MEDAN- Dalam pemaparan dan pembahasan program kerja Dinas Bina Marga Sumut untuk tahun 2014, pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Provinsi Sumut tahun 2013, di Hotel Santika Medan (5/4) kemarin, Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mengusulkan anggaran sebesar Rp1,835 triliun untuk program pembangunan jalan dan jembatan di Sumut untuk tahun anggaran 2014 (belanja langsung).
Menurut Kepala Dinas Bina Marga Sumut, Effendy Pohan, jumlah usulan anggaran tahun 2014 itu meningkat tajam, yakni sekitar Rp1,088 triliun, bila dibandingkan anggaran tahun 2013, yang hanya sebesar Rp747,735 miliar. “Dana ini akan digunakan untuk peningkatan, dan perbaikan jalan dan jembatan di Sumut,” ujarnya.
Dijelaskannya, usulan Rp1,835 triliun itu, terdiri dari program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp1,424 triliun. Ditargetkan sepanjang 455,6 km jalan ditingkatkan dan dan Rp789,3 miliar jembatan dibangun. Kemudian program pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp372,051 miliar.
“Anggaran ini menargetkan pemeliharaan berkala dan rutin jalan sepanjang 2.436,29 km. Selain itu program pembinaan jalan dan jembatan Rp39,5 miliar,” tambahnya.
Program prioritas penanganan jalan dan jembatan 2014, yakni untuk mendukung kawasan strategis antara lain ruas jalan pendukung menuju KEK Seimangke. Program penanganan jalan feeder road yang strategis, antara lain yang menghubungkan antarlintas jalan nasional.
“Kemudian penanganan jalan akses mendukung perkotaan dan ibukota kabupaten/kota antara lain Kota Medan dan Binjai, jalan arteri Kota Tanjungbalai, Jalan Lingkar Kota Padangsidimpuan,” tambahnya.
Walaupun begitu, Effendi menyatakan ada kendala dan masalah dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di Sumut, yakni dari sisi kondisi geografis yang terletak pada daerah tanah labil, kawasan dataran tinggi dan pantai barat yang kerap terjadi bencana alam.
“Kemudian sulit proses ganti rugi tanah, kelangkaan aspal karena kebutuhannya yang sangat tinggi, tingkat kerusakan jalan yang tinggi sedangkan tingkat kemampuan pembiayaan rendah. Selait itu, kemampuan kontraktor masih rendah dan masih terjadi ketimpangan pembangunan antara jalan lintas timur dan lintas barat jalan nasional,” ujarnya.(ram)
