MEDAN, SUMUTPOS.CO – Manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara akhirnya mau menjawab permintaan pelanggan di tengah bencana coronavirus disease 2019 atau Covid-19. Seperti dike-tahui, sejak pandemi global tersebut menyerang Sumut, pemerintah telah membatasi masyarakat tidak keluar rumah guna memutus mata rantai penularan Covid-19. Alhasil, itu berdampak pada perekonomian masyarakat terutama lapisan menengah kebawah atau yang tidak punya pendapatan tetap.
Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumut, Trisno Sumantri mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan kajian guna memberi keringanan pembayaran tagihan air kepada pelanggan yang terdampak wabah corona. “Semua sedang dalam kajian,” katanya menjawab Sumut Pos, Sabtu (4/4).
Namun, pihaknya tidak merinci bentuk atau skema kompensasi apa yang akan diberikan kepada pelanggan. Apakah akan menggratiskan tagihan air selama beberapa bulan ke depan, atau hanya memberi potongan kewajiban bayar saja untuk konsumen.
Yang jelas, PDAM Tirtanadi seolah menekankan siap berkontribusi meringankan masyarakat terkhusus pelanggannya di tengah wabah corona seperti stimulus ekonomi yang sebelumnya telah diluncurkan pemerintah pusat. Yakni salah satu itemnya pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk pelanggan listrik 450 VA, dan diskon 50% untuk pelanggan 900VA bersubsidi.
“Usulan legislatif tersebut bagus. PDAM sedang melakukan kajiannya secara keuangan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan serta peraturan, juga opsi-opsi yang memungkinkan,” kata Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi sekaligus Sekdaprovsu, R Sabrina yang dikonfirmasi terpisah.
Pengamat Anggaran Elfenda Ananda menilai, dari aspek keuangan sebenarnya tidaklah merugikan BUMD di Sumut kalau pada saat ini memberikan keringanan pembayaran rekening air disebabkan ada bencana nasional.
“Kalau PDAM bilang rugi, ayo buka keuangan PDAM Tirtanadi mulai dari aspek perencanaan, biaya operasional, program berjalan, hasil audit administratif maupun audit investigatif. Di mana kerugiannya bisa diungkap ke publik. Toh, selama ini belum menunjukkan kinerja positif termasuk memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah),” katanya.
Belum lagi, sambung dia, aspek pelayanan PDAM Tirtanadi yang masih belum dapat diandalkan sejauh ini. Sebenarnya, fungsi sosial dari PDAM ini bisa dimaksimalkan pada bencana nasional yang sekarang terjadi. Dimana rakyat lagi susah dan butuh bantuan.
“Sulit rasanya kalau sumber air yang diperoleh dari sumber daya alam ciptaan Tuhan dan PDAM hanya mengelola. Kesan buang badan dan tidak merespon atas permintaan masyarakat menunjukkan bahwa PDAM tidak peka. Harusnya direspon secara cepat dan tidak bertele-tele. Soal basis data perlu jadi pegangan agar tidak salah dalam mengambil kebijakan,” ucap mantan sekretaris FITRA Sumut itu.
Gubsu Edy Rahmayadi dan semua komponen termasuk BUMD dan BUMN yang beroperasi di Sumut, sebelumnya diimbau menyisihkan penghasilannya untuk membantu masyarakat, khususnya warga tidak mampu secara bergotong-royong dalam menghadapi masa darurat penyebaran Covid-19 yang telah diperpanjang.
“Kita mengimbau sekaligus mengajak semua pihak yang mempunyai kemampuan lebih agar membantu masyarakat dalam upaya meringankan beban warga yang penghasilannya berkurang selama wabah ini,” ujar Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Jumat (3/4).
Dalam kondisi saat ini, lanjut Baskami, pendapatan masyarakat mulai berkurang akibat anjuran berdiam diri di rumah, sehingga perlu dibantu terutama kebutuhan pokok sehari-hari. “Kebijakan meminta warga diam di rumah ada konsekuensinya yakni warga tidak bisa bekerja,” katanya.
Karenanya, sambung dia, kalangan pengusaha ataupun BUMD, BUMN, ektor swasta dan secara khusus Pemprov Sumut, pemda serta DPRD se-Sumut untuk bersama-sama bergotong-royong meringankan beban warga Sumut.
“Saya yakin dan percaya, kalau kita saling membantu dan mau bergotong-royong, semua persoalan seberat apapun pasti dapat teratasi dengan baik, khususnya pemerintah provinsi dalam hal ini Gubsu agar memberi perhatian serius terhadap warga masyarakat yang saat ini butuh bantuan hidup,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Baskami mencontohkan Pemerintah Bandung menyalurkan bantuan ke warga tidak mampu yang terdampak pembatasan aktivitas akibat pandemi corona. “Hal tersebut perlu kita lakukan. Bantuan itu bisa berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, mie instan dan menggratiskan hal-hal yang selama ini menjadi beban warga masyarakat, seperti pembayaran rekening air, listrik dan sebagainya,” ujarnya. (prn/ila)
