PHL pada masing-masing OPD di Pemko Medan, karena perekrutan para PHL di jajaran Pemko Medan kerap dijadikan ajang bagi para pejabat di lingkungannya.
“Apalagi kita juga tahu, kalau selama ini perekrutan PHL ini selalu menjadi ‘ajang’ atau ‘mainan’ bagi banyak orang, khususnya pejabat di lingkungan Pemko Medan. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Untuk itu, politisi Partai Gerindra Kota Medan tersebut meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Aulia Rachman, untuk memberikan atensi nya dalam hal ini. Ia meyakini, jika praktik-praktik ‘kepentingan’ dalam perekrutan PHL di Pemko Medan dapat diberantas pada pemerintahan Bobby-Aulia.
“Kita yakin Bobby-Aulia akan mengakaji soal PHL ini. Bila memang dibutuhkan dan dapat bekerja secara maksimal, kita yakin tidak akan ada masalah. Akan tetapi, bila memang terbukti tidak efektif dan PHL ini hanya dijadikan ‘ajang kepentingan’, maka praktik-praktik seperti ini pasti akan dihentikan. Kita mau Kota Medan lebih maju kedepannya,” pungkasnya. (map/ila)
